Sukmawati Harus Sadar, Soekarno Bukanlah Manusia Sempurna
Kontroversi terulang, Sukmawati kembali dituduh menista agama.
Sidang Perdana Praperadilan Kasus Sukmawati Digelar 5 November Mendatang
Sidang perdana praperadilan soal penghentian kasus Sukmawati akan digelar pada 5 November 2018 mendatang.
Kasus Sukmawati Mendadak Dihentikan, Gabungan Advokat Ajukan Praperadilan
Berbagai advokat yang tergabung dalam Heterogen Robohkan Rasis mengajukan praperadilan kasus Sukmawati.
Advokat GNPF Ulama Bantah Alasan Polisi Tak Panggil Sukmawati
Anggota Tim Advokasi GNPF Ulama, Nasrullah Nasution menanggapi alasan polisi yang tak kunjung memeriksa Sukmawati karena ingin memeriksa semua pelapor.
Sukmawati Temui PWNU Jawa Timur Terkait Kasus Puisi, Ini Hasilnya
Sukmawati bertemu dengan PWNU Jawa Timur terkait kasus puisi Ibu Indonesia yang dinilai menodai Islam
Kapitra Yakin Ada Intervensi di Proses Hukum Sukmawati
"Pasti, saya yakin interfensinya. Interfensi pihak polisian sangat luar biasa, saya percaya itu. Kalau polisi dibiarkan bebas menegakkan hukum saya pikir sudah selesai," katanya kepada Kiblat.net di Masjid Al-Ittihad, Tebet, Jakarta Selatan pada Ahad (15/04/2018).
IKAMI Tak Akan Cabut Laporan Dugaan Penistaan Agama Sukmawati
"IKAMI punya sikap tegas bahwa penghinaan agama ini tidak main-main," ujar Ketua Umum Ikatan Advokat Muslim Indonesia (IKAMI), Abdullah Al Katiri, di Jakarta, Rabu (11/04/2018).
KH. Ma’ruf Amin: Silahkan Proses Hukum Sukmawati, Saya Tidak Melarang
Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI), KH. Ma'ruf Amin angkat bicara karena dituding melindungi Sukmawati. Ia menegaskan bahwa ajakan untuk memaafkan hanya bersifat harapan.
Ini 2 Cara Penyelesaian Kasus Sukmawati Menurut Pakar Hukum
Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) Prof Dr Absori menuturkan bahwa polemik yang ditimbulkan akibat puisi "Ibu Indonesia" yang dibacakan oleh Sukmawati Soekarnoputri hanya bisa diselesaikan dengan 2 cara.
Puisi SARA Sukmawati, PA 212: Hukum Harus Ditegakkan
Ketua Persaudaraan Alumni 212, Slamet Maarif menekankan bahwa jika hanya minta maaf lalu hukum terhenti, maka keberadaan kepolisian, kejaksaan dan pengadilan tidak ada gunanya
