PKS: Satu Tahun Jokowi Masih Jauh dari Capaian Keberhasilan

KIBLAT.NET, Jakarta – Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini menilai kinerja satu tahun Pemerintahan Jokowi-Makruf Amin jauh dari keberhasilan bahkan cenderung memprihatinkan. Hal ini diperparah faktor eksternal pandemi covid-19 yang sayangnya tidak ditangani dengan manajemen dan kepemimpinan yang efektif.

Meski demikian, apresiasi tetap disampaikan Jazuli Juwaini di tengah hantaman covid-19 Indonesia termasuk negara yang tidak terdampak dalam, dibandingkan negara lain. Respon cepat tim ekonomi juga mendapat apresiasi, termasuk dalam kerjasama dengan BI dalam menjaga stabilitas rupiah dan pendanaan dampak covid. Jazuli juga bersyukur sampai kini tidak ada laporan bank yang collaps.

Sementara dari sisi penanganan dampak covid, percepatan realisasi bansos kepada masyarakat diharapkan dapat meningkatkan daya beli dan ekonomi.

“Catatan serius pada penanganan covidnya sendiri. Sayangnya pemerintah tidak hadir dengan manajemen dan kepemimpinan bencana yang efektif sehingga jelas arah dan kebijakan mengatasi covid dan dampaknya. Akibat ketidakjelasan tersebut, kita tidak pasti kapan terminasi pandemi. Beban ekonomi juga semakin berat jika berlarut-larut. Instruksi dan harapan Presiden pun kepada jajarannya selalu meleset,” ungkap Jazuli kepada Kiblat.net, Rabu (21/10/2020).

Jazuli memaoarkan, secara ekonomi kinerja satu tahun Jokowi sejak dilantik 20 oktober cenderung turun bahkan sejak triwulan I 2020 sebelum pandemi pertumbuhan ekonomi hanya 2,97% (yoy). Diperparah pandemi, ekonomi kita semakin terpuruk. Alhasil tingkat kesejahteraan ekonomi rakyat memburuk. Ditandai dengan melonjaknya kemiskinan dalam setahun ini menjadi 27,5 juta orang/10,2% (naik 3 juta dari akhir 2019).

BACA JUGA  Pemerintah Perketat Protokol Kesehatan Jamaah Umrah

“Demikian halnya dengan tingkat pengangguran naik 5,5 jt orang menjadi 12,7 juta orang/9,1%. Juga rasio gini (disparitas kaya dan miskin) meningkat dari 0,380 di akhir 2019 menjadi 0,382. Hutang pemerintah juga melonjak tajam. Dalam satu tahun penambahan hutang sebesar 323,27 Triliun. Sehingga total hutang Indonesia sampai Agustus 2020 mencapai 6,035,3 Triliun,” paparnya.

Menurutnya, kondisi pandemi yang tidak terkelola dengan baik mengakibatkan kondisi ekonomi nasional yang makin sulit. Kebijakan PSBB yang tidak konsisten, gonta-ganti leading actor dan sector dalam manjemen covid, hingga realisasi stimulus ekonomi yang berjalan sangat lambat.

“Ini semua menunjukkan ketidakberesan dalam manajemen dan kepemimpinan pemerintah di tengah krisis,” tuturnya.

Jazuli mengungkapkan bahwa dalam catatan resmi dan evaluasi sejumlah lembaga riset ekonomi yang kredibel, realisasi anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dan Penanganan Covid-19 sampai dengan 14 Oktober 2020 baru mencapai angka Rp344,11 triliun atau 49,5% dari pagu Rp 695,2 triliun. Kinerja Pemerintah dalam penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) tidak optimal.

“Maka, pemerintah harus meningkatkan kinerjanya dalam tiga bulan kedepan. Perlu ada evaluasi program-program perlindungan sosial, khususnya kartu pra kerja. kartu prakerja sebaiknya dirombak total jadi bantuan sosial khusus pada korban PHK jadi sangat spesifik by name by addres. Datanya sudah tersedia di BPJamsostek dan bisa diverifikasi di perusahaan yang melakukan PHK,” ulasnya.

BACA JUGA  Din Syamsuddin Nilai Pemanggilan Anies Oleh Polisi Tak Wajar

Di luar serapan yang masih rendah di atas, Fraksi PKS mengapresiasi sektor yang serapan tinggi yaitu perlindungan sosial 81,94% dan insentif UMKM 91,77%. Ini, kata dia, tentu saja harus didukung data dan verifikasi yang benar dan valid sehingga menghindari penyelewengan.

Reporter: Taufiq Ishaq
Editor: Izhar Zulfikar

Ingin Langganan Artikel?
Daftarkan emailmu di sini untuk mendapatkan update artikel terbaru.
Anda dapat berhenti langganan kapan saja.
Anda mungkin juga berminat