Kapan Polisi Boleh Gunakan Senjata Api?

Banyak kasus di mana polisi diduga menggunakan kekuatan yang berlebihan dan bahkan di luar hukum.

Oleh: Azzam Diponegoro

KIBLAT.NET – Di penghujung tahun 2020, penggunaan kekuatan dan senjata api oleh polisi kembali disorot. Banyak kasus di mana polisi diduga menggunakan kekuatan yang berlebihan dan bahkan di luar hukum.

Dimulai dari rangkaian demonstrasi tolak Omnibus Law pada bulan Oktober lalu, berdasarkan catatan Amnesty International Indonesia setidaknya terdapat 402 kasus kekerasan oleh polisi di 15 provinsi, termasuk penembakan peluru karet yang tidak sesuai ketentuan terhadap para demonstran.

Selain itu, sepanjang 2020, Amnesty juga mencatat ada setidaknya 20 kasus pembunuhan di luar hukum yang diduga dilakukan oleh aparat keamanan di Papua, dengan total 29 korban.

Dan terbaru, tentu saja penembakan enam anggota Front Pembela Islam (FPI) oleh anggota Polda Metro Jaya pada bulan ini. Penembakan tersebut bahkan banyak menarik simpati pihak-pihak yang selama ini kurang sepakat dengan FPI untuk berbalik mendukung, setidaknya untuk keenam korban agar mendapat keadilan.

Polisi, sebagai aparat penegak hukum tentu saja diijinkan menggunakan kekerasan pada situasi-situasi tertentu. Namun tentu saja harus ada beberapa prosedur yang dilalui.

Membicarakan prodesur dalam konteks negara bangsa tentu polisi tak boleh mengabaikan PBB dan segala aspek legal yang mereka tetapkan.

PBB setidaknya mempunyai dua instrumen terkait penggunaan senjata api. Yang pertama adalah Basic Principles on The Use of Force and Firearms (BPUFF) atau prinsip-prinsip dasar PBB tentang penggunaan kekuatan dan senjata api oleh penegak hukum. dan yang kedua adalah Code of Conduct for Law Enforcement Officials (CCLEO) atau kode etik aparat penegak hukum.

Dikutip dari Amnesty International Indonesia, kedua instrumen tersebut setidaknya dapat “diperas” menjadi empat buah prinsip yang harus diikuti aparat penegakan hukum dalam menggunakan kekuatan:

1. Asas Legalitas

BACA JUGA  Harun Yahya Divonis Penjara 1.075 Tahun

Aparat hanya boleh menggunakan kekuatan jika tujuan yang hendak dicapai itu sesuai dengan hukum dan cara-caranya juga memenuhi hukum.

2. Asas Nesesitas (Keperluan)

Aparat harus menimbang apakah penggunaan kekuatan pada masyarakat sipil benar-benar diperlukan dan benar-benar tidak ada metode alternatif lain yang bisa digunakan untuk mencapai tujuan yang sama.

3. Asas Proporsionalitas

Saat penggunaan kekuatan tidak dapat dihindari, kekuatan yang dilakukan oleh aparat harus proposional dengan tindak pelanggaran yang dilakukan.

4. Asas Akuntabilitas

Pemerintah dan institusi penegakan hukum harus menetapkan prosedur yang jelas untuk penggunaan kekuatan oleh aparat dan mengambil tindakan-tindakan remedial saat prosedur tersebut tidak diikuti.

Satu lagi prinsip penting yang harus dipegang aparat adalah senantiasa berhati-hati dan hanya menggunakan kekuatan pada situasi yang benar-benar ekstrim dan di luar kendali. Demi meminimalisir terjadinya pelanggaran hak asasi manusia.

Maka dalam situasi apa pun polisi harus menggunakan cara-cara tanpa kekerasan terlebih dahulu dan meminimalisir kemungkinan cedera sejauh mungkin. Penggunaan senjata api harus menjadi opsi paling terakhir, dan di setiap peluru yang lepas polisi harus berpikir itu berpotensi menghilangkan nyawa.

Oleh karena itu, diperlukan undang-undang yang membatasi penggunaan senjata api oleh aparat hanya saat ada ancaman serius kematian atau luka berat.

Dalam BPUFF pasal 9 telah dituliskan, bahwa aparat penegak hanya dapat menggunakan senjata api di situasi yang benar-benar ekstrim. Seperti ketika harus melindungi diri maupun melindungi orang lain yang nyawanya terancam atau dalam kondisi kritis karena perbuatan seseorang.

Ketika dalam proses penangkapan individu yang dinilai membahayakan orang lain, melawan aparat serta mencegah individu tersebut melarikan diri, penggunaan senjata api memang diperbolehkan namun sekali lagi harus menjadi pilihan paling terakhir.

BACA JUGA  Pengacara HRS Optimistis Menang Praperadilan

Di Indonesia, Peraturan Kapolri (Perkap) No. 1 tahun 2009 bisa dibilang “turunan” BPUFF. Di dalamnya tertulis bahwa penggunaan kekuatan oleh anggota kepolisian termasuk penggunaan senjata api adalah tahap terakhir yang ditempuh dalam penegakan keadilan.

Namun sayang seribu sayang, kenyataan di lapangan masih jauh panggang dari api jika melihat banyaknya kasus penembakan yang terjadi terhadap masyarakat sipil.

Polisi ketika akan menembak, ia tak boleh luput untuk mengidentifikasi diri mereka sebagai pihak berwajib yang membawa senjata api dan memberikan peringatan bahwa mereka akan menggunakan senjata tersebut. Polisi juga harus memberi waktu kepada individu yang ditarget untuk mendengar dan mematuhi peringatan tersebut.

Setelah menembak, polisi harus segera memanggil bantuan medis untuk menangani luka akibat tembakan. Di saat yang sama, polisi juga harus menghubungi teman maupun keluarga korban untuk memberikan update terkait kondisi yang bersangkutan.

Setelah itu, polisi harus membuat laporan lengkap mengenai aksi penembakan untuk mempermudah investigasi mengenai kasus yang sedang terjadi dan mengapa akhirnya penembakan itu menjadi hal yang diperlukan. Pihak kepolisian juga wajib kooperatif dalam investigasi terhadap setiap insiden penggunaan senjata api.

Dari berbagai peraturan yang ada, dapat disimpulkan bahwa kita semua memiliki hak-hak jika mengalami konfrontasi dengan aparat penegak hukum, dan polisi tidak bisa dengan otomatis dibenarkan saat menggunakan kekerasan.

Sekali lagi, penggunaan senjata harus menjadi opsi paling terakhir ketika cara-cara yang lebih persuasif sudah dipastikan gagal.

Dan yang terpenting, setelah penggunaan senjata api. Tetap diperlukan investigasi untuk memastikan penggunaan senjata api telah sesuai prosedur dan aturan internasional. Dan polisi yang bersangkutan harus bersikap kooperatif dan seterbuka mungkin dalam proses investigasi.

Referensi:

Ingin Langganan Artikel?
Daftarkan emailmu di sini untuk mendapatkan update artikel terbaru.
Anda dapat berhenti langganan kapan saja.
Anda mungkin juga berminat