Macron, Napoleon dan Sekularisme ala Perancis

Macron bisa saja berdalih dengan menyebut membela kebebasan di Perancis, meskipun kenyataannya tidak demikian. Charlie Hebdo bahkan pada 2009 memecat kartunis mereka, Maurice Sinet karena kartunnya dituduh berbau anti-semitisme. Kartun Sinet yang sebenarnya mengkiritik ambisi anak dari Sarkozy berbuah pemecatan terhadap Sinet yang telah puluhan tahun bersama Charlie Hebdo. Dan tentu saja elit politik Perancis tidak keberatan terhadap pemecatan terhadap Sinet.

Nilai Perancis lain yang dimaksud Macron salah satunya terkait dengan agama adalah sekularisme ala Perancis, yaitu laïcité. Laïcité bukanlah sekedar sekularisme. Ia adalah bentuk sekularisme ala Perancis yang lebih menekan ruang gerak agama. Laïcité menemukan bentuknya di Perancis dalam Undang-undang tahun 1905 yang menegaskan pemisahan antara Gereja dan Negara. Undang-undang ini memutuskan agama sebagai urusan privat dan meneguhkan sekularisme di ruang publik. (Olivier Roy: 2007)

Sekularisme ala Perancis tentu saja tidak bisa dipisahkan dari akar historis penentangan terhadap otoritas Gereja di sana dan berujung pada gerakan anti-klerik (pemuka agama). Agama katolik menjadi sasaran dari pertentangan ini. Konflik yang mengemuka sejak tahun 1790 ini kemudian menemukan jalannya pada Undang-undang 1905. (Olivier Roy: 2007)

Laïcité pada hakekatnya bukan saja hendak membebaskan politik dari agama, tetapi juga hendak membebaskan ruang public dari kendali agama. Laïcité (setidaknya secara teoritik) tidak ditujukan untuk menggantikan agama dengan etika baru. (Olivier Roy: 2007)

Menurut Olivier Roy dalam Secularism Confronts Islam (2007), laïcité ditujukan untuk menentukan ruang yang netral dari agama. Menjadi semacam aturan main untuk diruang publik. Hanya saja pada kenyataannya tidak demikian. Laïcité menjadi sebuah obsesi terhadap agama dan akhirnya menuju kepada hasrat untuk mengatur agama ketimpang menerima pemisahan agama dengan negara.  Ia berbeda dengan sekularisme ala Amerika misalnya, yang tidak peduli dengan agama. Laïcité menjadi berbeda. Ia justru saat ini menjadi sangat agresif terhadap praktek beragama.

Menurut Olivier Roy, dari European University Institut yang menulis tentang laïcité, tahap akhir sekularisme adalah hilangnya agama, secara perlahan dan lembut. Tetapi sekularisme tidak anti-religius atau anti-klerik: orang akhirnya berhenti menyembah dan membicarakan agama lewat sebuah proses. Sebaliknya, laïcité, sangat eksplisit: ia adalah sebuah pilihan politik yang menentukan tempat agama dalam perbuatan yang yang otoritarian dan legal.

Maka, menurut Roy, kita harus melihat wacana laïcité saat ini menjadi dua, yaitu laïcité sebagai norma hukum yang dilatari konflik agama dengan negara dan berujung pada pemisahan keduanya. Hal ini kemudian dicerminkan dalam UU yang mengatur sangat ketat kehadiran agama di ruang publik lewat UU tahun 1905. Hal ini dapat kita sebut “Legal Laïcité.”

Kedua, laïcité sebagai penafsiran ideologi dan filosofi yang diklaim menyediakan sistem nilai yang sama bagi semua warga dengan menyingkirkan agama ke dalam ruang privat. Inilah yang disebut Olivier Roy sebagai laïcité ideologis. Hari ini menurut Roy, hal ini telah membuat mayoritas dari masyarakat sekular mulai dari kelompok kiri hingga kelompok agama untuk melawan Islam. (Olivier Roy: 2007) Hal yang kedua inilah yang tampak saat ini dari narasi laïcité.

Setelah kelompok Katolik dijadikan sasaran sejak tahun 1790, dan meraih kemenangannya pada UU 1905, maka pada tahun 1980-an, militan laïcité menemukan lawan baru, yaitu Islam. Islam dijadikan sasaran bagi laïcité. (Olivier Roy: 2007)

BACA JUGA  HRS Center: Habib Rizieq Tak Bisa Dipidana Karena Langgar PSBB

Islam diharapkan untuk direformasi dan menjadi liberal. Kaum muslim (di Perancis) ditempatkan pada situasi dengan bingkai tertentu yang disiapkan untuk mereka tanpa diminta pendapatnya terlebih dahulu mengenai praktek agama dan pilihan terkait identitas mereka. Sangat jelas bahwa apapun yang terkait dengan pengakuan terbuka terhadap Islam, dianggap sebagai pelopor dari fundamentalisme yang berbahaya. (Olivier Roy: 2007)

Sebagian pendukung laïcité melihat Islam tidak sejalan dengan sekularisme. Sebagian lainnya melihat bahwa Islam harus direformasi. Disesuaikan (baca: dipaksakan) dengan sekularisme. Oleh sebab itu mereka bukannya tidak mengurusi agama, malah sebaliknya ikut campur dalam soal agama.

Pemerintah Perancis kemudian melarang hadirnya cadar di ruang publik. Mereka menganggap cadar adalah konsekuensi dari tekanan sosial. Mereka hendak ‘membebaskan’ muslimah dari cadar yang dianggap menindas perempuan. (Olivier Roy: 2007)

Bukan hanya itu, Pemerintah Perancis sangat aktif dalam upaya untuk melatih ‘imam-imam ala Perancis.’ Hal ini mereka lakukan setidaknya sejak tahun 2004. Dan terus berlanjut pada masa Francois Hollande. Para peserta diajarkan tentang multikulturalisme, sekularisme dan agama. Tujuannya adalah mencetak imam-imam yang berbahasa Perancis, menjunjung nilai-nilai Perancis dan uniknya: dibiayai oleh negara. Ini pula yang masih hendak digalakkan oleh Macron dan akhirnya berharap dapat membuat ‘Islam ala Perancis’ yang bebas dari pengaruh asing.

Dagangan ala Macron ini bukan barang baru. Bahkan Napoelon Bonaparte ketika hendak menjajah Mesir, hal-hal awal yang ia lakukan salah satunya adalah mencoba meyakinkan rakyat Mesir dengan menyebut Perancis mencoba membebaskan Mesir dari tirani Mamluk. Napoleon berkata:

“Di masa lalu, ada di antara kalian kota-kota hebat, kanal-kanal besar, perdagangan yang kuat. Apa yang menghancurkan itu semua, jika bukan ketamakan, ketidakadilan, dan tirani dari Mamluk? Khalifah, Syeikh, Imam, Chorbajis, katakan pada orang-orang bahwa kami adalah teman sejati dari Muslim.” (Dailey-Chwalibog, Trent and Gignac, Brittany; 2009)

Tentu saja omongan Napoleon adalah omong kosong. Seperti Macron, Napoleon datang ke Mesir dengan prasangka khas orientalis. Menurut Edward Said dalam Orientalisme (2010), Napoleon mampu melakukan persiapan untuk menaklukkan Mesir melalui pengalaman-pengalamannya yang berasal dari dunia gagasan dan mitos dalam naskah-naskah para orientalis, bukan dari pengalaman nyata. Napoleon bahkan turut mengikutsertakan beberapa orientalis saat berekspedisi ke Mesir. Bersama tim orientalis ini menurut Said;

BACA JUGA  Menag Minta MUI Jadi Teladan Soal Kesejukan dan Toleransi

“Napoleon memanfaatkan rasa permusuhan orang-orang Mesir terhadap orang-orang Mamluk seraya membumikan suatu gagasan revolusioner mengenai kesempatan yang sama bagi semua pihak untuk melancarkan perang melawan Islam, yang uniknya bercorak lunak dan selektif.” (Edward Said: 2010)

Maka Macron hanya meneruskan jejak siasat kolonial ala Napoleon. Berpura-pura hendak membebaskan Islam, padahal melihat dengan kacamata orientalis. Macron bahkan bertindak absurd ketika di satu sisi menyuarakan sekularisme ala Perancis, tetapi di lain sisi ikut mengintervensi (ajaran) Islam, bahkan melibatkan negara dalam pembiayaannya. Hipokrisi ala sekularisme ini akhirnya memang menunjukkan tabiat aslinya. Mereka tak sanggup untuk menahan dirinya untuk tidak ikut campur dalam agama yang sebenarnya mereka klaim urusan privat.

Bukan hanya itu, retorika para elit Perancis telah mendorong terjadinya gelombang islamophobia. Menurut Leonard Faytre dalam studi tentang islamophobia di Perancis, telah ada 789 laporan dari 1043 insiden Islamofobik selama tahun 2019. 68 kasus terkait serangan fisik, 618 kasus terkait diskriminasi, dan 210 kasus ujaran kebencian dan rasial, dan 32 kasus mengaitkan dengan perang melawan terorisme. (Leonard Faytre: 2020)

Faytre juga menyebut para aktor dalam institusi pemerintahan seperti Macron, Blanquer dan Castaner terlibat dalam aksi islamophobia. Faytre juga merekomendasikan untuk dihapuskannya program pemerintah ‘Islam Perancis.’ Begitu besarnya gelombang islamofobia di Perancis membuat masyarakat melakukan demonstrasi besar di tahun 2019 yang disebut March against Islamophobia pada 10 November 2019. Sekitar 20 sampai 40 ribu orang ikut dalam aksi tersebut. Namun kenyataannya, Macron terus mendorong islamofobia di Perancis dengan retorika-retorikanya.

Macron dengan kasar memainkan retorika ini demi menutupi kegagalannya di dalam negeri dan mencoba meraup kembali suara dengan mengalihkan persoalan dengan memojokkan dan mencela ajaran Islam. Narasi laïcité kembali dimainkan. Sejatinya laïcité yang menindas agama, termasuk Islam menjadi bahan bakar yang sempurna untuk aksi islamofobia. Kemunafikan sekularisme laïcité yang nyatanya ikut campur dalam urusan agama membuat umat Islam menjadi bulan-bulanan. Dan diatas penderitaan umat Islam ini Macron mencoba menyelamatkan karir politiknya. Tetapi Macron bukanlah pelopor. Ia hanya mengikuti para pendahulunya sejak masa Napoleon. Dan bukankah kita sering mendengar di berabgai negara para elit politik memainkan narasi ‘Islam lokal yang bebas dari pengaruh asing’ dan radikalisme demi keuntungan elektoral?

 

 

Ingin Langganan Artikel?
Daftarkan emailmu di sini untuk mendapatkan update artikel terbaru.
Anda dapat berhenti langganan kapan saja.
Anda mungkin juga berminat