... Waktu Shalat
...
Shubuh
...
Dzuhur
...
Ashar
...
Maghrib
...
Isya
...

News

Kiblatorial: Kisruh Tentara Urus Dakwah

Foto: Menteri Agama Republik Indonesia Fachrul Razi. (Foto: Jawapos)

KIBLAT.NET – Sertifikasi dai sejatinya bukanlah barang baru di negeri ini. Ia sudah mulai diwacanakan sejak periode pertama pemerintahan Jokowi. Namun di periode kedua pemerintahannya, ketika jabatan menteri agama dipegang oleh Fachrul Razi, seorang purnawirawan TNI, wacana tersebut kembali digulirkan, bahkan kabarnya akan dieksekusi dalam waktu dekat.

Sebagai menteri agama, Fachrul Razi memang lebih populer dengan polemik ketimbang kerja apik. Belum genap sepekan menjabat, ia sudah membuat geger dengan wacana larangan cadar dan celana cingkrang bagi PNS. Fachrul mengkaitkan kedua hal tersebut dengan narasi radikalisme. Wacana tersebut tentu ditentang banyak pihak. Selain karena tidak ada kajian detail mengenai korelasi cadar dan celana cingkrang dengan radikalisme. Fachrul dinilai tidak fokus pada tupoksinya di sektor keagamaan yang menyimpan banyak masalah, di mana salah satunya adalah korupsi di tubuh kementeriannya.

Semenjak itu, Fachrul Razi seolah konsisten melakukan dua hal, yaitu mengkaitkan segala hal dengan radikalisme lalu pernyataannya selalu menimbulkan polemik berkepanjangan. Sebut saja regulasi majelis taklim, penghapusan materi khilafah dari kurikulum fikih di madrasah, pelibatan TNI dalam menjaga kerukunan umat beragama, hingga yang terbaru ujarannya tentang hafidz Qur’an dan good looking sebagai ciri-ciri agen radikalisme.

Kembali ke sertifikasi dai, kebijakan tersebut tentu saja mempunyai banyak celah. Salah satunya adalah soal rencana pelibatan BNPT dan BPIP. Bagi beberapa pihak, hal tersebut menimbulkan kekhawatiran tersendiri.

BACA JUGA  Kemenag: Harus Ada Standar Imam Masjid

Meskipun menteri agama pernah menyampaikan bahwa nantinya penceramah yang belum atau tidak bersertifikat tidak akan menghadapi konsekuensi hukum apapun. Namun jika pada akhirnya dua lembaga yang juga hobi memproduksi polemik tersebut dilibatkan, maka bukan tidak mungkin mereka-mereka yang belum tersertifikasi akan berada di bawah bayang-bayang ancaman tuduhan radikal dan tidak pancasilais.

Dan di sisi lain, jika memang tidak ada konsekuensi hukum bagi yang tidak tersertifikasi, lantas mengapa Fachrul Razi begitu ngotot merealisasikan program yang sejatinya tak mendesak ini. Terlebih program sertifikasi dai ternyata tidak pernah muncul dalam program kerja maupun prioritas rencana kerja Kementerian Agama beserta anggarannya yang disampaikan Kemenag ke DPR. Karenanya hingga saat ini, program ini belum pernah dibahas dan disetujui oleh komisi VIII DPR-RI.

Kita semua tentu tak percaya, jika pejabat setingkat Menteri Agama secara sadar dan sengaja menambah panjang daftar polemik serta kontroversinya. Dan kita juga tak akan percaya, jika pejabat pilihan Jokowi memilih bekerja demi suara gaduh penuh umpatan ketimbang tepuk tangan riuh bertabur pujian.

Namun, jika kita memilih untuk tidak percaya. Lantas, haruskah kita bertanya dengan penuh curiga: Ada apa di balik semua ini?!

 


Jika tulisan ini bermanfaat bagi Anda dan banyak orang, dukung kami membantu terus menginformasikan berita dan tulisan terbaik untuk Anda. Kiblat.net adalah media Islam independen non-partisan yang dikelola mandiri. Anda dapat memberikan donasi terbaik supaya kami dapat terus bekerja di bidang dakwah media.

Donasi Sekarang

Share on Facebook Share on Twitter

Apa Reaksi Anda Tentang Artikel Ini?

Ikuti Topik:

Berikan komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 

Berita Lainnya

Analisis

Sidang Perdata Yusuf Mansur: Saksi Ungkap Fakta Menarik

Hari Selasa (15/09/2020) kemarin, sidang perdata yang menggugat Jam’an Nurchotib Mansur alias Yusuf Mansur, kembali digelar di Pengadilan Negeri Tangerang, Banten. Kali ini, pihak penggugat mengajukan dua orang saksi yang mengetahui benar bahwa Yusuf Mansur pernah mengembalikan sejumlah uang kepada seorang investor Condotel Moya Vidi.

Rabu, 16/09/2020 15:40 0

Indonesia

Komisi III DPR: Preman untuk Pendisiplinan Protokol Kesehatan Bisa Repot

Anggota Komisi III DPR RI, Aboe Bakar Alhabsyi berharap pengerahan

Rabu, 16/09/2020 15:24 0

Indonesia

Polri Minta Tambahan Anggaran Rp 19 Triliun

Kepolisian Republik Indonesia mengusulkan tambahan anggaran untuk program kerja di tahun 2021 sebesar sebesar Rp 19,6 triliun

Selasa, 15/09/2020 13:43 0

Video News

Diisukan Gangguan Jiwa, Penusuk Syekh Ali Jaber Ternyata Punya Akun Media Sosial

Penusuk Syekh Ali Jaber, diisukan mengalami gangguan jiwa selama empat tahun.

Selasa, 15/09/2020 13:29 0

Indonesia

HNW: Kita Perlu UU Perlindungan Tokoh Agama

Wakil Ketua MPR RI, Hidayat Nur Wahid prihatin dengan kembali terulangnya penganiyaan yang menimpa Syaikh Ali Jaber.

Selasa, 15/09/2020 12:52 0

Indonesia

Penusukan Syekh Jaber, Menag Minta Masyarakat Tetap Tenang

Menteri Agama Fachrul Razi mengecam tindakan penusukan terhadap Syekh Ali Jaber saat berdakwah di Lampung

Senin, 14/09/2020 22:35 1

News

Marak Penistaan Syiar Islam, IUMS: Mana Suara Kelompok Pembela Kebebasan

Persatuan Internasional Cendekiawan Muslim (IUMS) mengecam keras pembakaran Al-Quran di Swedia.

Senin, 14/09/2020 19:09 1

Palestina

Tiga Cara Israel Hapus Syiar Bangunan Islam di Palestina

Dalam laporan yang panjang, kelompok itu mengungkapkan bahwa banyak situs Islam tersebar di Israel dan wilayah pendudukan, yang dinamai menurut nama nabi dan ulama.

Senin, 14/09/2020 18:36 0

Timur Tengah

Didukung Oman, Bahrain Ikuti UEA Normalisasi Hubungan dengan Israel

"Kesultanan menyambut baik inisiatif yang diambil oleh saudara kerajaan Bahrain," kata saluran itu di akun Twitter-nya.

Senin, 14/09/2020 18:31 0

Indonesia

Penusuk Syekh Ali Jaber Ditetapkan Tersangka

Polisi telah menetapkan Alpin Adrian, pelaku penusukan terhadap Syekh Ali Jaber sebagai tersangka

Senin, 14/09/2020 11:52 0

Close
CLOSE
CLOSE