Puan Berucap, Dukungan Pun Menguap

KIBLAT.NET – Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) merupakan wilayah yang dihuni oleh orang Minangkabau, karakter mereka yang paling menonjol adalah adat yang menganut sistem kekerabatan matrilineal, dan identitas agama Islam yang kental.

Konon, nama Minangkabau berasal dari dua kata yaitu minang (menang) dan kabau (kerbau). Nama tersebut diduga berawal dari legenda Kerajaan Pagaruyung yang didatangi pasukan dari kerajaan Jawa yang sedang melakukan agresi militer. Namun untuk mencegah pertempuran, raja Kerajaan Pagaruyung mengusulkan adu kerbau sebagai pengganti peperangan.

Jika kerbau dari pihak Pagaruyung kalah, maka kerajaan akan diserahkan pada pasukan Jawa. Jika terjadi sebaliknya, dipersilakan pasukan Jawa untuk kembali ke Jawa. Singkat cerita, usulan diterima dan adu kerbau dimenangkan oleh kerbau dari Kerajaan Pagaruyung. Kemenangan kerbau bersejarah yang sekaligus mempertahankan eksistensi kerajaan pun diabadikan dalam nama “Minangkabau”.

Sampai di sini tidak ada masalah, dan tidak ada yang salah. Namun semua menjadi salah -lebih tepatnya aneh- ketika semua kisah itu ditarik (baca: dicocoklogi) dengan perpolitikan Indonesia di tahun 2020 ini. Bagaimana tidak aneh? Ketika ada parpol berlambang banteng malah tak pernah berjodoh dengan Sumbar. Padahal banteng dan kerbau masih satu familia yaitu Bovidae dan subfamilia Bovinae.

Soal Banteng-Sumbar yang tak kunjung berjodoh tampaknya bukan persoalan sederhana, setidaknya di mata pengurus PDIP. Kurang serius apa coba, dari empat kali Pileg DPRD Sumbar tahun 2004 hingga 2019, PDIP hanya mengantongi rata-rata tiga sampai empat kursi, sangat jauh jika dibandingkan dengan perolehan kursi partai-partai kuat lainnya.

BACA JUGA  HOTS Gelar Murojaah Akbar Tujuh Negara

Sementara di tingkat DPR-RI, dari 2004 hingga 2019, PDIP hanya mendapatkan satu kursi yaitu pada 2014, padahal PDIP pemenang pemilu pada Pileg dua edisi terakhir. Begitupun di tingkat Pilpres 2014 dan 2019, capres PDIP, Joko Widodo selalu gigit jari di Sumbar.

Pada awal bulan ini, Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarno Putri dengan nada pesimis mengakui kesulitannya untuk dekat dengan masyarakat Sumbar dalam konteks mencari calon pemimpin bangsa dari wilayah itu.

“Kalau saya melihat Sumbar itu, saya pikir kenapa ya rakyat di Sumbar itu sepertinya belum menyukai PDI Perjuangan? Meskipun sudah ada beberapa daerah yang mau, meminta, sudah ada katakan kantor DPC-nya, DPD-nya. Tapi kalau untuk mencari pemimpin di daerah tersebut, menurut saya masih akan agak sulit,” kata Megawati saat memberi arahan di sela-sela pengumuman calon kepala daerah gelombang V menuju Pilkada Serentak 2020, melalui telekonferensi, di Jakarta, Rabu (02/09/2020).

Dan seperti biasa, Megawati mengklaim bahwa ayahandanya, Soekarno dulu cukup dekat dengan tokoh-tokoh nasionalis Sumbar.

“Kalau kita ingat sejarah bangsa, banyak orang dari kalangan Sumbar yang menjadi nasionalis. Yang pada waktu itu kerja sama dengan Bung Karno, seperti Bung Hatta. Bung Hatta kan sebenarnya datang dari Sumbar,” tambahnya.

Megawati pun meminta kader-kadernya untuk mempelajari mengapa ada daerah-daerah yang rakyatnya belum bisa atau belum mau mempercayai PDIP sebagai alat perjuangan.

“Itulah salah satu bagian dari kerja keras kita, kerja besar kita,” tegas Megawati.

BACA JUGA  Jejak Dakwah Habib untuk Bangsa

Ironis, pesan tersebut malah langsung tak dijalankan oleh sang putri, Puan Maharani. Alih-alih mendapat simpati, pidato sang ketua DPR di acara yang sama malah menuai polemik. Adalah pernyataannya ketika mengumumkan rekomendasi PDIP untuk bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat. Ketika itu, PDIP mendukung pasangan politikus Demokrat Mulyadi dan Bupati Padang Pariaman Ali Mukhni.

“Semoga Sumatera Barat bisa menjadi provinsi yang mendukung negara Pancasila,” ujarnya.

Pernyataan Puan pun berujung pelaporan ke polisi oleh Persatuan Pemuda Mahasiswa Minang (PPMM). Puan dinilai telah menghina masyarakat Sumbar. Namun laporan tersebut ditolak karena kekurangan barang bukti.

Namun apalah guna lolos dari pelaporan, jika masyarakat sudah terlanjur marah. Buntutnya, pasangan Mulyadi-Ali Mukhni batal mengikutsertakan PDIP sebagai partai pengusung mereka di Pilgub Sumbar. Alhasil, PDIP dipastikan absen di Pilgub Sumbar.

Orang awam pun tau, jika keputusan Mulyadi-Ali adalah langkah tepat untuk menjaga dukungan. Untuk apa berkoalisi dengan public enemy, toh PDIP juga cuma punya tiga kursi. Kursi Demokrat (10) dan PAN (10) sudah lebih dari cukup untuk persyaratan mereka untuk naik ring Pilgub.

Dan di sisi lain, kejadian ini tentu membuat pesan Megawati semakin sulit untuk dijalankan kader-kader PDIP. Di tengah penanganan pandemi corona yang carut marut, ancaman resesi ekonomi, dan kebijakan-kebijakan pemerintah yang semakin tidak populer. Agaknya mereka harus lebih berhati-hati dalam berucap, agar dukungan terhadap PDIP sebagai partai penguasa tak semakin menguap.

Penulis: Azzam Diponegoro

Ingin Langganan Artikel?
Daftarkan emailmu di sini untuk mendapatkan update artikel terbaru.
Anda dapat berhenti langganan kapan saja.
Anda mungkin juga berminat