Menyoal SKB 3 Menteri Tentang Seragam Sekolah

KIBLAT.NET – Menteri Pendidikan, Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri menerbitkan Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang penggunaan atribut keagamaan di sekolah negeri tingkat dasar dan menengah. SKB ini menyusul adanya pewajiban bagi siswi non muslim di Padang untuk mengenakan jilbab.

Pasca peristiwa yang terjadi di SMK 2 Negeri Padang itu, seolah-olah Indonesia sedang darurat toleransi. Sumpah serapah, cacian dilayangkan, bahkan terhadap jilbab itu sendiri. Orang yang tak kompeten di bidang fikih pun banyak berkomentar.

Ada beberapa hal yang menjadi catatan soal SKB 3 Menteri ini. Misalnya, dengan SKB ini dianggap bisa menghapus atau mencabut Perda Kabupaten/Kota Padang tentang penggunaan baju kurung yang sudah berlangsung 15 tahun itu. Kenyataannya, SKB tidak masuk pada hierarki peraturan perundang-pundangan.

Keputusan 3 Menteri itu seolah menjadi jalan pintas bagi pemerintah untuk memangkas otonomi daerah dalam mempuat Perda. Padahal, bila ingin mencabut Perda Kota/Kabupaten, harus lewat judicial review ke Mahkamah Agung. Tidak bisa lewat satu pintu dari pemerintah.

Maka, apapun alasannya selama tidak ada perubahan pada Perda di Mahkamah Agung, aturan itu tetap berjalan sebagaimana mestinya. Ini terlepas dari substansi Perda apakah dianggap bermasalah atau tidak.

Selain itu, Menteri-menteri dianggap gagal fokus karena mengeluarkan SKB ini. Salah satu yang mengkritisi adalah pengamat Pendidikan, Indra Charismiaji. Menurutnya, yang perlu menjadi fokus menteri di bidang pendidikan adalah penyelenggaraan pendidikan di tengah pandemi.

BACA JUGA  Kerumunan Itu Berbeda dengan Kerumunan

Sebab, sekarang pendidikan masih terjadi kendala yang sangat signifikan akibat sebaran Covid-19. Optimalisasi pendidikan di pelosok yang tidak terjangkau sinyal menjadi PR besar para penyelenggara negara. Maka, SKB tersebut tidak memberikan pengaruh besar dalam dunia pendidikan saat ini.

Dari segi substansi, SKB memang mengandung plus minus. Nilai plus yang ada adalah sekolah dan Pemda tidak boleh melarang penggunaan atribut keagamaan. Namun ada sisi minus, yaitu sekolah atau Pemda tidak boleh mewajibkan bahkan mengimbau penggunaan atribut keagamaan.

Di sini, bagian minus lebih terasa dibanding plus. Sebab, bagaimana mungkin terwujud pendidikan yang baik (terutama terkait agama) bila pendidik tak bisa mewajibkan, apalagi sekedar mengimbau? Usia SD-SMP saja belum bisa ikut pemilu, kok diberi kebebasan memilih terkait urusan agama?

Bila demikian, tujuan pendidikan sebagaimana pasal 3 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 menjadikan manusia yang beriman dan bertakwa bisa-bisa tidak tercapai. Sebab, kewenangan guru dalam mendidik telah diamputasi atas nama kebebasan. Jika ingin bebas, seharusnya sekolah tak perlu berseragam tapi menggunakan pakaian yang beragam.

Oleh sebab itu, SKB 3 Menteri tersebut lebih baik diubah atau dicabut saja. Ketua Bidang Dakwah dan Ukhuwah Majelis Ulama Indonesia (MUI), KH. Cholil Nafis mengusulkan ditambah satu pasal tentang bolehnya pendidik untuk mewajibkan murid untuk menjalankan agama. Ini supaya tujuan pendidikan sebagaimana disebutkan di atas dapat terwujud.

BACA JUGA  Kerumunan Itu Berbeda dengan Kerumunan

Dan kepada menteri-menteri, memang anda sekalian mempunyai kewenangan untuk membuat SKB. Namun, dalam pembuatan SKB perlu dipertimbangkan baik-buruknya terhadap masyarakat. Pembuatan aturan tak hanya berpijak pada aspek legal, tapi juga daya guna. Bagaimana implikasi terhadap masyarakat harus dipertimbangkan secara mendalam.

Penulis: Taufiq Ishaq

 

Ingin Langganan Artikel?
Daftarkan emailmu di sini untuk mendapatkan update artikel terbaru.
Anda dapat berhenti langganan kapan saja.
Anda mungkin juga berminat