HRS Center: Proses Hukum Habib Rizieq Politis dan Dipaksakan

KIBLAT.NET, Jakarta – Direktur HRS Center, Abdul Chair Ramadhan menanggapi pemanggilan Habib Rizieq oleh Polisi atas dugaan pelanggaran pidana. Ia mempertanyakan kenapa pelanggaran serupa yang terjadi sebelumnya tak dibawa ke ranah pidana.

“Pelanggaran protokol kesehatan pada Pilkada serentak tidak dilakukan proses hukum. Bawaslu mencatat setidaknya terdapat 397 pelanggaran dari 26 Oktober sampai dengan 4 November 2020 dan di dalamnya termasuk Putra dan menantu Presiden Jokowi. Pelanggaran itu tak pernah dibawa ke ranah pidana,” katanya kepada Kiblat.net pada Senin (30/11/2020).

Namun, di sisi lain Habib Rizieq terus dioptimalkan proses hukumnya hingga masuk ke tahap penyidikan dengan status terlapor. Menurutnya, pendekatan penerapan hukum yang tidak berimbang ini adalah bentuk penyimpangan asas equality before the law dan kepastian hukum Yang Adil sebagaimana disebutkan dalam pasal 27 ayat 1 UUD 1945 dan pasal 3 ayat 2 undang-undang hak asasi manusia.

“Padahal, setelah membayar denda administratif 50 Juta,  sesuai dengan regulasi Pemprov DKI Jakarta dan menurut asas nebis in idem, seharusnya tidak dapat dilakukan proses hukum. Penyidikan ini lebih bermuatan politis ketimbang yuridis dan oleh karenanya cenderung dipaksakan,” paparnya.

Chair juga menjabarkan bahwa masuknya pasal 160 KUHP dalam proses penyidikan protokol kesehatan dengan terlapor sangat ganjil. karena sebelumnya dalam tahap penyelidikan tidak ada pasal tersebut. Dengan apsal itu, penyidik dan atau penuntut umum memiliki alasan untuk melakukan penahanan.

BACA JUGA  PP Persis Minta Pemerintah Hindari Pemaksaan Vaksin Covid-19

“Disebutkan demikian karena ancaman hukuman pasal 160 selama 6 tahun. Jadi HRS berpotensi dilakukan penahanan ketika seterusnya naik menjadi tersangka dan atau pada status terdakwa,” ucapnya.

“Ditegaskan kembali tidak ada delik dalam PSBB dan protokol kesehatan dalam UU kata kekarantinaan kesehatan. Maka, sepanjang tidak ada pelanggaran UU kekarantinaan kesehatan, pasal 160 KUHP dan 216 KUHP telah kehilangan obyeknya,” paparnya.

Reporter: Taufiq Ishaq
Editor: Izhar Zulfikar

Ingin Langganan Artikel?
Daftarkan emailmu di sini untuk mendapatkan update artikel terbaru.
Anda dapat berhenti langganan kapan saja.
Anda mungkin juga berminat