Review Pilkada 2020: Demi Kekuasaan, Kejahatan Diwajarkan

Pilkada 2020 justru memperuncing polarisasi di tengah pandemi.

Oleh: Azzam Diponegoro

KIBLAT.NET – Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak tahun 2020 memang telah usai. Namun Pilkada yang diselenggarakan di 9 Provinsi dan 161 Kabupaten/Kota tersebut menyisakan banyak catatan.

Sejak awal, keputusan pemerintah untuk tetap menyelenggarakan Pilkada di tengah pandemi Covid-19 memang patut dipertanyakan. Berdasarkan catatan CNNindonesia.com, jumlah kasus positif Covid-19 di Indonesia pada September bertambah 112.212 kasus. Penambahan tersebut merupakan yang tertinggi sepanjang pandemi Covid-19 mewabah di Indonesia.

Artinya, rata-rata pertambahan kasus sekitar 3.740 kasus. Dan angka tersebut tidak semakin membaik pada hari-hari menjelang pelaksanaan Pilkada pada awal Desember. Masih dari sumber yang sama, pada 24 November kasus positif malah bertambah menjadi 5.534.

Penanganan Covid-19 juga masih terdapat lubang besar, hingga 6 Desember 2020 (H-3) hanya tiga provinsi yaitu DKI Jakarta, Kalimantan Timur dan Papua yang konsisten memenuhi standar tes Covid-19 sesuai standar World Health Organization (WHO). Dan ketiganya tidak memilih gubernurnya pada Pilkada 2020.

Fakta-fakta tersebut nyatanya tidak menyurutkan langkah pemerintah, pemerintah nampak sangat yakin dapat menerapkan protokol kesehatan ketat terutama pada masa kampanye demi menjamin tidak adanya lonjakan kasus pasca Pilkada 2020.

Namun, temuan-temuan di lapangan justru membuat miris. Berdasarkan laporan KontraS yang dirilis pada 7 Desember 2020, terjadi beberapa pelanggaran selama pelaksanaan Pilkada 2020, antara lain:

1. Pengabaian Protokol Kesehatan

Di Riau marak terjadi pelanggaran protokol kesehatan di dua daerah yang menyelenggarakan Pilkada, seperti banyaknya orang yang berkerumun tanpa menjaga jarak dan menggunakan masker. Hal yang sama juga terjadi di Ternate, yang mana dalam pelaksanaan kampanye ada banyak kerumunan yang nyaris sama sekali tidak menerapkan protokol kesehatan dengan berdesak-desakan dan tidak menggunakan masker.

KontraS juga mendapat informasi bahwa di Ternate terdapat perbedaan perlakuan oleh Satgas Covid-19 di tingkat kota yang enggan membubarkan kerumunan yang berkaitan dengan Pilkada, namun kegiatan masyarakat lainnya yang berkerumun namun tidak berkaitan dengan Pilkada dibubarkan.

BACA JUGA  Pengacara HRS: Putusan Hakim Tunggal Sesat Menyesatkan

Hal ini mengindikasikan adanya perbedaan perlakuan dari otoritas negara dalam menegakkan protokol disiplin kepada masyarakat umum dengan para peserta Pilkada.

2. Saling Lempar Tanggung Jawab

Bawaslu RI melaporkan ada 237 dugaan pelanggaran protokol kesehatan hanya dalam kurun waktu sepuluh hari yakni dari 26 September hingga 5 Oktober 2020. Bahkan meningkat drastis hingga 17 November 2020, tercatat ada 1.448 kegiatan kampanye yang melanggar protokol kesehatan.

Meskipun begitu, Bawaslu menyatakan pihaknya tidak mampu membubarkan berbagai kerumunan tersebut. Sementara pihak kepolisian dan Satpol PP terkesan enggan melakukan pembubaran terutama kerumunan massa yang dilakukan oleh petahana. Polri justru menyatakan tanggung jawab atas kerumunan karena Pilkada di tangan Bawaslu.

Peristiwa saling lempar tanggung jawab antar lembaga negara ini menunjukkan ketidakjelasan perihal penerapan peraturan perundang-undangan terkait pelaksanaan Pilkada di tengah pandemi.

Hal ini juga bisa dilihat sebagai bentuk minimnya kehadiran negara dalam memastikan penyelenggaraan Pilkada tidak berdampak pada tingkat penularan Covid-19 yang semakin parah.

3. Kekerasan dalam Pilkada 2020

Dalam Pilkada 2020, KontraS menemukan bahwa cara-cara kekerasan masih kerap digunakan baik untuk mengintimidasi kelompok berseberangan dalam Pilkada maupun untuk menekan warga untuk memilih calon-calon tertentu.

KontraS menilai negara tidak menyiapkan infrastruktur dan suprastruktur yang mumpuni dalam penyelenggaraan Pilkada 2020. Alih-alih menyelesaikan problem substansial atas penanganan pandemi selama ini, Negara justru memperburuk situasi penanganan pandemi dengan perilaku lembaga negara yang membiarkan kerumunan terjadi.

Sejak September hingga Desember 2020 tercatat 29 peristiwa kekerasan berkaitan dengan kampanye Pilkada 2020. Kekerasan ini didominasi praktik intimidasi, penganiayaan, provokasi, dan perusakan alat peraga kampanye. Dari peristiwa tersebut, tercatat 19 orang luka-luka yang sebagian besar adalah panitia pengawas pemilu.

Adapun para pelaku kekerasan beragam mulai dari orang tidak dikenal, pendukung pasangan calon, hingga aparatur negara. Salah satunya terjadi di Sulawesi Selatan, di mana seorang Kepala Desa mengintimidasi dua orang warganya dengan menahan jatah air untuk mereka hanya karena berbeda dukungan dalam Pilkada.

BACA JUGA  Front Persaudaraan Islam Instruksikan Anggotanya Bantu Korban Bencana Alam

Peristiwa serupa terjadi juga di Kabupaten Samosir, Sumatera Utara, ditemukan adanya aparatur Dinas Pendidikan Kabupaten yang mengarahkan guru-guru setempat untuk memilih petahana dalam Pilkada.

Peristiwa kekerasan sendiri tersebar di 12 daerah mayoritas terjadi di Jawa Timur. Di daerah tersebut, ditemukan penggunaan isu SARA dan intimidasi bernuansa penyalahgunaan wewenang dari beberapa kelompok Paslon.

4. Penyalahgunaan Wewenang

Fenomena lain yang sangat marak adalah penyalahgunaan wewenang aparatur negara, khususnya Aparatur Sipil Negara (ASN). Tercatat ada 60 peristiwa ketidaknetralan Aparatur Negara yang tersebar di 19 Provinsi.

Tindakan tidak netral tersebut didominasi oleh pernyataan dukungan kepada calon tertentu sebanyak 21 peristiwa, ikut serta menggalang dukungan kepada calon tertentu (20 peristiwa), interaksi di media sosial yang menguntungkan/mempromosikan calon tertentu (16 peristiwa), partisipasi dalam kegiatan calon tertentu (8 peristiwa), mengisyaratkan dukungan (6 peristiwa), intimidasi kepada masyarakat (3 Peristiwa), dan foto bersama calon tertentu (3 peristiwa).

 

Dalam jangka panjang, keberpihakan aparatur sipil negara terhadap salah satu calon pasangan pilkada atau pengerahan aparatur sipil negara untuk mendukung salah satu calon semakin menegaskan praktik abuse of power dalam mendapatkan kekuasaan.

Pada akhirnya, Pilkada 2020 hanya menjadi panggung yang mempertontonkan ambisi elit politik yang mengesampingkan kepentingan publik demi kekuasaan semata. Alih-alih meningkatkan kesejahteraan melalui otonomi daerah, Pilkada 2020 malah memperuncing polarisasi dan memperburuk penghargaan terhadap hak asasi manusia.

Di sisi lain, para pemangku kebijakan nampak seperti “gagap demokrasi”, seolah Pilkada adalah satu-satunya aspek kehidupan demokrasi yang harus dijaga. Kondisi luar biasa seperti pandemi yang membahayakan serta penanganannya yang masih banyak lubang seharusnya tidak boleh diabaikan begitu saja. Terkhusus bagi negara yang mendaku sebagai negara demokrasi, dengan slogannya dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.

 

Ingin Langganan Artikel?
Daftarkan emailmu di sini untuk mendapatkan update artikel terbaru.
Anda dapat berhenti langganan kapan saja.
Anda mungkin juga berminat