Antara Hak Hidup dan Penggunaan Senjata Api Secara Sewenang-wenang

Hak untuk hidup adalah hak asasi yang paling mendasar bagi diri setiap manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun (non-derogable rights).

Oleh: Harry Kurniawan, S.H., M.H. (Sekjen SNH Advocacy Center)

KIBLAT.NET – Hak untuk hidup adalah hak asasi yang paling mendasar bagi diri setiap manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun (non-derogable rights). Hak untuk hidup adalah bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM) yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum dan pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Hak untuk hidup mendapatkan jaminan perlindungan baik secara nasional maupun internasional. Pada tataran internasional, hak untuk hidup dilindungi di dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) 1948, dimana di dalam Pasal 3 dirumuskan bahwa : “Setiap orang berhak atas kehidupan, kebebasan dan keselamatan sebagai individu”.

Sejalan dengan DUHAM, hak untuk hidup juga dilindungi di dalam International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), dimana Pasal 6 menyebutkan bahwa : “Setiap manusia berhak atas hak untuk hidup yang melekat pada dirinya. Hak ini wajib dilindungi oleh hukum. Tidak seorang pun dapat dirampas hak hidupnya secara sewenang-wenang”.

Di Indonesia, hak untuk hidup mendapatkan tempat yang istimewa. Sebagai negara yang mendeklarasikan diri sebagai negara hukum, Indonesia menempatkan hak untuk hidup pada posisi yang terhormat yaitu di dalam Pasal 28A UUD Negara Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).

Di dalam Pasal 28A ini, setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Selain itu, di dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, hak untuk hidup juga mendapatkan perlindungan yang utama di dalam Pasal 9. Bahkan, di dalam Pasal 4, hak untuk hidup ini secara tegas disebutkan sebagai hak manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun.

Pentingnya hak untuk hidup sebagai bagian dari HAM dalam tataran kehidupan berbangsa dan bernegara juga menjadi landasan berlakunya Peraturan Kepala Kepolisian Negara RI Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia (“Perkap 8/2009”). Di dalam Pasal 41 ayat (2) Perkap 8/2009, hak untuk hidup adalah hak yang tidak dapat dikurangi meski dalam menghadapi keadaan darurat.

Prosedur Penggunaan Senjata Api Berdasarkan Perkap 8/2009

Menurut Pasal 47 ayat (1) Perkap 8/2009, perlindungan hak untuk hidup sebagai bagian dari perlindungan HAM juga terhadap penggunaan senjata api, dimana penggunaan senjata api hanya boleh digunakan bila benar-benar diperuntukkan untuk melindungi nyawa manusia. Itu artinya, penggunaan senjati api bukan untuk tujuan membunuh nyawa manusia.

Oleh karenanya, di dalam Perkap 8/2009 ditetapkan syarat-syarat dan prosedur ketat terkait dengan penggunaan senjata api oleh personil kepolisian.

Pertama, penggunaan senjata api oleh Petugas (Personil Polisi) dibatasi dan hanya boleh digunakan : (a) dalam hal menghadapi keadaan luar biasa; (b) membela diri dari ancaman kematian dan/atau luka berat; (c) membela orang lain terhadap ancaman kematian dan/atau luka berat; (d) mencegah terjadinya kejahatan berat atau yang mengancam jiwa orang; (e) menahan, mencegah atau menghentikan seseorang yang sedang atau akan melakukan tindakan yang sangat membahayakan jiwa; dan (f) 
menangani situasi yang membahayakan jiwa, dimana langkah-langkah yang lebih lunak tidak cukup.

Kedua, apabila penggunaan senjata api tidak dapat dihindari, maka penggunaan senjata api harus memedomani prosedur antara lain : a. petugas memahami prinsip penegakan hukum legalitas, nesesitas dan proporsionalitas.; (b) sebelum menggunakan senjata api, petugas harus memberikan peringatan yang jelas dengan cara : menyebutkan dirinya sebagai petugas atau anggota Polri yang sedang bertugas, memberi peringatan dengan ucapan secara jelas dan tegas kepada sasaran untuk berhenti, angkat tangan, atau meletakkan senjatanya; dan 
memberi waktu yang cukup agar peringatan dipatuhi; (c) Dalam keadaan yang sangat mendesak dimana penundaan waktu diperkirakan dapat mengakibatkan kematian atau luka berat bagi petugas atau orang lain disekitarnya, peringatan sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak perlu dilakukan.

Ketiga, setelah melakukan penindakan dengan menggunakan senjata api, petugas wajib : mempertanggungjawabkan tindakan penggunaan senjata api; memberi bantuan medis bagi setiap orang yang terluka tembak; memberitahukan kepada keluarga atau kerabat korban akibat penggunaan senjata api; dan membuat laporan terinci dan lengkap tentang penggunaan senjata api.

Keempat, dalam hal terdapat pihak yang merasa keberatan atau dirugikan akibat penggunaan senjata api maka : (a) petugas wajib membuat penjelasan secara rinci tentang alasan penggunaan senjata api, tindakan yang dilakukan dan akibat dari tindakan yang telah dilakukan; (b) pejabat yang berwenang wajib memberikan penjelasan kepada pihak yang dirugikan; dan (c) tindakan untuk melakukan penyidikan harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Begitu ketatnya persyaratan dan prosedur dalam penggunaan senjata api tiada lain sebagai bentuk penghormatan dan perlindungan terhadap hak untuk hidup di negara Indonesia dan meminimalisasi celah terjadinya penggunaan senjata api secara sewenang-wenang. Apabila hal tersebut terjadi dan hingga mengakibatkan terampasnya hak hidup seseorang, maka perbuatan tersebut tidak hanya sebagai bentuk kejahatan, namun juga sebagai bentuk pelanggaran terhadap hak asasi manusia.

Perampasan Hak untuk Hidup sebagai Pelanggaran HAM Berat

Salah satu bentuk perbuatan merampas hak untuk hidup adalah pembunuhan, dimana perbuatan tersebut dapat dilakukan dengan berbagai cara, di antaranya dengan menggunakan senjata api. Penjelasan Pasal 104 UU No. 39 Tahun 1999 menyebutkan bahwa pembunuhan sewenang-wenang atau di luar putusan pengadilan (arbitry/extra judicial killing) adalah pelanggaran hak asasi manusia yang berat.

Di dalam Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, pembunuhan merupakan salah satu bentuk kejahatan terhadap kemanusiaan. Pembunuhan, in casu dengan menggunakan senjata api, dapat dikategorikan sebagai pelanggaran HAM Berat apabila dilakukan secara meluas (widespread) atau sistematik (systematic) yang serangan tersebut ditujukan (intentions) secara langsung terhadap penduduk sipil.

Yang dimaksud dengan serangan yang ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil adalah suatu rangkaian perbuatan yang dilakukan terhadap penduduk sipil sebagai kelanjutan kebijakan penguasa atau kebijakan yang berhubungan dengan organisasi (Vide Pasal 9 dan Penjelasannya).

Sementara itu, di dalam dokumen Unsur-unsur Kejahatan (Elements of Crimes) Statuta Roma, kejahatan terhadap kemanusiaan berupa pembunuhan memuat unsur-unsur :
1. Pelakunya membunuh satu atau lebih orang;
2. Tindakan tersebut dilakukan sebagai bagian dari serangan meluas atau sistematik yang di tujukan terhadap suatu kelompok penduduk sipil;
3. Pelaku mengetahui bahwa tindakan tersebut merupakan bagian dari atau memaksudkan tindakan itu untuk menjadi bagian dari serangan meluas atau sistematik terhadap suatu kelompok penduduk sipil.

Dengan demikian, apabila terbukti atau dapat dibuktikan bahwa pembunuhan dengan senjata api tersebut dilakukan secara meluas (widespread) atau sistematik (systematic) dan ditujukan (intentions) secara langsung terhadap penduduk sipil, maka perbuatan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran HAM Berat yang dapat diadili melalui mekanisme Pengadilan Hak Asasi Manusia.

Pengadilan HAM dan Peran Komnas HAM

Penyelidik dalam kasus pelanggaran HAM Berat menurut UU No.26 Tahun 2000 adalah Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam melakukan penyelidikannya, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dapat membentuk tim ad hoc yang terdiri atas Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dan unsur masyarakat.

Meskipun, kedudukan Komnas HAM sebagai penyelidik dan sebagai penyelidik mempunyai kewajiban menyampaikan hasil penyelidikan kepada Jaksa Agung sebagai Penyidik, namun Komnas HAM mempunyai peran strategis dalam menemukan bukti permulaan yang cukup telah terjadi peristiwa Pelanggaran HAM berat, yang mana dengan bukti permulaan yang cukup tersebut menjadi pintu masuk untuk menyeret pelaku-pelaku pelanggaran HAM Berat ke Pengadilan HAM.

Meski pernah ada anggapan Pengadilan HAM hanya sebagai pengadilan pura-pura (sham proceeding) untuk memberikan impunitas terhadap para pelaku kejahatan HAM Berat di Timor-Timur, namun sejatinya Pengadilan HAM dapat menjadi sarana pembuktian bahwa pemerintah Indonesia mempunyai kehendak (willingness) dan kemampuan (ability) untuk menyelesaikan dugaan pelanggaran berat hak asasi manusia berupa pembunuhan secara sewenang-wenang dengan menggunakan senjata api, secara terhormat dan profesional.

Ingin Langganan Artikel?
Daftarkan emailmu di sini untuk mendapatkan update artikel terbaru.
Anda dapat berhenti langganan kapan saja.
Anda mungkin juga berminat