Dari Pembubaran ke Pembaruan

Oleh: Multatuli al-Bantani

 

KIBLAT.NET“Hadapi dengan kepala dingin walau hati, andaikata panas. Agar jangan tiba-tiba kita sama-sama terjebak ke dalam kancah perpecahan yang menyebabkan kita lumpuh. Banyak orang yang akan ketawa kecil, bila kita begitu mudah terjebak.”
– Moh. Natsir

Hari Kemerdekaan tak tampak begitu indah. Tanggal 17 Agustus 1960, pukul 5.20 pagi, sepucuk surat diterima Pimpinan Pusat Masyumi. Surat yang berasal dari Direktur Kabinet Presiden itu menyebutkan bahwa “Paduka Yang Mulia Presiden telah berkenan memerintahkan kepada kami” untuk menyampaikan keputusan Presiden (No.200/1960) bahwa Partai Masyumi harus dibubarkan.

Dalam 30 hari sesudah tanggal keputusan ini, yaitu 17 Agustus 1960, pimpinan partai Masyumi harus menyatakan partainya bubar. Pembubaran ini harus diberitahukan kepada Presiden secepatnya. Jika tidak, maka partai Masyumi akan diumumkan sebagai “Partai Terlarang.” (Deliar Noer: 1987)

Prawoto Mangkusasmito, Ketua Partai Masyumi terpilih lewat Muktamar ke-IX di tahun 1959 memikul beban begitu berat. Rezim Orde lama di bawah Sukarno bukan saja semakin lengket dengan Partai Komunis Indonesia (PKI), tetapi juga telah mengetuk palu untuk membubarkan Partai Masyumi. Prawoto menggantikan Moh. Natsir yang telah meninggalkan partai dan bergabung dengan Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI).

Sejak beberapa tokoh Masyumi seperti Syafruddin Prawiranegara, Burhanuddin Harahap dan Natsir bergabung dengan PRRI, situasi yang dihadapi Masyumi memang semakin sulit. Keputusan para tokoh tersebut mengundang kritik keras dari internal Masyumi seperi Jusuf Wibisono, Firdaus A.N. dan lainnya. (Remy Madinier: 2013)

Secara moril, para tokoh Masyumi yang bergabung memiliki tanggung jawab untuk menghindarkan gerakan PRRI memisahkan diri dari Republik Indonesia. Meski demikian, dalam perjalanannya situasi juga tidak menguntungkan. Perlawanan PRRI akhirnya dapat diredam pemerintah pusat. Namun Maysumi terus menanggung dampaknya. Sikap Masyumi yang tidak pernah mengecam atau pun mendukung para tokohnya yang terlibat secara resmi PRRI dijadikan pemerintah pusat sebagai pisau jagal untuk menjegal Masyumi.

Pemerintah kemudian mengeluarkan Penetapan Presiden (Penpres) No. 7 Tahun 1959. Salah satu poin penting tampak sekali diarahkan kepada PSI dan Masyumi, yaitu pasal 9 yang menyebut bahwa Presiden, setelah mendenar pendapat Mahkamah Agung, dapat melarang atau membubarkan partai yang “sedang melakukan pemberontakan-pemberontakan atau jelas memberikan bantuan, sedangkan partai itu tidak dengan resmi menyalahkan perbuatan anggota-anggotanya itu.” (Deliar Noer: 1987)

Pada 13 September 1960, Prawoto Mangkusasmito dan Yunan Nasution kemudian membubarkan Partai Masyumi. Empat hari sebelumnya, Masyumi diwakili oleh Moh. Roem, sebagai pengacara untuk menggugat Presiden di pengadilan karena telah melanggar UUD 1945 da oleh karena itu Penpres tersebut tidak sah. Tiap Tindakan yang didasarkan atas Penpres merupakan suatu tindakan yang melanggar hukum (onrechtmatige overheidsdaad) yang juga bisa digolongkan penyalahgunaan kekuasaan (detournement de pouvoir). (Deliar Noer: 1987)

Pengurus Masyumi akhirnya memilih membubarkan partai ketimbang dibubarkan pemerintah dan menyandang status sebagai partai terlarang dan dengan demikian para anggotanya berisiko untuk ditahan sebagai anggota partai terlarang. Hal ini memang menyelamatkan Sebagian besar anggota partai tetapi tidak pengurus partai. (Deliar Noer: 1987)

Rezim Orde Lama di bawah Sukarno tetap memenjarakan Sebagian besar pengurus partai seperti Prawoto Mangkusasmito, Moh. Roem, Yunan Nasution, Kasman Singodimedjo dan lainnya, bergabung bersama Moh. Natsir, Burhanuddin dan Syafruddin Prawiranegara, ditahan tanpa proses peradilan.

Yunan Nasution, mantan sekjen Masyumi yang turut ditahan, berkisah, dinding tahanan menjadi saksi coretan-coretan  mereka. Ayat-ayat Quran seperti, “Umat-umat yang dahulu telah silih berganti mengalami bangkit dan jatuh,” atau “Tuhan akan mempergilirkan hari-hari kehidupan manusia dengan kalah dan menang.” (Badruzzaman Busyairi: 1985)

Kelak, janji Allah yang ditorehkan pada dinding-dinding tahanan itu terbukti. Kekuasaan tak berdiri selamanya. Rezim Sukarno runtuh enam tahun setelah Masyumi dibubarkan. Situasi berbalik 180 derajat. PKI yang sebelumnya berada di atas angin tiba-tiba menjadi pesakitan. Para tokoh Masyumi satu persatu menghirup udara kebebasan setelah lebih dari lima tahun ditahan tanpa proses peradilan.

Para tokoh Masyumi yang telah bebas tak larut dalam euphoria. Prawoto Mangkusasmito, dalam acara Syukur Ni’mah di Masjid Al-Azhar, Jakarta, 14 Agustus 1966, memperingati kebebasan para tokoh Masyumi mengatakan,

“Bersjukur nikmat itu membawa tanggungan dan kewajiban. Adapun tanggungan dan kewajiban itu ialah untuk memelihara dan mempergunakan nikmat itu untuk kebadjikan kita bersama. Memelihara dan mempergunakan……Memelihara, mendjaga djangan sampai kebebasan ini lepas kembali dari tangan kita bersama. Mendjaga supaja kebebasan itu djangan sampai dari sedikit-kesedikit ditutupi oleh benalu-benalu jang menghisap habis akhirnya “levensvocht,” zat-hidup jang menghidupinja kebebasan itu.”  (Prawoto Mangkusasmito & Moh. Natsir: 1966)

Para tokoh Masyumi sadar bahwa kebebasan mereka berarti terbukanya pintu untuk berkontribusi dalam masyarakat di tanah air. Tangan-tangan mereka tak berhenti mendayung. Prawoto mengingatkan untuk memperbaiki segala kerusakan-kerusakan yang telah terjadi. Oleh sebab itu mereka hendak merehabilitasi Partai Masyumi.

Secara formal dibentuk Panitia Rehabilitasi Masyumi yang diketuai oleh Drs. Sjarif Usman. Antara tanggal 6 Oktober 1966 sampai 6 Januari 1967, Prawoto Mangkusasmito menjadi korespondensi dengan Jenderal Suharto. Dalam suratnya yang terakhir kepada Prawoto, Suharto mengemukakan bahwa atas “…alasan-alasan yuridis ketatanegaraan dan psikologis telah membawa ABRI kepada satu pendirian bahwa ABRI tidak dapat menerima rehabilitasi partai politik Masyumi.” Adapun mengenai bekas anggota Masyumi sebagai warga negara, Suharto tetap menjamin hak demokrasinya. (Lukman Hakiem; 2019)

Para tokoh Masyumi tak kehilangan akal. Mereka sepakat untuk membentuk partai politik baru yang akan diberi nama Partai Muslimin Indonesia (Parmusi). Rezim Orde Baru menyambut baik kehadiran partai baru ini. Hanya saja kemudian Suharto mulai menampakkan watak otoritariannya. Rezim Orde Baru tidak mengizinkan tampilnya tokoh-tokoh Masyumi dalam kepemimpinan Partai Parmusi. Di kemudian hari, rezim Orde Baru terbukti banyak melakukan intervensi kepada partai-partai Islam meski para pemimpin Masyumi tak lagi tampil atau bahkan hadir di dalamnya. (Lukman Hakiem; 2019)

Menanggapi penjegalan terhadap hak-hak politik para tokoh Masyumi oleh rezim Orde Baru, Moh. Natsir mengingatkan agar keadaan yang tak sesuai harapan itu tak dihadapi dengan emosi yang meluap-luap.

“Hadapi dengan kepala dingin walau hati, andaikata panas. Agar jangan tiba-tiba kita sama-sama terjebak ke dalam kancah perpecahan yang menyebabkan kita lumpuh. Rongrong merongrong, ejek mengejek, kampanye kontra dan pro, sindir menyindir, ini semua akan mengasyikkan kita dengan pertengkaran-pertengkaran di dalam tubuh kita sendiri dan melupakan kita terhadap bahaya-bahaya dari luar yang mengintai kita, kapan saja terlengah dan malah sedang mengancam  kehidupan Islam di Indonesia. Banyak orang yang akan ketawa kecil, bila kita begitu mudah terjebak,” tulis Natsir. (Lukman Hakiem; 2019)

Natsir juga mengingatkan kepada para jam’ah Bulan Bintang (sebutan untuk pengikut masyumi) agar jangan terus bertopang dagu atau menggerutu di pinggir jalan, tetapi harus terjun ke dalam bidang nonpolitik, bidang pembinaan umat lahir dan batin, untuk meletakkan dasar-dasar bagi landasan infrastruktur yang kokoh bagi pertumbuhan masyarakat Islam. (Lukman Hakiem; 2019)

Berbagai pendapat yang bersilangan menyikapi kebijakan represif rezim Orde Baru diingatkan Natsir agar jangan sampai berpecah belah. “Jangan mau dipecah orang! Inilah tantangan sejarah yang kita sedang sama-sama hadapi sekarang ini. Cob akita semua sama-sama amalkan anggaran dasar hidup kita ini dengan tekun dan gigih pula,” jelas Natsir kala itu. (Lukman Hakiem; 2019)

Para tokoh Masyumi memang tak mudah patah arang. Mereka terbukti bukan saja para tokoh yang cerdas tetapi juga mampu melihat dengan kepala dingin. Saluran politik mereka yang disumbat oleh rezim orde baru ditanggapi dengan terus melangkah.

Para tokoh Masyumi bersama tokoh Islam lainnya kemudian mendirikan Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII). Bermula dari satu silaturahmi pengurus Masjid Al Munawarah, Tanah Abang, tercetus untuk memanfaatkan masjid tersebut untuk pengembangan syiar Islam. Dari satu pertemuan sederhana inilah kemudian lahir Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII) yang hingga kini menjadi satu ormas Islam besar di Indonesia. (Lukman Hakiem; 2019)

DDII bahkan dimulai hanya dengan legalitas yang sederhana, yaitu berbentuk yayasan. Hal ini dipilih agar pendirian DDII tidak dipersulit oleh penguasa kala itu. Yang penting bagi Natsir dkk adalah gerak dakwah itu sendiri. Oleh sebab itu mereka mengutamakan dua hal yang menjadi persoalan dakwah, yaitu mutu dakwah dan perencanaan dan integrasi.

Mutu Dakwah mencakup penyempurnaan system perlengkapan peralatan, peningkatan teknik komunikasi dan persiapan menghadapi usaha dari agama lain dan faham-faham lain. Oleh sebab itu Perencanaan dan integrasi diawali dengan penelitian dan disusul dengan pengintegrasian segala unsur dan badan-badan dakwah yang telah ada dalam masyarakat untuk bekerja sama dan berencana. (Lukman Hakiem; 2019)

Natsir dkk memang tidak hendak berkompetisi mengambil lahan ormas Islam lainnya. Menurut Natsir, misalnya dalam soal pendidikan, lebih baik hal itu diurus oleh ormas yang sudah berkecimpung lebih dahulu, DDII hanya memberi usul kepada mereka sehingga ada jalinan kerjasama dan lebih bermanfaat.

Satu terobosan penting dalam dakwah adalah adanya fokus Natsir dkk saat itu pada persoalan riset. DDII memprakarsai pembentukan Lembaga Islam untuk Penelitian dan Pengembangan Masyarakat (LPPM) yang kemudian dipimpin oleh pakar politik Deliar Noer. Lembaga ini kemudian banyak melakukan penelitan dan pengkajian terhadap persoalan yang dihadapi umat Islam. Sehingga kala itu untuk mengambil kebijakan dalam bidang dakwah, Natsir benar-benar menggunakan data dan bahan yang shahih. Semua berdasarkan riset, bukan karangan dan khayalan. (Lukman Hakiem; 2019)

Apa yang terjadi kemudian sungguh menarik. Rezim Orde baru tumbang bersama runtuhnya kekuasaan Suharto, setelah 32 tahun berdiri. Suharto kala itu mungkin berpikir dengan menutup saluran politik para tokoh Masyumi maka akan pudar pula pengaruh mereka. Nyatanya tidak demikian, para tokoh tetap berdakwah dan berkiprah. Bahkan DDII hadir hingga kini melampaui setengah abad. DDII memang bukan partai politik, namun sebagai Lembaga dakwah, DDII tetap memainkan peran penting dalam politik.

Menurut Natsir, politik dan dakwah tidak bisa dipisahkan. Kalau kita berdakwah, dengan membaca Qur’an dan Hadits, itu berpolitik. “Jadi dulu berdakwah lewat politik, sekarang berpolitik melalui jalur dakwah. Iya mengaji politik begitulah,” jelas Natsir.

“Politik tanpa dakwah, hancur. Lebih dari itu, saya tidak bisa mengambil sikap diam,” terang Natsir.

M Natsir, mendirikan Dewan Dakwah setelah Masyumi dibubarkan.

Cermin Masa Kini

Di masa kini Sebagian kelompok umat Islam bisa jadi menghadapi persoalan serupa. Menyikapi pembubaran ormas Islam yang terjadi saat ini, tak ada salahnya jika kita mengail hikmah dari masa lalu. Amat penting untuk mengingat Kembali pesan Moh. Natsir, agar kepala tetap dingin, meski hati bisa jadi terasa panas.

Seperti Masyumi, ormas Islam saat ini yang menghadapi persoalan yang sama sebenarnya memiliki modal jama’ah yang luar biasa besarnya. Jama’ah ini menjadi satu modal sosial untuk bangkit Kembali. Ikatan kelompok dengan jama’ah ini memberi kemudahan untuk membentuk organisasi yang lebih dinamis.

Perubahan dari Masyumi menjadi DDII adalah satu contoh betapa dinamisnya perubahan ini. Sehingga jama’ah ‘Bulan Bintang’ kala itu tak kesulitan untuk mengikuti dan mendukung bentuk organisasi baru dari Masyumi ke DDII. Pembubaran Masyumi juga memberi satu hikmah, yaitu adanya sebuah pembaruan.

Masyumi kerap dituding sebagai “pemberontak,” akibat keterlibatan beberapa tokohnya dengan PRRI. Bahkan penolakan rezim Orde Baru atas rehabilitasi Masyumi didasarkan beban tudingan “pemberontak” yang terus menggelayuti Masyumi. Di sinilah kemudian pembentukan organisasi baru DDII memberikan mereka identitas baru yang membebaskan mereka dari beban masa lalu tersebut.

Begitu pula hal yang terjadi di masa kini. Dengan identitas baru sebenarnya hal ini memberikan peluang pembaruan bagi organisasi yang kerap dituding sebagai organisasi bentukan militer di masa Orde Baru. Secara tidak langsung, pembaruan identitas ini memberi peluang pada mereka untuk bebas dari beban tudingan yang menimpa mereka di masa lalu.

Pembaruan juga bukan sekedar perubahan identitas. Pembaruan juga berarti penyegaran dalam organisasi. Masyumi mampu melalui gelombang perubahan kepemimpinan tanpa hambatan berarti. Ketika Moh. Natsir terlibat dalam PRRI, maka biduk kepemimpinan kemudian diserahkan kepada Prawoto Mangkusasmito. Ketika rezim Orde Baru tak memberi peluang kepada rehabilitasi Partai Masyumi, Moh. Natsir mengambil tongkat kepemimpinan dari Prawoto Mangkusasmito tanpa ada persoalan. Begitupun ketika Moh. Natsir wafat, Yunan Nasution, Hussein Umar dan penerus selanjutnya mampu mengambil tongkat estafet kepemimpinan tanpa ada persoalan. Hal ini membawa organisasi tersebut sebagai organisasi modern yang tak bergantung pada figur satu tokoh saja.

Ormas saat ini pun menghadapi tantangan yang sama. Tantangan untuk mentransformasi organisasi juga terkait tantangan kepemimpinan dalam organisasi. Identitas baru ini memberi peluang kepada organisasi ini untuk tidak tergantung pada satu tokoh atau figur saja. Regenerisasi kepemimpinan mutlak diperlukan agar sebuah organisasi dapat bertahan untuk waktu yang lama.

Pembaruan organisasi juga dapat berarti perubahan strategi dakwah yang dilakukan. Penjegalan yang menimpa para tokoh Masyumi di lapangan politik tak membuat mereka kehilangan arah. Seperti yang dikatakan Moh. Natsir, jika dahulu mereka berdakwah lewat politik, maka di DDII mereka berpolitik lewat dakwah. Meski DDII bukan organisasi politik tetapi mereka tetap mampu memberi kontribusi lewat dakwah pada persoalan-persoalan politik yang melibatkan umat Islam seperti RUU Perkawinan dan Asas Tunggal Pancasila di masa Orde Baru.

Hal ini pulalah yang dapat dimanfaatkan oleh lewat identitas baru ormas yang telah mengalami pembubaran. Pembaruan strategi dakwah dapat ditempuh dengan berbagai cara tanpa harus meninggalkan ciri khas dakwah amar ma’ruf nahi munkar yang telah melekat selama ini. Jejaring organisasi yang telah meluas ke berbagai daerah dapat dimanfaatkan sebagai jalur advokasi terhadap berbagai persoalan yang menimpa umat Islam di berbagai wilayah daerah, mulai dari hambatan berdakwah hingga misalnya persoalan agraria atau pencaplokan lahan yang menimpa umat Islam.

Dari cermin perjalanan Masyumi inilah, ormas Islam yang menghadapi hambatan seperti pembubaran dapat mengambil hikmahnya. Perjalanan yang dialami Masyumi tak mudah, namun segala hambatan dapat dilalui dibawah kematangan dan ketenangan para tokohnya sehingga tidak mudah terprovokasi. Dakwah yang mereka jalankan mungkin beragam jalannya, namun tetap satu tujuannya: menegakkan syiar Islam di tanah air ini.

 

Ingin Langganan Artikel?
Daftarkan emailmu di sini untuk mendapatkan update artikel terbaru.
Anda dapat berhenti langganan kapan saja.
Anda mungkin juga berminat