Fraksi PKS Nilai Keputusan Politik Pemerintah Oligarkis dan Minim Diskusi

KIBLAT.NET, Jakarta – Ketua Fraksi PKS, Jazuli Juwaini menyoroti kondisi politik dan penegakan hukum selama satu tahun pemerintahan Jokowi-Makruf Amin. Ia menilai bahwa koalisi besar pemerintah diakui mampu mengkonsolidasi kekuatan politik baik di pemerintahan maupun parlemen.

“Sayangnya Fraksi PKS menemukan kecenderungan keputusan-keputusan politik yang semakin oligarkis dan miskin diskusi publik,” katanya kepada Kiblat.net melalui siaran persnya, Rabu (21/10/2020).

Ia mencontohkan pada proses pengajuan dan pengesahan Perppu penanganan Covid dan dampak ekonominya dan pada pembahasan serta pengesahan UU Omnibus Law Cipta Kerja. Dimana penolakan oposisi dan suara kritis publik di luar parlemen seperti tidak dihiraukan pemerintah.

Bahkan untuk sekedar menunda RUU supaya fokus pada penanganan dampak covid juga tidak dihiraukan.

“Lebih disesalkan lagi ada semacam kondisi dimana kelompok kritis berusaha dibungkam suaranya dengan berbagai narasi yang menyudutkan. Pun, aksi demonstrasi juga cenderung dihambat dengan berbagai cara. Dan bahkan, sejumlah tokoh dan kelompok kritis ditangkap dan diproses hukum, yang sulit untuk tidak mengatakan kental bernuansa politis,” ungkap Jazuli.

Anggota Komisi I DPR ini menegaskan sudah banyak tokoh dan lembaga yang memiliki reputasi menilai demokrasi dan penegakan hukum di satu tahun periode kedua Jokowi ini mengalami kemunduran. Berdasarkan laporan luas, masyarakat merasa ada ketidakadilan dalam proses penegakan hukum.

“Hukum dirasakan tebang pilih. Sebagian masyarakat cepat diproses bahkan ditangkap dan langsung menjadi tersangka, sementara sebagian masayarakat lain sudah berkali-kali dilaporkan tapi tidak terlihat prosesnya,” tuturnya.

BACA JUGA  PKS Konsisten Perjuangkan RUU Minuman Beralkohol

Atas dasar evaluasi tersebut, Ketua Fraksi PKS meminta agar pemerintah lebih bijak dan memperhatikan suara-suara kritis masyarakat, mengedepankan dialog dan persuasi. Bukan malah menghadapinya dengan berbagai narasi yang menyerang, aparat yang represif, serta jeratan proses hukum.

“Karena kritik yang disampaikan sejatinya sama-sama untuk kemajuan bangsa yang bermartabat dan berdaulat,” tukas anggora DPR dapil Banten ini.

Reporter: Taufiq Ishaq
Editor: Izhar Zulfikar

Ingin Langganan Artikel?
Daftarkan emailmu di sini untuk mendapatkan update artikel terbaru.
Anda dapat berhenti langganan kapan saja.
Anda mungkin juga berminat