Membungkam Politik Islam

Oleh : Multatuli al Bantani

 

KIBLAT.NET – Berita tragedi gugurnya enam anggota Front Pembela Islam meramaikan media sosial dan situs berita daring. Media asing ramai-ramai menyoroti peristiwa yang terindikasi sebagai extrajudicial killing (pembunuhan di luar proses hukum) ini. Persoalannya tentu bukan sebatas satu peristiwa ini saja, tetapi lebih mencengangkan lagi jika kita melihat fakta yang ada.

Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menyebutkan bahwa dalam tiga bulan terakhir saja ada 29 peristiwa yang mengakibatkan 34 nyawa melayang! KontraS membaca ada beberapa pola dalam peristiwa extrajudicial killing ini.

Pertama, korban hendak melawan aparat, dan kedua, korban hendak kabur dari kejaran polisi. KontraS kemudian menyebutkan bahwa,
“Besarnya jumlah korban tewas dalam operasi Kepolisian di atas menunjukkan masih banyak anggota Kepolisian yang tidak menerapkan prinsip nesesitas dan proporsionalitas sebagaimana dimandatkan dalam Pasal 3 Perkap No. 1 Tahun 2009 tersebut maupun Pasal 48 Perkap No. 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mengatur akuntabilitas dan prosedur penggunaan senjata api oleh anggota Kepolisian. Lebih jauh, adanya kesewenang-wenangan terhadap penggunaan senjata oleh anggota Kepolisian pada akhirnya telah mengabaikan hak warga masyarakat atas persamaan di hadapan hukum sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia karena faktanya, penembakan dilakukan terhadap mereka yang belum tentu terbukti bersalah.”

Besarnya sorotan pada pihak kepolisian atas tindakan berlebihan memang patut dicermati. Sebab kepolisian telah memainkan peran yang sangat besar dalam dunia politik belakangan ini. Made Supriatma dari ISEAS – Yusof Ishak Institute yang berbasis di Singapura melihat peran kepolisian yang mirip dengan peran militer pada masa Orde Baru.

Made dalam artikelnya The Indonesian Police’s Dual Function Under Jokowi melihat bahwa meningkatnya peran politik Kepolisian dalam pemerintahan Joko Widodo disebabkan oleh kurang kuatnya ikatan Joko Widodo dengan militer. Koneksi militer Joko Widodo menurut Made Supriatma hanya melalui Luhut Panjaitan yang merupakan mantan elit militer.

Di sinilah kemudian Joko Widodo perlahan memberi porsi yang besar kepada Kepolisian. Sejak awal pemerintahannya, Joko Widodo sudah memberi peluang kepada Budi Gunawan untuk menjabat sebagai Kapolri. Hanya saja kemudian skandal korupsi mengganjal Budi Gunawan meraih jabatan itu.

Made Supriatma kemudian menyebut Kepolisian membantu Joko Widodo mencoba membungkam kritikus pemerintahannya seperti Robertus Robert dan Dandhy Laksono. Bantuan Kepolisan juga terlihat dalam kasus yang chat mesusm yang dituduhkan kepada Habib Rizieq Shihab.

Dalam artikel yang sama, Made menyebutkan bantuan kepolisan dalam Pemilu 2019 kemarin. Menurutnya,
“Dukungan Polisi juga tampak pada Pemilihan Presiden 2019. Meski Kepolisian tidak secara terbuka berkampanye untuk Jokowi, dukungan mereka adalah bagian dari kesuksesan elektoral di daerah. Politisi di Sumatera Selatan secara terbuka mengatakan kepada saya bahwa Kepolisian membantu menstabilkan harga karet yang jatuh, dengan beberapa pengusaha di Lampung yang menyebut bahwa mereka diminta petugas kepolisian untuk membiayai kelompok relawan pro-Jokowi.” (Made Supriatma: 2020)

Joko Widodo juga memberi peran lebih besar kepada Kepolisian dalam pemerintahan kedua Jokowi. Beberapa elit Kepolisian ditunjuk menjabat posisi strategis dan penting yang sebelumnya dipegang oleh militer. Mengutip KontraS dan Ombudsman, Made menyebut ada 30 pensiunan jenderal Polisi yang menjabat posisi strategis di pemerintahan Jokowi termasuk di kementerian, badan pemerintah dan kedutaan besar hingga BUMN. (Made Supriatma: 2020)

BACA JUGA  Busyro Muqqodas: Ungkap Aktor Intelektual Penembakan Laskar

Pensiunan polisi kini memimpin Badan Intelejen Negara (BIN), Badan Narkotika Nasional (BNN), Badan Urusan Logistik (BULOG), dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) hingga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Hal ini belum lagi kucuran anggaran yang sangat besar hingga 107 triliun rupiah yang dinikmati Kepolisian, meningkat dari sebelumnya 94,3 triliun. Sejak 2016 hingga 2018, Kepolisian telah menambah 1898 anggotanya. Kini Kepolisian secara kasar telah memiliki jumlah anggota sebesar TNI. (Made Supriatma: 2020)

Made Surpiatma kemudian menyimpulkan bahwa kini, “Kepolisian menjadi tambah penting bagi Jokowi. Seiring Polisi semakin terlibat mendalam ke dalam politik untuk mengamankan pemerintahan, ditambah lagi mendapatkan imbalan. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa kepolisian semakin memainkan peran dwi-fungsi, sebagai kekuatan keamanan dan instrumen politik.”

Instrumen politik ini tentu dimanfaatkan dengan maksimal dan menimbulkan kekhawatiran akan masa depan demokrasi di Indonesia yang menjurus pada rezim otoritarian terutama menyasar kepada pihak yang kritis terhadap pemerintah, termasuk dari kelompok yang mengusung politik Islam.

Indonesia saat ini dianggap melakukan politik anti-Islamis yang mengikis Hak Asasi Manusia (HAM), mengabaikan nilai demokratis, dan dapat memicu perlawanan radikal sebab negara dilihat semakin antipati terhadap Islam. Hal ini setidaknya dilihat oleh Greg Fealy, pengamat Indonesia dari Australia National University (ANU).

Kelompok Islamis di Indonesia menurut Fealy dilihat pemerintah sebagai ekstrimis. Padahal hal ini tidak tepat. Islamis menurut Fealy, adalah istilah yang luas, dapat mencakup hingga kelompok yang berismpati pada partai Islam dan tidak pernah melanggar hukum. Salah satu contohnya menurut Fealy adalah Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang telah hadir sejak tahun 1998 dan berpartisipasi dalam pemerintahan selama 11 tahun sejak 22 tahun terakhir. Meski PKS terlibat dalam proses demokrasi tetapi tetap saja banyak dari anggotanya menjadi sasaran represi dan diskriminasi dari negara.

Represi dari negara ini mulai berbentuk PNS, akademisi dan guru yang diawasi dan diingatkan oleh atasan mereka bahwa aktivitas politik mereka tidak dapat diterima dan karir mereka menjadi taruhannya. Hal yang sama menimpa pegawai BUMN dan swasta. Beberapa dari mereka disingkirkan dari posisi strategis atau diganjal promosi karirnya. Banyak dari kementerian memberlakukan penyaringan perekrutan terhadap yang dianggap berpandangan Islamis. Menurut Feal kemungkinan ada ribuan yang menjadi sasaran kampanye seperti ini.

Fealy dalam artikelnya di East Asia Forum yang berjudul Jokowi’s Repressive Pluralism, menyebut hal ini tak lepas dari PDIP sebagai partai yang menyokong koalisinya. Mereka menganggap bahwa Islamisme dianggap sebagai ancaman dan memecah belah karena mendukung syariat Islam dalam negara.

Presiden Jokowi saat hadiri 212.

Menurut Fealy, berkaca dari Pilgub DKI pada 2017 yang menjebloskan Ahok ke penjara atas aksi penistaan agama olehnya, membuat yakin pemerintah bahwa diperlukan aksi bersama untuk menahan laju Islamisme.

Namun prasangka pemerintah semacam ini dibantah oleh Fealy. Menurutnya jika Indonesia menghargai toleransi dan keberagaman, maka kebanyakan Islamis sebenarnya tidak melanggar hukum atau taat aturan. Membungkam aktivitas sipil mereka akan membuat Indonesia semakin tidak demokratis.

BACA JUGA  Disuntik Vaksin Sinovac, Jokowi Mengaku Agak Pegal

Fealy benar, prasangka terhadap umat Islam yang mendukung syariat Islam tidak beralasan. Selain tidak terlibat dalam pelanggaran hukum, sejatinya para tokoh bangsa Sebagian adalah tokoh-tokoh Islam yang menyokong syariat Islam di Indonesia. Hal ini bahkan dimulai sebelum hadirnya Pancasila dalam siding BPUPKI di tahun 1945.

Sebaliknya prasangka seperti ini selain memiliki motif untuk mempertahankan kekuasaan juga dapat diduga berasal dari prasangka dari paradigma sekular yang telah menjalar di pemerintahan dan mewujud dalam kebijakan yang islamofobik.

Islamofobia bukan sekedar prasangka terhadap praktik ibadah umat Islam, tetapi melampaui hal itu. Ali Aslan menyebutkan bahwa Islamofobia berarti serangan terhadap Islam, diskriminasi yang tak adil  terhadap individu muslim dan komunitasnya, dan penyingkiran terhadap Muslim dari persoalan politik dan sosial. (Ali Aslan: 2019)

Dari sudut pandang seperti ini kita harus melihat bahwa fenomena yang diungkap Greg Fealy bahwa pemerintah semakin represif tak lepas dari kekhawatiran terhadap politik Islam yang sedang mendapatkan dukungan dari masyarakat. Dalam konteks ini pula, kehadiran Habib Rizieq Shihab yang sejak 2017 menjadi salah satu ikon pengusung politik Islam dianggap sebagai ancaman.

Dari perspektif ini pula, umat Islam harus melihat bahwa politik Islam telah dilihat sebagai sasaran represi. Oleh sebab itu, diperlukan penguatan masyarakat sipil yang dimotori oleh kelompok pengusung politik Islam. Umat Islam perlu memperkuat kerja-kerja advokasi mengingat derasnya arus represi. Kerjasama dengan kelompok masyarakat sipil lain mutlak diperlukan, mengingat saat ini pihak yang seharusnya menjadi pengayom telah menjadi instrumen politik kekuasaan seperti yang disebutkan oleh Made Supriatma.

Tekanan dari aksi-aksi massa demonstrasi damai di jalan mungkin akan berpengaruh, tetapi hal ini tidak akan berpengaruh banyak, sebab tak dapat dipungkiri, sebagian masyarakat lain menganggap kelompok umat pendukung syariat Islam dianggap sebagai momok yang menakutkan. Hal ini tentu tak lepas dari politik polarisasi (pembelahan masyarakat) yang dilakukan dengan memberi stigma atau label tertentu kepada kelompok umat pendukung syariat Islam (Islamis) sebagai ekstrimis, radikal dan sebagainya. Maka tidak mengherankan jika saat ini di media sosial kita mendapati sebagian warganet yang merayakan tragedi keji terhadap enam anggota FPI. Mereka adalah orang-orang yang hidup dengan pandangan Islamofobik.

Diperlukan tindakan-tindakan edukasi dan advokasi untuk melawan Islamophobia tersebut. Meski kebijakan Islamofobik tengah berlangsung, hadirnya kelompok masyarakat yang menghalau pandangan Islamofobia akan membantu membendung prasangka yang terjadi di sebagian masyarakat kita.

Selama Islamofobia belum dihalau dengan tindakan-tindakan edukasi, maka polarisasi masyarakat akan terus berlangsung. Kebijakan Islamofobik akan tetap terjadi karena mendapatkan dukungan dari masyarakat. Dampak paling mengerikan adalah munculnya konflik horizontal diantara sesama anggota masyrakat  akibat politik polarisasi (pembelahan) yang diorkestrai oleh elit politik.

Perang melawan Islamofobia di Indonesia akan berjalan panjang. Sebab politik polarisasi sudah mulai menuai hasilnya. Diperlukan kepala dingin dan kejernihan untuk melihat bahwa ini bukan pertarungan “orang baik” melawan “orang jahat,” tetapi pertarungan melawan rusaknya cara berpikir.

Ingin Langganan Artikel?
Daftarkan emailmu di sini untuk mendapatkan update artikel terbaru.
Anda dapat berhenti langganan kapan saja.
Anda mungkin juga berminat