Butuh Kritik Pedas, Tapi Hak Berpendapat Dilindas?

KIBLAT.NET – Bila anda fans berat pemerintah saat ini, jangan buru-buru naik darah gara-gara judul di atas. Saya hanya mencoba merealisasikan apa yang dipersilahkan oleh Presiden Joko Widodo yaitu memberikan kritik dan saran. Terlebih, Sekretaris Kabinet Pramono Anung meminta ada kritik keras dan pedas terhadap Pemerintah.

Dalam bernegara, kritik merupakan satu hal yang sangat wajar. Hal ini dikarenakan pemimpin merupakan manusia biasa yang sering lupa dan banyak salahnya. Jika kritik tersebut dilontarkan oleh rakyat sendiri, pemimpin sepatutnya berterima kasih.

Khalifah Umar Bin Khattab merupakan salah satu contoh pemimpin yang tidak alergi dengan kritik. Anda pasti tau ketika Umar Radhiallahuanhu dikritik perihal wanita tentang mahar. Beliau dengan lapang dada menerima suara hati wanita tersebut.

Di Indonesia kritik sebenarnya sangat dilindungi oleh UUD 1945 yaitu di pasal 28. Pasal tersebut berbunyi “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan Undang-undang”.

Warga negara tidak boleh dikurangi haknya sedikitpun dalam menyampaikan pikiran, karena itu hak yang melekat pada manusia. Dengan perangkat apapun, tidak dibenarkan bentuk-bentuk pembungkaman. Setiap masyarakat punya kesempatan yang sama untuk bersuara.

Publik sebenarnya banyak berpartisipasi dalam memberikan kritik dan saran kepada pemerintah menyangkut kebijakan. Misalnya terkait beberapa undang-undang yang dianggap bermasalah. Seperti UU Ormas, UU Minerba dan Omnibus Law Ciptaker.

BACA JUGA  SE Kapolri: Penyidik Diminta Bedakan Pencemaran Nama Baik dan Kritik

Ketika pembahasan undang-undang Ormas dan Minerba, Muhammadiyah tegas menolak. Sedangkan Nahdlatul Ulama menolak keras pengesahan UU Omnibus Law Cipta Kerja, Muhammadiyah juga demikian. Akan tetapi, kritik dan saran Ormas terbesar itu ditolak dengan disahkannya Undang-undang di atas.

Di sisi lain, masyarakat dibayang-bayangi UU ITE ketika menyampaikan kritik kepada penyelenggara negara. Ini berdasarkan curhatan warganet pasca Pramono Anung dan Presiden Jokowi mengatakan pemerintah butuh kritik. Belum lagi kasus pemukulan wartawan ketika meliput demo UU Ciptaker beberapa waktu lalu.

Yang tak kalah menyedot perhatian publik adalah FPI yang tidak diberi hak jawab pasca dibekukan dengan berbagai tuduhan. Bahkan muncul maklumat Kapolri yang melarang masyarakat menyebarkan konten terkait FPI, meski maklumat itu lantas tuai kecaman.

Kemudian munculnya Surat Edaran Menpan RB dan BKN (Badan Kepegawaian Negara) yang melarang ASN mendukung Ormas radikal dan yang sudah dicabut badan hukumnya. Surat tersebut terkesan blunder karena mendukung sangat multitafsir, bagaimana jika membela ormas yang dicabut badan hukum secara sepihak?

Untuk menutup tulisan ini, mari kita kembali ke judul. Kita harus jujur bahwa sebenarnya kebebasan berpendapat kita perlahan tersungkur. Berdasarkan laporan akhir tahun 2020 Komnas HAM, tingkat ketakutan warga negara dalam penyampaian kritik, dan pendapat terhadap pemerintah cukup tinggi.

Artinya permintaan kritik dan saran, bahkan pakai karet dua ini harus dibarengi komitmen penyelenggara negara menjaga Hak Berpendapat. Jangan sampai, request pemerintah ini hanya upaya mencari simpati masyarakat. Terkesan butuh kritik pedas tapi beberapa saat kemudian hak berpendapat dilindas.

BACA JUGA  Kerumunan Itu Berbeda dengan Kerumunan

Penulis: Taufiq Ishaq

 

Ingin Langganan Artikel?
Daftarkan emailmu di sini untuk mendapatkan update artikel terbaru.
Anda dapat berhenti langganan kapan saja.
Anda mungkin juga berminat