PBNU: Kapolri Baru Tak Boleh Pandang Bulu dalam Penegakan Hukum

KIBLAT.NET, Jakarta – Ketua PBNU Bidang Hukum, Ham dan Perundang-undangan, Robikin Emhas mengatakan bahwa siapapun calon Kapolri pilihan presiden harus dihormati. Bagaimanapun, presiden memiliki kekuasaan langsung yang diberikan oleh konstitusi untuk memutuskan calon pengganti Jenderal Idham Aziz.

“Saya yakin siapapun nama yang disodorkan presiden ke DPR adalah putra terbaik Bhayangkara,” kata Robikin dalam keterangan persnya, Kamis (14/01/2021).

Ia mengingatkan Kapolri baru yang akan segera disahkan DPR bahwa tugas dan fungsi Polri adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Polri juga bertugas menegakkan hukum, memberikan pelayanan, perlindungan dan pengayoman kepada masyarakat, tanpa pandang bulu.

“Dalam penegakan hukum misalnya, hukum tidak boleh tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Atau terjadi semacam politik belah bambu, satu dipijak dan yang lain dijunjung,” tuturnya.

Oleh karena itu, kapasitas, profesionalitas, dan integritas sangat dibutuhkan untuk mengemban tugas mulia ini. Atas dasar ini semua, kata dia, penunjukan nama Komjen Sigit Listyo Prabowo yang yang secara resmi tekah diajukan presiden ke DPR patut didukung dan disambut baik.

“Sekali lagi, kapasitas, profesionalitas, dan integritas Polri adalah parameter kunci kepemimpinan Polri. Hal seperti itu juga sesuai ajaran agama,” pungkasnya.

Reporter: Taufiq Ishaq
Editor: Izhar Zulfikar

 

Ingin Langganan Artikel?
Daftarkan emailmu di sini untuk mendapatkan update artikel terbaru.
Anda dapat berhenti langganan kapan saja.
Anda mungkin juga berminat