Ekstremisme Dianggap Meningkat, Jokowi Teken Perpres no 7 Tahun 2021

KIBLAT.NET, Jakarta – Presiden Joko Widodo meneken Perpres no 7 Tahun 2021. Peraturan ini tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah Pada Terorisme 2020-2024.

Di bagian pertimbangan, salah satu sebab diterbitkannya Perpres ini adalah ancaman ekstemisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme meningkat.

“Semakin meningkatnya ancaman ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme di Indonesia, telah menciptakan kondisi rawan yang mengancam hak atas rasa aman dan stabilitas keamanan nasional,” demikian bunyi butir a di bagian pertimbangan yang dikutip Kiblat.net, Selasa (19/01/2021).

Sementara itu, Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme yang selanjutnya disebut RAN PE menurut Perpres ini adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan terencana untuk mencegah dan menanggulangi Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme yang digunakan sebagai acuan bagi kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dalam melakukan pencegahan dan penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme.

Melalui Perpres ini juga dibentuk Sekretariat Bersama RAN PE yang terdiri dari enam kementrian dan satu badan yang menyelenggarakan urusan di bidang penanggulangan terorisme. Sekretariat ini dipimpin dan dikoordinasikan kepala badan yang menyelenggarakan urusan di bidang penanggulangan terorisme.

“Dalam melaksanakan RAN PE, kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dapat bekerja sama dan melibatkan peran serta masyarakat,” demikian bunyi pasal 8.

BACA JUGA  Perpres Investasi Miras, HNW: Ada Peluang Diberlakukan di Semua Daerah

Pendanaan RAN PE sendiri bersumber dari tiga hal. Pertama Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (ABN), kedua Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/ atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Reporter: Taufiq Ishaq
Editor: Izhar Zulfikar

Ingin Langganan Artikel?
Daftarkan emailmu di sini untuk mendapatkan update artikel terbaru.
Anda dapat berhenti langganan kapan saja.
Anda mungkin juga berminat