Membaca Langkah Biden di Afghanistan

Oleh: Multatuli al-Bantani

KIBLAT.NET – Harap-harap cemas itu terlihat di media sosial, terutama Facebook. Orang-orang di Indonesia turut memantau dengan mendebarkan perkembangan pemilihan Presiden di AS. Tentu ini bukan sekedar latah-latahan. Isu imigran, retorika yang memojokkan umat Islam hingga yang mencuat belakangan, isu Black Lives Matter yang menyayat hati tentu turut menggerakan rasa ingin tahu dan mungkin kepedulian terbuka terhadap hasil pilpres di AS.

Hasilnya, meski belum dilantik, Joe Biden, mantan wakil Presiden pada masa Barrack Obama memenangkan perhitungan pilpres di AS. Biden tentu bukan wajah baru di panggung politik. Tetapi ia sudah memastikan satu pencapaian baru, yaitu presiden kedua di AS yang beragama Katolik, setelah John F. Kennedy. Tetapi bukan pencapaian ini yang ditunggu-tunggu masyarakat dunia, termasuk di Indonesia. Melainkan kebijakan apa yang akan ditempuh Biden yang sudah pasti akan mewarnai berbagai negara di luar AS, dari Amerika hingga Asia.

Bagi mayoritas Muslim di AS, pemerintahan Trump adalah sebuah bencana. Maka tidak mengherankan jika Biden mendapatkan dukungan umat Islam di AS, seperti yang ditunjukkan oleh Omar Sulaeman. Meski ia juga berharap Biden mampu menghentikan pengeboman pada umat Islam di belahan dunia lain, tak dapat ditampik, kebijakan domestik Biden mungkin akan lebih baik ketimbang Trump.

Tetapi politik luar negeri AS bukanlah politik orang baik melawan orang jahat. Politik mereka adalah kepentingan mereka. Biden mungkin memiliki cara yang berbeda dengan Trump. Dalam tulisannya menjelang pilpres AS di Foregin Policy edisi Maret-April 2020, Biden menunjukkan visi politik luar negerinya. Biden merasa Amerika Serikat harus merebut Kembali peran sebagai pemimpin pasca rezim Trump yang telah mengabaikan hal tersebut dan menjalin Kembali hubungan dengan para sekutu setia AS. (Joe Biden; 2020)

Menurutnya selama 70 tahun AS sudah memimpin di dunia. Akibat politik rezim Trump, AS mulai kehilangan pengaruh globalnya. Jika hal ini dibiarkan, dua hal akan terjadi; pihak lain akan mengambil alih kepemimpinan AS atau dunia kehilangan kepemimpinan. 

 “Entah orang lain akan mengambil tempat Amerika Serikat, tapi tidak sejalan dengan kepentingan dan nilai kita, atau tidak akan ada yang mengambil, dan kekacauan akan terjadi. Kedua hal ini, tidak baik untuk Amerika.” (Joe Biden; 2020)

Kebijakan yang akan ditempuh Biden adalah kebijakan yang menurutnya kebijakan luar negeri untuk kelas menengah. Menurut Biden,
“Untuk memenangkan kompetisi di masa depan melawan Cina atau pihak lain, Amerika Serikat harus menajamkan inovasi dan menyatukan ekonomi yang memungkinkan untuk demokrasi di seluruh dunia untuk melawan praktek ekonomi yang berbahaya dan mengurangi ketimpangan.” (Joe Biden; 2020)

Bagi Biden Cina memang sebuah tantangan. Ia merasa AS harus bersanding dengan para sekutunya untuk terutama melawan dominasi Cina dalam perdagangan. 

“Ketika kita bersatu bersama teman-teman yang demokratis, kekuatan kita berlipat ganda. Cina tidak akan mampu melawan setengah dari kekuatan ekonomi global. Hal itu memberikan kita daya tawar yang berarti untuk membentuk aturan dari apapun, mulai dari tenaga kerja, perdagangan, teknologi, dan transparansi, sehingga mereka terus mencermintkan kepentingan dan nilai-nilai yang demokratis.” (Joe Biden; 2020)

Biden tidak menolak penggunaan kekuatan dalam politik luar negerinya. Namun baginya itu adalah pilihan terakhir dan hanya digunakan untuk melindungi kepentingan vital AS, dengan tujuan yang jelas dan dapat dicapai serta atas persetujuan rakyatnya. 

Di sini kemudian Biden menyinggung salah satu beban yang ditanggung politik luar negeri AS, yaitu perang yang tak berkesudahan di Afghanistan dan Timur Tengah yang telah menyedot harta dan nyawa warga AS. Baginya AS perlu mendefinisikan Kembali politik mereka di sana dengan menargetkan hanya Al-Qaeda dan ISIS, serta mengakhiri dukungan mereka terhadap perang Saudi di Yaman. (Joe Biden; 2020)

Bagi umat Islam sedunia, politik AS memang menjadi hal yang sangat diperhatikan. Tentu kita tidak perlu berharap banyak pada keberpihakan AS pada Palestina. Biden menjamin AS akan menjadi penyokong setia Israel.  Satu kalimat dalam tulisannya di Foregin Policy cukup jelas jadi jaminan; “Kami harus terus mempertahankan komitmen kuat kami pada keamanan Israel.” (Joe Biden; 2020)

Lobi zionis di AS memang tak perlu diragukan lagi. Begitu pula komitmen politik mereka pada Israel. Apalagi  wakilnya, Kamala Harris adalah penyokong keras Israel. Kamala berkali-kali berpidato pada acara American Israel Public Affairs Committee (AIPAC). Pada tahun 2017, ia mengatakan;

 “Biarkan kuperjelas tentang apa yang kupercayai. Saya bersama Israel karena kami berbagi nilai yang sama, yang sangat fundamental bagi lahirnya kedua bangsa kami.” 

Begitu pula pada tahun 2017 ketika ia menyebut menjadi pendukung Israel sejak ia masih kecil. Pidatonya yang viral belakangan ini menyebutkan bahwa ia akan memerangi pandangan bias anti-Israel

 

Bidak Biden di Afghanistan

BACA JUGA  Phobia Cadar dan Kontribusi Media

Di isu lain terkait umat Islam yang sebetulnya menarik adalah isu mengenai kebijakan AS di Afghanistan. Mengapa ini menarik? Pertama Afghanistan adalah medan perang terlama AS yang berlangsung selama hamper 20 tahun. Kedua, di Afghanistan, seperti yang disebutkan Biden, adalah ladang tempat warga AS menyabung nyawa dan menguras keuangan mereka. 

Trump memang membuat kejutan di Afghanistan. Tanpa banyak hambatan berarti, ia menyetujui perjanjian bersejarah antara AS dengan Islamic Emirates of Afghanistan atau yang biasa dikenal dengan Taliban (meski tidak mengakui mereka sebagai negara). Perjanjian yang disepakati pada 29 Februari 2020 ini bukan saja berarti pengakuan atas eksistensi politik Taliban, tetapi juga menyepakati angkat kakinya pasukan AS dari bumi Afghanistan.

AS juga sepakat untuk membebaskan hingga lima ribu tahanan sementara Taliban  membebaskan hingga seribu tahanan. Perjanjian ini juga ditindaklanjuti dengan proses dialog intra-Afghan antara pemerintahan Afghanistan dan Taliban. Saat ini AS juga dalam proses untuk menarik mundur pasukannya dari 4.500 orang menjadi 2.500 orang pada Januari 2021. 

Menariknya perjanjian ini dibuat tanpa melibatkan pemerintahan Afghanistan di bawah Ashraf Ghani. Hal ini tentu saja membuat gusar pemerintahan Afghanistan saat ini. Ada Sebagian suara di dalam pemerintahan Afghanistan bahwa AS memberi konsesi terlalu banyak kepada Taliban. Sebagian pihak dalam Pemerintahan Afghan saat ini bahkan merasa bahwa perjanjian AS-Taliban di Doha, bukanlah dasar untuk melakukan dialog intra-Afghan karena tidak dikonsultasikan dengan mereka sebelumnya.

Meski demikian,mereka tetap terikat untuk menjalan proses rekonsiliasi intra-Afghan. Javid Faisal, penasehat politik Dewan Keamanan Nasional menyebutkan bahwa mereka tidak ingin AS selamanya di Afghanistan, tetapi mereka juga ingin proses mundurnya AS dilakukan secara bertanggung jawab dan tidak berharap sekutu mereka membakar rumah saat mereka pergi. Sarwar Danish, Wakil Presiden Kedua Afghanistan, bahkan berharap Biden mampu menekan Taliban dalam proses ini. 

Tetapi bagaimanakah sikap Biden dalam menyikapi Afghanistan? Biden jelas tak berminat untuk meneruskan perang di sana yang ia anggap telah menguras nyawa dan harta AS. Andrew Watkins, analis senior dari International Crisis Group mengatakan bahwa Biden sejak tahun 2008-2009, ia sudah bersuara mengenai penempatan pasukan AS di Afghanistan. Sejak 2010 Biden juga menolak pengiriman Kembali pasukan di Afghanistan. 

Pernyataan Biden terlihat konsisten dalam soal Afghanistan hingga awal tahun ini. Biden dalam wawancara dengan CBS News pada 23 Februari 2020 atau enam hari sebelum perjanjian AS-Taliban di Doha, mengatakan ia hanya mendukung sekelompok kecil pasukan di Afghanistan. 

Biden dalam sesi yang sama juga menekankan AS tidak memiliki tanggung jawab atas apa yang dilakukan Taliban. “Zero Responsibility,” tegas Biden. Bagi Biden, tanggungjawab AS adalah melindungi kepentingan nasional AS, bukan membiarkan pria dan wanita AS dalam bahaya dengan menempatkan mereka di setiap masalah yang ada di dunia dengan kekuatan.

Taliban sendiri merespon kemenangan Biden dengan menyebutkan bahwa itu adalah urusan internal AS. Tetapi Perjanjian Doha antara AS dengan mereka adalah dokumen yang bagus untuk membawa berakhirnya peperangan dan masa depan lebih baik bagi kedua negara.

Taliban akan menenkankan agar Presiden baru AS terpiliuh untuk tetap menjalankan perjanjian. Penarikan semua pasukan AS dari Afghanistan dan tidak ikut campur dalam negeri mereka serta tidak menjadikan Afghanistan tempat untuk mengancam AS sebagai kepentingan kedua belah pihak. Taliban juga berharap hubungan positif dengan semua dengan di seluruh dunia termasuk dengan AS di masa depan.

Langkah Biden menjadi faktor penting eksistensi Perjanjian Doha AS – Taliban yang mempengaruhi bukan saja lanskap politik di Afghanistan, tetapi juga di dunia Islam secara umum. Perjanjian Doha memilikii signifikansi dalam menyelesaikan banyak konflik di dunia Islam.  

 

BACA JUGA  KH Miftachul Akhyar Terpilih Menjadi Ketua Umum MUI 2020-2025

Langkah Taliban sebagai percontohan?

Abdul Basit, peneliti dari S. Rajaratnam School of International Studies (RSIS) Singapura, menyebutkan saat ini hanya sedikit dialog yang berhasil dengan kelompok jihadis seperti Taliban. “Pembicaraan dan mencapai kesepakatan politik adalah sulit sebab klaim relijius tidak mudah dikompromikan, agama adalah persoalan yang melampaui tawar menawar politik,” jelas Basit dalam tulisannya di TRT World.

Lebih lanjut Basit memperkirakan bahwa model perjuangan politik Taliban akan menjadi contoh bagi kelompok militan lainnya. Hasil dari pembicaraan damai akan memicu perdebatan diantara ideolog dan penentu strategi militan sunni mengenai efektivitas non-kekerasan untuk mencapai tujuan mereka. 

Al-Qaida misalnya, menurut Basit telah memuji Perjanjian Doha sebagai “Kemenangan Besar.” Menurut Basit, hal ini diikuti oleh Jama’at Nasr Islam wal Muslimin (JNIM) telah membuka peluang pembicaraan dengan pemerintah Mali. Pada Bulan Oktober JNIM dan pemerintah Mali telah melepaskan tahanan dari kedua belah pihak. JNIM juga mendesak pemerintah Mali untuk mengusir tentara Perancis dari sana. Satu upaya yang menurut Basit meniru Langkah Taliban yang mendesak perginya tentara AS dari Afghanistan. 

Dicontoh atau tidak, Perjanjian Doha telah membuka satu peluang baru hilangnya konflik di dunia Islam sekaligus menghentikan politik intervensi asing di suatu wilayah yang merdeka. Dan kebijakan luar negeri Biden mungkin akan turut menentukan hal tersebut. Sambil kita turut mengingat bahwa politik luar negeri AS bukan sekedar idealisme atau kepentingan keamanan, tetapi juga godaan sumber daya alam yang menggiurkan para elit korporat multinasional. Sehingga segalanya dapat saja berbalik. Di sinilah konsistensi Biden diuji.

Ingin Langganan Artikel?
Daftarkan emailmu di sini untuk mendapatkan update artikel terbaru.
Anda dapat berhenti langganan kapan saja.
Anda mungkin juga berminat