Akankah Pemilu “Mengubah” Palestina?

Sejauh mana pemilu akan memberi manfaat bagi rakyat Palestina.

KIBLAT.NET – Hamas dan Fatah adalah dua aktor utama di panggung bernama Palestina, cerita tentang rivalitas mereka selalu menjadi topik menarik untuk dibicarakan. Namun, kini keduanya telah sepakat menyelenggarakan pemilu bersama.

Meskipun demikian, banyak pakar yang memandang pemilihan yang berdasarkan kerangka Persetujuan Oslo itu adalah hal sia-sia.

Dalam pertemuan Kairo awal bulan ini, dua faksi Palestina yang bersaing, Hamas dan Fatah, sepakat untuk mengadakan pemilihan setelah selang waktu 15 tahun bersamaan dengan penandatanganan perjanjian rekonsiliasi.

Presiden Otoritas Palestina (PA) Mahmoud Abbas baru-baru ini mengeluarkan keputusan yang mengatakan bahwa putaran pertama pemilihan akan diadakan pada bulan Mei.

Murat Sofuoglu dari TRT World, dalam tulisannya yang berjudul “Will elections bring change to Palestine?” menyatakan bahwa kabar tersebut sebenarnya bukan hal yang “baru-baru amat” bagi warga Palestina yang tinggal baik di bawah Gaza yang dipimpin Hamas atau Tepi Barat yang dikendalikan Fatah. Hamas dan Fatah, sebelumnya telah menandatangani berbagai perjanjian rekonsiliasi dan Abbas juga telah menyerukan pemilihan umum beberapa kali sebelumnya.

Sebuah Lelucon

Dikutip dari TRT World, Sami al Arian, seorang profesor terkemuka Palestina-Amerika mengungkapkan bahwa perjanjian Kairo hampir tidak berarti apa-apa dan bahkan bisa memperburuk situasi Palestina karena seluruh kerangka kerja didasarkan pada Persetujuan Oslo, yang menurutnya sudah mati.

“Saya pikir semua ini lelucon, karena menurut saya anda tidak dapat melakukan pemilu di bawah pendudukan. Saya pikir seluruh konsep yang melegitimasi otoritas (PA) yang bekerja di bawah pendudukan ini salah tempat. Kita seharusnya berada di era penentangan pendudukan dan legitimasi harus datang dari tindakan perlawanan,” kata Arian.

Menurut hemat Arian, baik Hamas maupun Fatah malah terlihat seperti “jinak” dan “patuh” dalam menghadapi kekejaman Israel yang tidak mempunyai batas.

“Memprioritaskan pemilihan ketimbang perlawanan, seharusnya tidak menjadi agenda politik mereka,” tegas Arian.

Kesepakatan Oslo yang Mati

“Seluruh gagasan yang terjadi sekarang adalah bahwa mereka memilih apa yang disebut dewan legislatif untuk menjadi bagian dari badan politik Palestina. Saya pikir itu adalah kesalahan. Itu harus dilakukan sepenuhnya jauh dari proses Oslo,” kata Arian.

“Oslo telah mati selama bertahun-tahun,” imbuh Arian.

Foto pada 28 September 1995 menunjukkan Presiden Bill Clinton mengajak Perdana Menteri Israel, Yitzhak Rabin (kiri) dan pemimpin PLO, Yasser Arafat berjabat tangan di Ruang Timur Gedung Putih setelah penandatanganan sebuah perjanjian Timur Tengah. (Foto: AP)
Foto pada 28 September 1995 menunjukkan Presiden Bill Clinton mengajak Perdana Menteri Israel, Yitzhak Rabin (kiri) dan pemimpin PLO, Yasser Arafat berjabat tangan di Ruang Timur Gedung Putih setelah penandatanganan sebuah perjanjian. (Foto: AP)

Pada awal 1990-an, setelah dua dekade pertempuran, Washington menengahi penyelesaian damai antara Israel dan para pemimpin PLO. Hal tersebut melahirkan Kesepakatan Oslo I pada 1993 dan Kesepakatan Oslo II pada 1995.

BACA JUGA  Kerumunan Itu Berbeda dengan Kerumunan

Perjanjian tersebut memulihkan beberapa wilayah ke PLO di Tepi Barat, tetapi itu terlalu sedikit untuk Palestina setelah begitu banyak penderitaan dan kehilangan begitu banyak tanah mereka. Kehadiran PLO di Tepi Barat juga dikontrol ketat oleh pasukan Israel, membuat kelompok itu benar-benar terkepung di semua sisi.

Sementara itu, Israel terus melanggar Perjanjian Oslo dengan memperluas pendudukannya di Palestina. Pada titik inilah, Arian memandang Hamas dan Fatah tidak seharusnya bernavigasi memnggunakan sesuatu yang lebih dari dua dekade gagal.

Kesepakatan Oslo juga menjadi poin yang dikritisi oleh Kamel Hawwash, Ketua Kampanye Solidaritas Palestina (PSC) dan anggota pendiri Dewan Kebijakan Palestina Inggris ( BPPC).

“Pemilu yang diusulkan memiliki sejumlah kendala. Salah satunya adalah pemilihan dewan legislatif yang sesungguhnya merupakan produk Kesepakatan Oslo. Jadi, pemilihan umum akan memberikan legitimasi kembali kepada Kesepakatan Oslo, yang telah menimbulkan bencana dan harus ditinggalkan oleh kepemimpinan Palestina,” ujarnya.

Hawwash juga mengkritik gagasan bahwa pemilu tidak boleh melibatkan warga Palestina yang tinggal di luar negeri seperti dirinya. Menurut pernyataan bersama Hamas-Fatah, hanya warga Palestina yang tinggal di Tepi Barat, Gaza, dan Yerusalem Timur yang dapat memberikan suara dalam pemilu.

Pengungsi Palestina di Lebanon, Suriah dan Yordania tidak akan mengambil bagian dalam pemilihan, menurut perjanjian Kairo. Akibatnya, menurut Hawwash, tidak ada cukup informasi yang tersedia untuk menilai apakah pemilu ini benar-benar demokratis, yang mengarah pada terciptanya pemerintahan Palestina yang benar-benar representatif.

Langkah “Mundur” Hamas

Anggota tim lapangan Komisi Pemilihan Umum Palestina mendaftarkan seorang warga ke daftar pemilih, di jalan utama Kota Gaza, 10 Februari 2021. (Foto: AP)
Anggota tim lapangan Komisi Pemilihan Umum Palestina mendaftarkan seorang warga ke daftar pemilih, di jalan utama Kota Gaza, 10 Februari 2021. (Foto: AP)

Pada akhir 1980-an, Hamas, yang awalnya merupakan sayap Ikhwanul Muslimin Palestina, muncul sebagai saingan PLO. Hamas yang artinya Gerakan Perlawanan Islam, awalnya bertujuan untuk membebaskan Palestina dari penjajahan Israel dan memandang upaya PLO tidak memadai.

Namun setelah tiga dekade memerangi Israel, sekarang agenda politik kelompok tersebut tampaknya telah bergeser ke arah negosiasi, bukan perlawanan. Penerimaan kelompok tersebut untuk mengadakan pemilihan dengan Fatah dan kelompok lain, dalam pandangan Arian hanyalah “kesalahan historis” bagi semua pihak.

“Sayangnya, Hamas kini dalam fase mencoba memimpin rakyat Palestina. Dalam beberapa tahun terakhir, sebagian besar, mereka tidak berfokus pada mengarahkan perlawanan dan menantang pendudukan, tetapi lebih pada upaya untuk memimpin rakyat Palestina,” kata Arian.

“Mereka mengikuti jejak Fatah dua puluh tahun lalu. Saya pikir itu adalah kesalahan besar,” lanjut Arian.

BACA JUGA  Ahli Virologi: Covid-19 Bukan Senjata Biologi

Tapi Arian juga mencoba mencari “pembenaran”, ia yakin blokade terhadap Gaza pasti melelahkan bagi Hamas. Mereka mencoba keluar dari situasi tersebut dan juga mencoba mendengarkan nasihat lain baik dari pemain internasional maupun regional. Dan semua pihak memberi nasihat bahwa Hamas perlu “diterima” secara politik.

Akibatnya, Hamas “tergoda” untuk memainkan permainan politik saat ini, yang dipentaskan di Kairo. Namun, Arian menegaskan bahwa semua itu bukanlah yang dibutuhkan rakyat Palestina saat ini.

“Kami membutuhkan program baru untuk melawan pendudukan dan Apartheid yang sedang berlangsung saat ini. Pemilu atau proses ini tidak akan menghasilkan semua itu,” tegasnya.

Pemilu yang “Serba Salah”

Meskipun pemilu mungkin tidak subtansial bagi warga Palestina, tapi tanpa pemilu akan sulit untuk mengubah lanskap politik Palestina. Ketiadaan pemilu hanya akan melanggengkan kekuasaan Abbas.

Namun pemilu terakhir pada tahun 2006, yang dimenangkan Hamas, sialnya tidak mengubah apa pun setelah Abbas beserta sekutu Barat dan regionalnya menolak untuk mengakui kemenangan mereka.

“Itu (pemilu) bagus tapi tidak cukup karena pertanyaan yang belum terjawab adalah apakah menurut anda PLO atau negara-negara barat akan membiarkan Hamas atau sayap politiknya menang? Bagi saya, saya tidak yakin mereka akan melakukannya,” kata Hamza Zawba, mantan juru bicara Partai Kebebasan dan Keadilan Mesir kepada TRT Word.

Zawba, yang kini tinggal di pengasingan di Turki setelah kekuasaan partainya digulingkan oleh militer negara yang dipimpin oleh Abdel Fattah al Sisi pada 2013, tidak percaya bahwa PA akan menerima hasil pemilu.

“Ini adalah upaya lain dan mungkin upaya terakhir untuk menyatukan mereka (Hamas dan Fatah), tetapi saya tidak mempercayai para pemimpin PLO karena mereka telah melepaskan senjata perlawanan sejak lama. Mereka tidak mendapatkan apa-apa selain prestise dan banyak uang,” ungkap Zawba.

Mengapa Harus Mesir?

Zawba juga menyoroti soal Mesir yang telah sejak lama menjadi perantara kekuasaan antara Israel dan Palestina serta antara berbagai faksi Palestina.

“Apakah menurut anda Al Sisi cukup demokratis untuk mendorong dan mendukung demokrasi di Palestina atau di tempat lain?” Zawba bertanya.

“Mereka harus bertemu untuk mengirim pesan dari Al Sisi ke Biden bahwa ‘Saya memiliki peran untuk dimainkan di wilayah ini jadi jangan bersikap keras terhadap saya’,” pungkas Zawba.

Sumber: TRT World
Editor: Rusydan Abdul Hadi

 

Ingin Langganan Artikel?
Daftarkan emailmu di sini untuk mendapatkan update artikel terbaru.
Anda dapat berhenti langganan kapan saja.
Anda mungkin juga berminat