Komnas HAM Klaim ICC Tak Bisa Gelar Peradilan Penembakan Laskar

KIBLAT.NET, Jakarta – Komnas HAM menanggapi beberapa pihak yang membawa kasus penembakan laskar dibawa ke International Criminal Court (ICC) atau Mahkamah Internasional.

Ketua Komnas HAM, Ahmad Taufan Damanik menilai bahwa Indonesia tak meratifikasi Statuta Roma. Yaitu perjanjian untuk membentuk Mahkamah Pidana Internasional untuk mengadili tindakan kejahatan kemanusiaan dan memutus rantai kekebalan hukum.

“Indonesia bukan negara anggota Internasional Criminal Court (Mahkamah Internasional) karena belum meratifikasi Statuta Roma. Karena itu, Mahkamah Internasional tidak memiliki alasan hukum untuk melaksanakan suatu peradilan atas kasus yang terjadi di wilayah jurisdiksi Indonesia, sebab Indonesia bukan negara anggota,” kata Damanik dalam keterangan persnya, Senin (25/01/2021).

Ia juga mengklaim bahwa Mahkamah Internasional dibangun sebagai komplementari untuk melengkapi sistem hukum domestik negara-negara anggota Statuta Roma. Mahkamah Internasional bukan peradilan pengganti atas sistem peradilan nasional suatu negara.

“Dengan begitu, Mahkamah Internasional atau ICC baru akan bekerja bilamana negara anggota Statuta Roma mengalami kondisi ‘unable’ dan ‘unwilling’,” tuturnya.

Sesuai pasal 17 ayat 3 Statuta Roma, kondisi unable atau dianggap tidak mampu adalah suatu kondisi dimana telah terjadi kegagalan sistem pengadilan nasional, secara menyeluruh ataupun sebagian. Akibat kegagalan tersebut, sistem peradilan di negara tersebut tidak mampu menghadirkan tertuduh atau bukti dan kesaksian yang dianggap perlu untuk menjalankan proses hukum.

“Sementara ‘unwilling’ atau kondisi tidak bersungguh-sungguh menurut pasal 17 ayat 2 Statuta Roma adalah kondisi bila negara anggota dinyatakan tidak mempunyai kesungguhan dalam menjalankan pengadilan,” ucapnya.

BACA JUGA  PKS Pertanyakan Strategi Pemerintah Atasi OPM

Menurutnya, kasus pelanggaran HAM berat tadi mesti melalui proses pengadilan nasional terlebih dahulu. Mahkamah Internasional tidak bisa mengadili kasus tersebut bila peradilan nasional masih atau telah berjalan/bekerja, sebab Mahkamah Internasional tidak dirancang untuk menggantikan peradilan nasional.

“Mahkamah Internasional hanya akan bertindak sebagai jaring pengaman, apabila sistem peradilan nasional collapsed atau secara politis terjadi kompromi dengan kejahatan-kejahatan tersebut sehingga tidak bisa dipercaya sama sekali,” tukasnya.

Reporter: Taufiq Ishaq
Editor: Izhar Zulfikar

Ingin Langganan Artikel?
Daftarkan emailmu di sini untuk mendapatkan update artikel terbaru.
Anda dapat berhenti langganan kapan saja.
Anda mungkin juga berminat