Tanah Markaz Syariah Terlantar 25 Tahun, Somasi PTPN VIII Salah Sasaran

KIBLAT.NET, Jakarta – Pihak Habib Rizieq Syihab menanggapi somasi Direktur PT. Perkebunan Nasional VIII, Mohammad Yudayat. Anggota pengacara HRS yang tergabung dalam Tim Advokasi Markaz Syariah, Ichwanuddin Tuankotta menegaskan bahwa somasi PTPN VIII error in persona atau salah pihak.

“Somasi Saudara adalah error in persona karena seharusnya Pihak PT. PN VIII mengajukan komplain baik pidana ataupun perdata kepada pihak yang menjual tanah tersebut kepada Pihak Pesantren atau HRS,” kata Ichwan dalam siaran persnya, Sabtu (26/12/2020).

Ia menegaskan bahwa pihak Pesantren dengan diketahui semua aparat dari mulai Kepala Desa hingga Gubernur membeli tanah tersebut dari pihak lain yang mengaku dan menerangkan tanah tersebut miliknya. Pengakuan itu juga dibenarkan oleh pejabat yang terkait yang mengetahui dan memproses administrasi peralihan tanah. 

“Dari aspek hukum perdata dan hukum acara perdata PT. PN VIII keliru dan tidak memiliki alasan hukum untuk meminta pihak HRS mengosongkan lahan tersebut. Kecuali ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang memutuskan bahwa kedudukan pihak pesantren atau HRS sebagai pembeli beritikad baik dibatalkan. Dengan kata lain somasi tersebut prematur dan salah pihak,” tuturnya.

Ia juga menekankan, lahan yang saat ini ditempati, digarap dan telah dibangun diatasnya bangunan Pondok Pesantren Agrokultural Markaz Syariah oleh klien kami telah dibeli dari para petani yang menguasai dan mengelola lahan secara fisik serta dari para pemilik sebelumnya.

“Lahan tersebut sebelumnya adalah lahan kosong atau tanah terlantar yang dikuasai secara fisik dan dikelola oleh banyak masyarakat lebih dari 25 tahun lamanya,” ucapnya.

Ichwan juga menegaskan bahwa HRS memiliki tanah bukan dengan melawan hukum karena memiliki bukti jual-beli.  

“Karena ada bukti jual beli, maka ini telah sesuai dengan kaidah-kaidah hukum pembeli dilindungi itikad baik sebagaimana  Surat Edaran Mahkamah Agung telah menegaskan hal ini dalam Putusan MARI No. 251K/Sip/1958 tanggal 26 Desember 1958 yang kaidah hukumnya berbunyi: ‘Pembeli yang telah bertindak dengan itikad baik harus dilindungi dan jual beli yang bersangkutan haruslah dianggap sah’,” ucapnya. 

Menurutnya, PT. Perkebunan Nasional VIII, sudah lebih dari 25 tahun menelantarkan dan tidak mengelola langsung lahan terebut. Bahkan ada 9  SHGU PT. Perkebunan Nasional VIII yang sudah dibatalkan oleh putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

“Sehingga menurut sistem hukum agraria, lahan-lahan tersebut adalah merupakan lahan bebas, karena HGU hapus dengan sendirinya apabila laham diterlantarkan oleh pihak penerima HGU, Dan otomatis menjadi objek land reform, yaitu memang dialokasikan untuk kepentingan rakyat,” pungkasnya.

Terakhir, pihaknga siap dan bersedia untuk duduk bersama secara musyawarah untuk mencari solusi atas permasalahan ini dengan pihak saudara dan instansi terkait lainnya. 

Reporter: Taufiq Ishaq

Editor: Izhar Zulfikar

 

Ingin Langganan Artikel?
Daftarkan emailmu di sini untuk mendapatkan update artikel terbaru.
Anda dapat berhenti langganan kapan saja.
Anda mungkin juga berminat