Bertemu Muhammadiyah, Presiden Tegaskan Tak Buat Perppu Ciptaker

KIBLAT.NET, Jakarta – Pimpinan PP Muhammadiyah hari ini bertemu dengan Presiden Joko Widodo. Hadir dalam pertemuan tersebut hadir dari Ketua Umum PP. Muhammadiyah Prof. Haedar Nashir, Sekretaris Umum, Prof. Abdul Mu’ti, dan Ketua Majelis Hukum dan HAM, Dr. Sutrisno Raharjo.

Presiden didampingi Mensesneg, Prof. Pratikno, dan Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto.

Abdul Mu’ti menyebutka bahwa dalam pertemuan tersebut Presiden Jokowi menjelaskan latar belakang, materi, dan peran strategis dalam peningkatan ekonomi di Indonesia. Presiden juga menegaskan sikap dan pandangan terkait banyaknya kritik dari masyarakat.

“Terhadap kritik tersebut Presiden menegaskan posisinya yang tidak akan menerbitkan Perppu, tetapi membuka diri terhadap masukan dari berbagai pihak, termasuk kemungkinan merevisi materi UU Cipta Kerja yang bermasalah,” katanya dalam siaran pers yang diterima Kiblat.net, Rabu (21/10/2020).

“Presiden mengakui bahwa komunikasi politik antara Pemerintah dengan masyarakat terkait UU Cipta Kerja memang kurang dan perlu diperbaiki,” papar Abdul Mu’ti.

Terkait dengan UU Cipta Kerja, Muhammadiyah menyampaikan catatan dan masukan tertulis yang diserahkan langsung kepada Presiden. Untuk menciptakan situasi yang tenang dan kemungkinan perbaikan, PP. Muhammadiyah mengusulkan agar Presiden dapat menunda pelaksanaan UU Cipta Kerja sesuai peraturan yang berlaku.

“Di Indonesia terdapat beberapa UU yang ditunda pelaksanaannya karena berbagai alasan misalnya kesiapan, penolakan dari masyarakat, dan sebagainya,” ucapnya.

Mu’ti mengungkapkan bahwa terhadap masukan tersebut, Presiden menyatakan akan mengkaji dengan seksama.

BACA JUGA  Habib Hanif: HRS Sudah Bayar Denda Administratif

Yang jelas, kata dia, Presiden menyampaikan karena usulan dan permintaan pembentukan UU Cipta Kerja berasal dari Presiden, maka beliau tidak mungkin mengeluarkan perpu mencabut UU Cipta Kerja. Namun akan mempertimbangkan pola revisi pada bagian yang benar memiliki dampak yang tidak baik bagi masyarakat.

Reporter: Taufiq Ishaq
Editor: Izhar Zulfikar

Ingin Langganan Artikel?
Daftarkan emailmu di sini untuk mendapatkan update artikel terbaru.
Anda dapat berhenti langganan kapan saja.
Anda mungkin juga berminat