Warga Lebih Baik Diajak Awasi Penyaluran Bansos Dibanding Ekstremisme

KIBLAT.NET, Jakarta – Wakil Ketua MPR RI, Hidayat Nur Wahid menanggapi terbitnya Perpres tentang Ekstremisme yang baru diteken Presiden Jokowi. Menurutnya, ada istilah baru dalam Perpres tersebut yang tidak ditemukan dalam undang-undang.

“Perpres ini menimbulkan istilah baru, yakni ekstremisme berbasis kekerasaan yang mengarah pada terorisme. Ini tidak ditemukan dalam UU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang menjadi dasar hukum bagi Perpres tersebut,” katanya kepada Kiblat.net melalui keterangan persnya, Sabtu (23/01/2021)

Menurutnya, istilah ini perlu dikaji dan dibahas secara mendalam, agar setiap warga paham dengan maksud dari istilah baru tersebut. Dan tidak salah paham yang mengakibatkan terjadinya kriminalisasi terhadap pihak lain.

Meski begitu, HNW berpendapat bahwa konsep community policing (kolaborasi antara polisi/penegak hukum dan komunitas kelompok masyarakat dalam mengidentifikasi kejahatan) lebih tepat digunakan untuk mengawasi penyaluran bantuan sosial (bansos). Sebab, hal itu telah menciptakan skandal korupsi yang besar saat ini.

“Bila ingin melibatkan warga untuk mengidentifikasikan kejahatan, ya lebih tepat diterapkan untuk penyaluran bansos ini. Warga bisa dilatih untuk ikut mengawasi penyaluran bansos agar tidak terjadi penyimpangan atau korupsi.

“Hal ini lebih tepat digunakan karena kejahatan korupsi itu begitu ekstrim, sangat jelas dan tidak menimbulkan multitafsir. Berbeda dengan penentuan perilaku ekstrem yang menjurus kepada ekstremisme dan kekerasan yang terkesan subjektif dan politis,” pungkasnya.

BACA JUGA  Pakar: Masalah Tak Hanya di UU ITE, Tapi Juga Penegakan Hukum

Reporter: Taufiq Ishaq
Editor: Izhar Zulfikar

Ingin Langganan Artikel?
Daftarkan emailmu di sini untuk mendapatkan update artikel terbaru.
Anda dapat berhenti langganan kapan saja.
Anda mungkin juga berminat