Tembak 6 Laskar FPI, Benarkah Polisi Lakukan Pembelaan Terpaksa?

Oleh: Ajie Ramdan 

(Dosen Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana Fakultas Hukum Unpad)

KIBLAT.NET – Kapolda Metro Jaya, Irjen Fadil Imran dalam konfrensi pers Senin, 7 Desember 2020 menerangkan bahwa sekitar pukul 00.30 WIB di jalan Tol Jakarta-Cikampek KM 50 telah terjadi penyerangan oleh Laskar Front Pembela Islam (FPI) dengan menggunakan senjata api revolver kepada anggota Polri yang sedang melaksanakan tugas penyelidikan terkait rencana pemeriksaan kepada Muhammad Rizieq Syihab yang dijadwalkan berlangsung hari Senin, 7 Desember jam 10.00 WIB.

Fadil menjelaskan pelaku penyerangan menggunakan senjata api dan menembak sebanyak 3 kali sehingga jajarannya terpaksa melakukan tindakan tegas dan terukur yang mengakibatkan 6 (enam) orang korban mati dari laskar FPI. Korban jiwa tersebut menimbulkan pro dan kontra di masyarakat karena terdapat keraguan dengan tindakan polisi tersebut karena apakah benar Polisi melakukan pembelaan terpaksa? Berawal dari proses penegakan hukum kasus pelanggaran protokol kesehatan yang dilakukan polisi kepada Imam besar FPI sampai akhirnya menimbulkan 6 korban jiwa dari FPI.

Pembelaan terpaksa (noodweer) atau lembaga pembelaan yang perlu dilakukan terhadap serangan yang bersifat seketika dan yang bersifat melawan hukum. Di dalam ilmu hukum pidana juga sering disebut dengan perkataan notwehr atau legitime defense.

Syarat Pembelaan Terpaksa

Ketentuan pembelaan terpaksa diatur di dalam Pasal 49 ayat 1 KUHP menentukan bahwa barang siapa terpaksa melakukan perbuatan untuk pembelaan, karena ada serangan atau ancaman serangan ketika itu yang melawan hukum, terhadap diri sendiri maupun orang lain, terhadap ke kehormatan kesusilaan (eerbaarheid) atau harta benda sendiri maupun orang lain tidak dipidana.

Menurut ketentuan Pasal 49 ayat 1 KUHP apabila kepentingan-kepentingan hukum tertentu dari seseorang itu mendapat serangan secara melawan hukum dari orang lain, sehingga pada dasarnya orang dapat dibenarkan untuk melakukan suatu pembelaan terhadap serangan tersebut, walaupun dengan cara yang merugikan kepentingan hukum dari penyerangnya. Dalam keadaan normal cara tersebut merupakan suatu tindakan yang terlarang karena pelakunya diancam dengan ancaman pidana.

Dalil pembelaan terpaksa yang disampaikan polisi kepada publik harus dibuktikan oleh polisi sesuai dengan asas hukum “actori incumbit probatio”, “actori onus probandi” dengan menggunakan 2 (dua) alat bukti yang sah sesuai ketentuan Pasal 183 KUHAP untuk kepentingan pembuktian di Pengadilan. Jika Polisi tidak bisa membutikan dalilnya maka tembakan polisi yang mengakibatkan matinya 6 (enam) orang laskar FPI merupakan tindak pidana pembunuhan.

BACA JUGA  Hakim Tunggal Anggap Penahanan dan Penersangkaan HRS Sah

FPI dalam keterangan yang disampaikan oleh Munarman membantah laskar FPI melakukan penyerangan terlebih dahulu kepada aparat. Selain itu, dia juga membantah kepemilikan senjata api oleh laskar FPI. Tidak berfungsinya CCTV PT Jasa Marga di tempat kejadian perkara (TKP) saat terjadi peristiwa ini menjadi titik buntu untuk memberikan petunjuk peristiwa yang sebenarnya terjadi antara FPI dan Polisi.

Oleh karena itu, polisi harus membuktikan satu per satu unsur-unsur Pasal 49 ayat 1 KUHP. Berdasarkan risalah catatan pembahasan pembentukan (Memorie van Toelichting) Pasal 49 ayat 1 KUHP atau, tidaklah terdapat suatu noodweer tanpa adanya suatu:

– Serangan yang bersifat melawan hukum;

– Bahaya yang bersifat langsung bagi tubuh, kehormatan – atau benda milik sendiri atau milik orang lain;

– Keperluan untuk melakukan perbuatan yang bersangkutan untuk meniadakan bahaya yang nyata yang telah ditimbulkan oleh serangan tersebut, yang telah tidak dapat ditiadakan dengan cara lain.

Pembelaan Terpaksa Harus Berdasarkan Hukum Hak Asasi Manusia

Tindakan untuk menghilangkan nyawa seorang manusia sangat bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia non-derogable rights. Hak untuk hidup termasuk didalamnya, prinsip tersebut menyatakan hak-hak tersebut tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun, walaupun dalam keadaan darurat yang mengancam kehidupan bangsa sekalian.

Indonesia meratifikasi International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik) melalui UU No. 12 Tahun 2005 sehingga konsekuensinya Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) sebagai penegak hukum dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya harus tunduk dan patuh kepada kovenan tersebut.

Pasal 6 ICCPR menyatakan setiap manusia berhak atas hak untuk hidup yang melekat pada dirinya. Hak ini wajib dilindungi oleh hukum. Tidak seorangpun dapat dirampas hak hidupnya secara sewenang-wenang. Pasal 4 ayat (1) ICCPR memberikan pengecualian dalam keadaan darurat umum yang mengancam kehidupan bangsa dan keadaan darurat tersebut telah diumumkan secara resmi, Negara-negara pihak pada kovenan ini dapat mengambil upaya-upaya yang menyimpang (derogate) dari kewajiban.

Dengan ketentuan tidak bertentangan dengan kewajiban negara menurut hukum internasional dan tidak menyangkut diskriminasi berdasarkan ras, warna kulit, jenis kelamin, agama, dan asal-usul sosial.

BACA JUGA  Pengacara Sebut Habib Rizieq Dijadikan Target Operasi Politik

Pada hari Senin, 7 Juli 2020 Indonesia tidak berada dalam status darurat sipil yang secara resmi diumumkan oleh Presiden sehingga tindakan polisi untuk menghilangkan 6 (enam) nyawa orang dari laskar FPI tidak dibenarkan secara hukum hak asasi manusia. Dalam keadaan darurat sekalipun menurut kovenan tersebut kebijakan pengurangan (derogation) hak asasi manusia berupa melarang atau membubarkan organisasi etnis tertentu, dengan alasan pengurangan tidak dibenarkan menurut Pasal 4 ICCPR.

Tugas pokok Polisi menurut Pasal 13 huruf c UU No. 2 Tahun 2002 yaitu memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Tindakan polisi menghilangkan nyawa 6 orang laskar FPI bertentangan dengan tugas pokok polisi.

Penghilangan nyawa seseorang yang sah harus melalui proses peradilan melalui vonis pidana mati oleh hakim. Pasal 6 ayat 2 ICCPR menentukan pidana mati dapat dijatuhkan hanya untuk kejahatan paling serius (most serious crimes) seperti kejahatan narkotika, korupsi dan pelanggaran ham berat sesuai dengan hukum yang berlaku pada saat kejahatan dilakukan dan tidak bertentangan dengan ketentuan kovenan ini dan Konvensi Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan Genosida. Hukuman ini hanya dapat dilakukan berdasarkan Putusan akhir yang diberikan oleh pengadilan yang kompeten.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Muhammadiyah menyesalkan terjadinya penghilangan nyawa 6 (enam) anggota laskar FPI. Muhammadiyah bahkan meminta kepada Presiden Joko Widodo untuk membentuk tim independen guna menyelesaikan kasus ini karena meragukan polisi untuk mengungkapnya. Karena 6 (enam) orang korban mati dari laskar FPI berasal dari kelompok agama maka tindakan Polisi tersebut diduga bentuk pelanggaran ham berat yaitu Kejahatan Genosida menurut Pasal 8 UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM menyatakan setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh/sebagian kelompok bangsa, ras, etnis atau agama dengan cara membunuh anggota kelompok.

Dalam kasus ini keterlibatan Komnas HAM urgensinya sangat diperlukan karena penyelidikan merupakan kewenangannya menurut UU No. 26 Tahun 2000. Argumentasi apapun yang disampaikan oleh Polisi untuk melakukan tindakan tegas dan terukur harus berdasarkan syarat pembelaan terpaksa dan perangkat Hukum Hak Asasi Manusia. Dalam hal ini Polisi diuji keberaniannya untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Ingin Langganan Artikel?
Daftarkan emailmu di sini untuk mendapatkan update artikel terbaru.
Anda dapat berhenti langganan kapan saja.
Anda mungkin juga berminat