Pakar: Penegakan Hukum Pelanggar PSBB Terkesan Diskriminatif

KIBLAT.NET, Jakarta – Pakar Hukum Pidana, Suparji Ahmad mengapresiasi langkah polisi yang menindak pelanggar protokol kesehatan pasca kedatangan Habib Rizieq. Namun, ia mempertanyakan mengapa ketegasan ini tidak terjadi dari dulu.

“Pada satu sisi kita apresiasi ketegasan untuk patuh dan tunduk pada protokol kesehatan. Tapi pada sisi yang lain adalah mengapa tidak dari dulu atau kemudian di tempat lain, misalnya ketika pendaftaran calon untuk Pilkada. Karena kalau yang terjadi seperti sekarang, akan muncul spekulasi adanya diskriminasi adanya kriminalisasi,” katanya kepada Kiblat.net, Jumat (20/11/2020).

Menurutnya, langkah hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum harus dijaga konsistensinya. Ini agar masyarakat percaya bahwa ini tegas kepada siapapun demi keselamatan masyarakat, sebagaimana yang sering sekali diungkapkan oleh banyak pihak bahwa keselamatan masyarakat adalah hukum tertinggi.

“Jadi bagi saya tidak ada persoalan ketegasan itu dilakukan jika itu diberlakukan kepada semua pihak,” tuturnya.

Suparji juga menekankan bahwa pelanggaran PSBB tidak bisa serta-merta dipidana karena cenderung bersifat administratif, maka sanksinya adalah denda. Sekiranya bermaksud mempidanakan, kata dia, maka harus memenuhi unsur di pasal 93 undang-undang nomor 6 tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan.

“Yang harus diperhatikan bahwa pasal tadi adalah delik materiil, yaitu harus ada akibat darurat kesehatan. Mencermati kondisi sekarang ini dan pasca adanya perbuatan itu (kerumunan Habib Rizieq.red) tadi maka unsur tadi tidak terpenuhi. Maka tidak bisa dijadikan dasar untuk membedakan,” ulasnya.

BACA JUGA  Tolak Ajakan Dialog, Istana Anggap Habib Rizieq Bukan Level Jokowi

Ia juga mengimbau polisi hendaknya bersifat kolaboratif dengan Satpol PP untuk menegakkan aturan tentang PSBB. Polisi, lanjut Suparji, harus selalu mengedepankan bahwa sanksi pidana adalah upaya pamungkas untuk menyelesaikan atau memberikan sanksi atas 1 dugaan pelanggaran.

“Upaya Untuk mengerahkan atau mengedukasi sebagai nilai dengan dalam sanksi itu tidak harus selalu dengan pemidanaan. Tapi bisa dengan sanksi-sanksi yang lain yang terpenting adalah yang bersangkutan jera,” tukasnya.

Namun demikian, ia tetap berharap kepada tokoh-tokoh yang mempunyai pengikut banyak agar menahan diri untuk mengadakan kerumunan. Sebab, angka Covid-19 di Indonesia belum melandai.

Reporter: Taufiq Ishaq
Editor: Izhar Zulfikar

Ingin Langganan Artikel?
Daftarkan emailmu di sini untuk mendapatkan update artikel terbaru.
Anda dapat berhenti langganan kapan saja.
Anda mungkin juga berminat