Pengacara HRS Optimistis Menang Praperadilan

KIBLAT.NET, Jakarta – Sidang praperadilan Habib Rizieq akan kembali digelar besok dengan agenda pembacaan putusan. Pengacara HRS, M. Kamil Pasha optimistis pengadilan akan memutus bahwa penetapan tersangka dan penahanan HRS tidak sah.

“Kami selaku pihak kuasa hukum IB HRS optimis, Insya Allah hakim tunggal akan memutuskan bahwa penetapan tersangka terhadap klien kami tidak sah dan/atau tidak berdasar hukum, dan oleh karenanya patut untuk dibatalkan,” katanya kepada Kiblat.net pada Senin (11/01/2021).

“Dan sebagai konsekuensi batalnya penetapan tersangka, maka klien kami harus dikeluarkan dari tahanan,” sambungnya.

Menurut Kamil, berdasarkan hukum dan fakta di persidangan, HRS memang tidak melanggar apa yang disangkakan. Pertama terkait sangkaan menghasut sebagaimana Pasal 160 KUHP.

“Fakta persidangan menemukan bahwa saksi-saksi yang hadir di acara maulid Nabi Petamburan mengungkapkan bahwa mereka datang bukan karena diundang atau merasa terhasut. Mereka datang karena Maulid Nabi adalah agenda yang biasa dilakukan muslim Indonesia,” paparnya.

Kehadiran umat ke maulid di Petamburan juga karena kerinduan terhadap HRS yang baru pulang ke tanah air setelah kurang lebih 3 tahun di Mekkah. Selain itu, ia menekankan bahwa Pasal 160 KUHP adalah delik materiil.

“Maka harus jelas siapa yang menghasut, siapa yang terhasut dan yang terhasut semata-mata tergerak karena hasutan sang penghasut untuk berbuat tindak pidana. Sedangkan maulid bukanlah peristiwa pidana,” tuturnya.

BACA JUGA  KSHUMI Heran Penyambutan Presiden di NTT Tak Dibubarkan

Terkait sangkaan Pasal 93 UU Kekarantinaan Wilayah, Kamil menyebut unsur terpenting dari pasal tersebut adalah apakah peristiwa tersebut adalah menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat. Pada Pasal 10 UU yang sama menyebutkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

“Faktanya penetapan tersebut yang diakibatkan oleh acara maulid di Petamburan tidak pernah ada. Fakta persidangan juga menyatakan tidak ada bukti dari ahli epidomologi bahwa ada Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang diakibatkan acara maulid di Petamburan,” papar Kamil.

Kemudian ia menjelaskan terkait sangkaan pasal melawan petugas sebagaimana Pasal 216 KUHP. Ia heran HRS dikatakan melawan petugas karena sepanjang acara maulid di Petamburan, aparat seperti Polisi, dan Satpol PP bukannya memerintahkan untuk membubarkan acara. Tetapi ikut membantu mengawal, mengamankan, dan menyukseskan acara.

“Bahkan ikut membantu membagikan masker. Pihak Sudin Dishub juga ikut membantu menutup Jalan KS. TUBUN, dan mengatur lalu lintas, supaya acara berjalan lancar,” tuturnya.

Reporter: Taufiq Ishaq
Editor: Izhar Zulfikar

Ingin Langganan Artikel?
Daftarkan emailmu di sini untuk mendapatkan update artikel terbaru.
Anda dapat berhenti langganan kapan saja.
Anda mungkin juga berminat