MHH Muhammadiyah Nilai Info Komnas HAM Soal Penembakan Laskar Tak Seimbang

KIBLAT.NET, Jakarta – Ketua Majelis Hukum dan HAM Muhammadiyah, Trisno Rahardjo menanggapi hasil penyelidikan Komnas HAM terkait penembakan laskar. Pertama, ia mengkomentari temuan Komnas HAM bahwa saat itu sedang ada penyelidikan dari Polda Metro Jaya terhadap HRS.

“Penyelidikan itu dikaitkan dengan kerumunan, yaitu penegakan aturan terkait pandemi Covid-19. Ini menjadi menarik mengingat penyelidikan terasa tidak memiliki tempat yang pas karena HRS sebenarnya telah dipanggil oleh penyidik,” kata Trisno dalam konferensi pers, Senin (18/01/2021).

Kemudian ia menanggapi temuan Komnas HAM perihal pembuntutan. Menurutnya, pembuntutan dalam KUHAP tidak diatur secara cukup, tetapi polisi punya Perkapolri tentang penyidikan dan ada ketentutan berkenaan pembuntutan.

“Pembuntutan ini macam-macam. Tetapi jika pembuntutan untuk tindak pidana yang terkait protokol kesehatan, kami menyatakan bahwa tentu berlebihan,” tuturnya.

“Komnas HAM perlu untuk pendalaman terkait dengan aspek ini. Karena suatu penyelidikan dan pembuntutan apabila telah selesai harus dibuat laporan, ini harus didalami Komnas HAM,” sambungnya.

Terakhir, Trisno mengomentari statement Komnas HAM yang menyebut bahwa ada kesempatan Laskar FPI pergi namun pilih menunggu. Ia menegaskan bahwa apabila pembuntutan itu diketahui, maka tidak dilanjutkan.

“Pernyataan ini hemat kami kurang tepat disampaikan dan tidak proporsional. Karena kalau pembuntutan itu sudah diketahui maka harus dihentikan. Mengapa Komnas HAM tidak mneyatakan penyelidik Polda punya kesempatan untuk menghentikan penyelidikan?,” katanya.

BACA JUGA  Tokoh Lintas Agama Divaksin Covid-19 di Istiqlal

“Info ini tidak seimbang dan menyebabkan masyarakat juga tidak seimbang dalam melihat situasi,” pungkasnya.

Reporter: Taufiq Ishaq
Editor: Izhar Zulfikar

Ingin Langganan Artikel?
Daftarkan emailmu di sini untuk mendapatkan update artikel terbaru.
Anda dapat berhenti langganan kapan saja.
Anda mungkin juga berminat