Kiblatorial: Kisruh Tentara Urus Dakwah

KIBLAT.NET – Sertifikasi dai sejatinya bukanlah barang baru di negeri ini. Ia sudah mulai diwacanakan sejak periode pertama pemerintahan Jokowi. Namun di periode kedua pemerintahannya, ketika jabatan menteri agama dipegang oleh Fachrul Razi, seorang purnawirawan TNI, wacana tersebut kembali digulirkan, bahkan kabarnya akan dieksekusi dalam waktu dekat.

Sebagai menteri agama, Fachrul Razi memang lebih populer dengan polemik ketimbang kerja apik. Belum genap sepekan menjabat, ia sudah membuat geger dengan wacana larangan cadar dan celana cingkrang bagi PNS. Fachrul mengkaitkan kedua hal tersebut dengan narasi radikalisme. Wacana tersebut tentu ditentang banyak pihak. Selain karena tidak ada kajian detail mengenai korelasi cadar dan celana cingkrang dengan radikalisme. Fachrul dinilai tidak fokus pada tupoksinya di sektor keagamaan yang menyimpan banyak masalah, di mana salah satunya adalah korupsi di tubuh kementeriannya.

Semenjak itu, Fachrul Razi seolah konsisten melakukan dua hal, yaitu mengkaitkan segala hal dengan radikalisme lalu pernyataannya selalu menimbulkan polemik berkepanjangan. Sebut saja regulasi majelis taklim, penghapusan materi khilafah dari kurikulum fikih di madrasah, pelibatan TNI dalam menjaga kerukunan umat beragama, hingga yang terbaru ujarannya tentang hafidz Qur’an dan good looking sebagai ciri-ciri agen radikalisme.

Kembali ke sertifikasi dai, kebijakan tersebut tentu saja mempunyai banyak celah. Salah satunya adalah soal rencana pelibatan BNPT dan BPIP. Bagi beberapa pihak, hal tersebut menimbulkan kekhawatiran tersendiri.

Meskipun menteri agama pernah menyampaikan bahwa nantinya penceramah yang belum atau tidak bersertifikat tidak akan menghadapi konsekuensi hukum apapun. Namun jika pada akhirnya dua lembaga yang juga hobi memproduksi polemik tersebut dilibatkan, maka bukan tidak mungkin mereka-mereka yang belum tersertifikasi akan berada di bawah bayang-bayang ancaman tuduhan radikal dan tidak pancasilais.

BACA JUGA  Harun Yahya Divonis Penjara 1.075 Tahun

Dan di sisi lain, jika memang tidak ada konsekuensi hukum bagi yang tidak tersertifikasi, lantas mengapa Fachrul Razi begitu ngotot merealisasikan program yang sejatinya tak mendesak ini. Terlebih program sertifikasi dai ternyata tidak pernah muncul dalam program kerja maupun prioritas rencana kerja Kementerian Agama beserta anggarannya yang disampaikan Kemenag ke DPR. Karenanya hingga saat ini, program ini belum pernah dibahas dan disetujui oleh komisi VIII DPR-RI.

Kita semua tentu tak percaya, jika pejabat setingkat Menteri Agama secara sadar dan sengaja menambah panjang daftar polemik serta kontroversinya. Dan kita juga tak akan percaya, jika pejabat pilihan Jokowi memilih bekerja demi suara gaduh penuh umpatan ketimbang tepuk tangan riuh bertabur pujian.

Namun, jika kita memilih untuk tidak percaya. Lantas, haruskah kita bertanya dengan penuh curiga: Ada apa di balik semua ini?!

 

Ingin Langganan Artikel?
Daftarkan emailmu di sini untuk mendapatkan update artikel terbaru.
Anda dapat berhenti langganan kapan saja.
Anda mungkin juga berminat