SE Kapolri: Penyidik Diminta Bedakan Pencemaran Nama Baik dan Kritik

KIBLAT.NET, Jakarta – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengeluarkan surat edaran (SE) terkait penindakan kasus UU Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Dalam SE nomor SE/2/II/2021 tersebut, penyidik diminta bedakan kritik, masukan, hoaks dan pencemaran nama baik.

“Dalam menerima laporan dari masyarakat, penyidik harus dapat dengan tegas membedakan antara kritik, masukan, hoaks, dan pencemaran nama baik yang dapat dipidana untuk selanjutnya menentukan langkah yang akan diambil,” kata Listyo dalam SE tersebut.

Ia juga menginstruksikan bahwa sejak penerimaan laporan, penyidik berkomunikasi dengan para pihak terutama korban (tidak diwakilkan). Dan memfasilitasi serta memberi ruang seluas-luasnya kepada para pihak yang bersengketa untuk melaksanakan mediasi

Menurutnya, penyidik perlu berprinsip bahwa hukum pidana merupakan upaya terakhir dalam penegakan hukum (ultimatum remidium). Serta mengedepankan restorative justice dalam penyelesaian perkara.

“Terhadap para pihak dan/atau korban yang akan mengambil langkah damai agar menjadi bagian prioritas penyidik untuk dilaksanakan restorative justice terkecuali perkara yang bersifat berpotensi memecah belah, SARA, radikalisme, dan separatisme,” tuturnya.

Listyo mengatakan bahwa jika korban tetap ingin perkaranya diajukan ke pengadilan namun tersangkanya telah sadar dan meminta maaf, maka tersangka tidak dilakukan penahanan.

“Dan sebelum berkas diajukan ke JPU agar diberikan ruang untuk mediasi kembali,” pungkasnya.

Reporter: Taufiq Ishaq
Editor: Izhar Zulfikar

Ingin Langganan Artikel?
Daftarkan emailmu di sini untuk mendapatkan update artikel terbaru.
Anda dapat berhenti langganan kapan saja.
Anda mungkin juga berminat