... Waktu Shalat
...
Shubuh
...
Dzuhur
...
Ashar
...
Maghrib
...
Isya
...

News

Pembentukan UU Omnibus Law Bukan Lagi Kotor, Tapi Jorok

Foto: omnibus law

KIBLAT.NET, Jakarta – Ketua Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Dr. Musthafa Fakhri menganggap pembentukan UU Omnibus Law menempuh cara jorok.

“Pisat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia (PSHTN FHUI) menilai bahwa proses pembentukan undang-undang saat ini bukan lagi kotor, namun sudah sangat jorok,” katanya dalam siaran pers yang diterima Kiblat.net, Kamis (15/10/2020).

Fakhri berkata demikian karena enam hal. Pertama, Perumusan UU dengan metode omnibus tidak dikenal dalam UU tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU P3). Padahal pada tahun 2019, pembentuk UU sempat melakukan amandemen UU P3 dimaksud.

“Namun sayangnya momentum tersebut tidak digunakan untuk merancang metode omnibus, agar terbentuk payung hukum bagi metode yang sama sekali baru dalam sejarah perundang-undangan di negeri ini,” tuturnya.

Kedua, adanya Satgas Omnibus Law yang dituangkan dalam Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 378 Tahun 2019. Satgas ini bertugas untuk melakukan konsultasi publik Omnibus Law Penciptaan Lapangan Kerja dan Perpajakan serta melakukan inventarisasi masalah dan memberikan masukan dalam rangka penyempurnaan regulasi hasil konsultasi publik.

“Problemnya, satgas ini dipimpin oleh Ketua Umum KADIN (Kamar Dagang dan Industri) dan melibatkan sejumlah pengusaha. Maka tak heran jika kemudian publik mencurigai adanya konflik kepentingan dari para pengusaha tersebut untuk terlibat mempengaruhi substansi dalam materi pengaturan RUU dimaksud,” jelasnya.

BACA JUGA  Bertemu Muhammadiyah, Presiden Tegaskan Tak Buat Perppu Ciptaker

Dan yang ketiga adalah dalam proses pembahasan, DPR terkesan bermain petak umpet sepanjang proses pembahasan pada Pembicaraan tingkat 1. Rajinnya anggota dewan yang menggelar 64 kali rapat yang dilakukan nonstop Senin-Minggu, pagi hingga malam dan bahkan juga di masa reses, ini juga patut dicurigai. Karena terkesan tidak ingin diketahui publik, sehingga partisipasi masyarakat yang dikehendaki oleh UU P3 pun tercederai.

Lalu yang keempat, lanjutnya, rapat paripurna untuk mengesahkan RUU ini terkesan terburu-buru. Karena awalnya rapat paripurna terjadwal pada tanggal 8 Oktober 2020, tiba-tiba dimajukan menjadi tanggal 5 Oktober 2020. Yang paling menyedihkan, tak satu pun anggota Dewan yang pegang naskah final RUU Cipta Kerja.

“Alasannya, kabarnya karena naskahnya masih dalam perbaikan. Lalu apa yang diketuk untuk disahkan saat sidang paripurna itu? Sepanjang Republik ini berdiri, rasanya baru kali ini terjadi praktik dimana anggota Dewan celingukan pada saat Sidang Paripurna pengesahan RUU menjadi UU, lantaran tidak pegang naskah final dari suatu RUU,” ulasnya.

Dan yang kelima, adanya beberapa versi naskah yang justru mencuat setelah RUU tersebut katanya dinyatakan telah disahkan dalam rapat paripurna 5 Oktober 2020. Setidaknya ada beberapa versi, yakni 1.028, 905, 1.052, 1.035 dan 812 halaman. Dalam hal ini, maka sangat tidak berdasar manakala Polri menjadikan beberapa aktivis sebagai tersangka penyebaran hoaks.

BACA JUGA  Menkominfo: Kalau Pemerintah Bilang Hoaks, Ya Pasti Hoaks!

“Karena tak ada satu pun warga yang mengetahui secara pasti versi yang mana yang dianggap sebagai the final version dari RUU dimaksud,” ucapnya.

Terakhir, kata dia, menurut penuturan Aziz Syamsudin (Wakil Ketua DPR RI) draft final yang akan dikirim ke Presiden adalah yang versi 812 halaman, termasuk penjelasan batang tubuhnya. Berdasarkan hasil penelusuran PSHTN FHUI, jika dibandingkan antara naskah RUU versi 812 halaman (filenya berjudul “ruu-cipta-kerja-12-oktober-2020-final”) dengan versi 1035 halaman (filenya berjudul “RUU Cipta Kerja – KIRIM KE PRESIDEN”), terdapat beberapa penambahan substansi baru.

“Yakni di antara Bab VIA, Bab VI, dan Bab VII. Bab ini mengatur tentang Kebijakan Fiskal Nasional yang berkaitan dengan Pajak dan Retribusi. Jika benar ini yang terjadi, maka ini sudah luar biasa pelanggarannya. Bahkan perubahan titik-koma saja sudah bisa merubah makna dari suatu norma pengaturan, apalagi penambahan beberapa norma baru setelah sidang paripurna pengesahan,” pungkasnya.

Reporter: Taufiq Ishaq
Editor: Izhar Zulfikar


Jika tulisan ini bermanfaat bagi Anda dan banyak orang, dukung kami membantu terus menginformasikan berita dan tulisan terbaik untuk Anda. Kiblat.net adalah media Islam independen non-partisan yang dikelola mandiri. Anda dapat memberikan donasi terbaik supaya kami dapat terus bekerja di bidang dakwah media.

Donasi Sekarang

Share on Facebook Share on Twitter

Apa Reaksi Anda Tentang Artikel Ini?

Ikuti Topik:

Berikan komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 

Berita Lainnya

Artikel

Omnibus Law: Pesta Oligarki di Tengah Pandemi

Demonstrasi menentang UU Cipta Kerja (Omnibus Law) seperti api yang membakar, merambat ke berbagai wilayah di Indonesia. Mungkin inilah gelombang demonstrasi terbesar sepanjang tahun 2020. Berbagai elemen masyarakat hadir mulai dari mahasiswa, akademisi, buruh hingga pelajar SMK. Sulit untuk dikatakan bahwa demonstrasi ini tak berdampak ke berbagai lapisan masyarakat. Atau seperti yang disebutkan Harris Azhar, “ Bagaimana kita membayangkan masyarakat adat tanpa lahan? Petani tanpa sawah? Buruh tanpa jaminan sosial?”

Kamis, 15/10/2020 16:34 0

Video Kajian

Ayat-ayat Al-Quran yang Turun Karena Umar bin Khattab

Umar bin Khattab adalah seorang shahabat yang mulia.

Selasa, 13/10/2020 19:29 1

Arab Saudi

Nol Infeksi Virus saat Saudi Gelar Umrah Perdana

Pejabat itu mengatakan tahap pertama adalah 1.000 jamaah dan akan diperpanjang hingga 14 hari.

Jum'at, 09/10/2020 16:28 0

Afghanistan

Tak Sepenuhnya Ditarik, AS Sisakan 2.500 Pasukan di Afghanistan

Di Twitter, Trump berkata: "Kita harus memiliki sedikit sisa dari Pria dan Wanita kita yang melayani di rumah Afghanistan sebelum Natal!"

Jum'at, 09/10/2020 15:20 0

Myanmar

Muslim Rohingya Hidup dalam Penjara Terbuka di Myanmar

HRW mengatakan penahanan massal sebagian besar Muslim Rohingya di kamp-kamp itu seperti "penjara terbuka".

Jum'at, 09/10/2020 15:17 1

Video

Khutbah Jum’at: Rumah & Dakwah – ust. Sabiq Muslim

Sesungguhnya rumah adalah anugrah dari Allah SWT yang patut senantiasa kita syukuri.

Jum'at, 09/10/2020 14:27 0

Suriah

Demontrasi Warga Suriah: Penjajah Rusia Harus Pergi!

Warga Suriah menggelar demonstrasi di Idlib, barat laut Suriah untuk menandai lima tahun intervensi Rusia untuk mendukung rezim Bashar Assad.

Jum'at, 02/10/2020 16:55 0

Amerika

Musim Kampanye Pemilu AS, Trump Dinyatakan Positif Covid-19

Tes positif Trump menyusul berita bahwa Hope Hicks, penasihat utama dan asisten tepercaya, telah dites positif terkena virus corona baru.

Jum'at, 02/10/2020 16:45 0

Iran

Polisi Iran Tangkapi Demonstran Pro-Azerbaijan

Polisi menangkap sedikitnya 11 aktivis dan melukai tiga lainnya

Kamis, 01/10/2020 21:37 0

Mesir

Bocah 12 Tahun Meninggal Usai Bermain PUBG

Anak itu dirawat di Rumah Sakit Al-Salam di Port Said. Namun Departemen Gawat Darurat di Direktorat Kesehatan mengkonfirmasi bahwa dia telah meninggal sebelum mencapai rumah sakit.

Kamis, 01/10/2020 21:32 0

Close
CLOSE
CLOSE