... Waktu Shalat
...
Shubuh
...
Dzuhur
...
Ashar
...
Maghrib
...
Isya
...

News

Kiblatorial: Manuver Ciptaker Sasar Pesantren

Foto: Kegiatan belajar mengajar di Pesantren. (Foto: Antara)

KIBLAT.NET – Drama Rancangan Undang-undang Cipta Kerja atau yang disingkat RUU Ciptaker terus berlanjut. Pembahasannya yang terkesan “aji mumpung, mumpung lagi corona” terus dilanjutkan oleh DPR, sejauh ini hanya Partai Keadilan Sejahtera sebagai satu-satunya fraksi yang menyatakan sikap kontra. Fraksi lain? Hehehe

Sesuai dengan namanya, RUU Ciptaker tentu saja membuat kaum buruh berteriak. Meski Jakarta sedang menjadi episentrum persebaran Covid-19, nyali para buruh yang tergabung dalam berbagai serikat tak lantas ciut untuk berkerumun dan berdemo di depan gedung DPR. Mereka berteriak, berorasi, dan menuntut penghentian pembahasan RUU Ciptaker.

Di tengah pertarungan antara serikat buruh dan DPR yang mungkin masih akan berlangsung lama. Ternyata RUU Ciptaker tidak menyerang kepentingan buruh semata. Ada beberapa pasal yang berpotensi menyerang pihak-pihak yang berada jauh di luar lingkaran buruh, salah satunya pesantren.

Di dalam pasal 62 ayat 1 RUU Ciptaker tertulis bahwa penyelenggara satuan pendidikan formal dan nonformal yang diselenggarakan oleh masyarakat wajib memenuhi perizinan berusaha dari Pemerintah Pusat.

Dalam pasal selanjutnya, 62 ayat 2 menjelaskan prosedur memperoleh perizinan dari pemerintah. Yaitu ditinjau dari isi pendidikan, jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana pendidikan, pembiayaan pendidikan, sistem evaluasi dan sertifikasi, serta manajemen dan proses pendidikan.

Dan di ayat tiga disebutkan bahwa Pemerintah Pusat juga berwenang menerbitkan atau mencabut perizinan berusaha terkait pendirian satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BACA JUGA  Memburu Kader "Radikal", Surat Terbuka untuk Menag

Sementara itu, dalam pasal 71 disebutkan sanksi bagi penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan tanpa perizinan. Di pasal tersebut, penyelenggara satuan pendidikan bisa dipenjara paling lama sepuluh tahun dan/atau denda paling banyak satu miliar rupiah.

Redaksi pasal-pasal tersebut menimbulkan polemik cukup serius terkhusus bagi umat Islam. Pasalnya, Pondok Pesantren yang notabene nonformal, terutama yang berada di pelosok daerah akan terancam dengan adanya pasal-pasal tersebut.

Kekhawatiran akan adanya sanksi pidana bagi para pemilik pesantren coba ditepis oleh Menteri Agama Fachrul Razi. Fachrul berdalil, penyelenggaraan pesantren diatur oleh UU No 18 tahun 2019 tentang Pesantren dan tidak ada aturan tentang sanksi pidana di dalamnya. Sebagai penguat argumennya, Fachrul menyebut sebuah postulat hukum yang berbunyi Lex Specialis Derogat Legi Generali, yakni asas penafsiran hukum yang menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus mengesampingkan hukum yang bersifat umum.

Sekilas penjelasan Fachrul Razi tampak masuk akal. Namun pak Menag lupa, bahwa ketiadaan sanksi dalam UU Pesantren justru menimbulkan lubang yang cukup besar. Jika nantinya RUU Ciptaker disahkan menjadi UU. Maka potensi ribut-ribut karena pendirian pesantren yang dituduh tidak berizin akan tetap ada, dan bisa jadi, sang pembuat keributan menyalahgunakan Ciptaker sebagai rujukan.

Selain itu, Menag juga tak boleh abai bahwa terdapat postulat hukum lain yang berbunyi Lex Posterior Derogat Legi Priori yang berarti bahwa hukum yang terbaru akan mengesampingkan hukum yang lama.

BACA JUGA  Puan Berucap, Dukungan Pun Menguap

Maka apabila Omnibus Law RUU Cipta Kerja disahkan tanpa adanya perbaikan terhadap Pasal 71 yang berbicara perihal sanksi, maka posisi lembaga pendidikan, khususnya pesantren yang dianggap tidak memiliki izin berpotensi dikriminalisasi melalui pasal tersebut.

Jika sudah begini, lalu apa yang harus dilakukan oleh para pengasuh pesantren tradisonal? Apakah mereka harus meniru langkah teman-teman buruh, turun ke jalan bersama para santri, mengibarkan sarung mereka dan berdemo di depan gedung DPR.

Ah, lebih baik jangan. Karena pasti akan melahirkan klaster baru yaitu klaster demo pesantren, hehehe

 


Jika tulisan ini bermanfaat bagi Anda dan banyak orang, dukung kami membantu terus menginformasikan berita dan tulisan terbaik untuk Anda. Kiblat.net adalah media Islam independen non-partisan yang dikelola mandiri. Anda dapat memberikan donasi terbaik supaya kami dapat terus bekerja di bidang dakwah media.

Donasi Sekarang

Share on Facebook Share on Twitter

Apa Reaksi Anda Tentang Artikel Ini?

Ikuti Topik:

Berikan komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 

Berita Lainnya

Indonesia

Heboh Soal “Good Looking”, Kemenag: Itu Hanya Ilustrasi

Menteri Agama Fachrul Razi menyampaikan pandangannya tentang pentingnya mewaspadai paham ekstrem keagamaan

Jum'at, 04/09/2020 21:54 0

Indonesia

PKS Heran Menag Kerap Mendiskreditkan Umat Islam

Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini memprotes keras pernyataan Menteri Agama Fachrul Razi

Jum'at, 04/09/2020 21:47 0

Indonesia

HNW: Menag Jangan Phobia dengan Penghafal Al Quran

Wakil MPR RI, Hidayat Nur Wahid menyayangkan Menteri Agama yang menggambarkan phobia kepada Hafidh

Jum'at, 04/09/2020 17:12 0

Indonesia

Al Quran Dibakar di Swedia, Menlu Retno: Tidak Bertanggung Jawab & Provokatif

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri mengecam keras pembakaran dan perusakan Al Quran di Swedia dan Denmark, serta publikasi kembali kartun Nabi Muhammad oleh tabloid Charlie Hebdo di Prancis yang dianggap sebagai penistaan berbasis agama.

Jum'at, 04/09/2020 15:04 0

Analisis

Gejolak Politik Suriah: Kemesraan Assad-Alawi Segera Berlalu?

Kepemimpinan dan kekuasaan Bashar Assad di Suriah tentu tak lepas dari dukungan komunitas Alawi. Namun, perkembangan terkini menimbulkan tanda-tanda kekhawatiran bahwa kemesraan Assad-Alawi akan segera berlalu.

Jum'at, 04/09/2020 14:23 0

Timur Tengah

Resmi, Uni Emirat Arab Akhiri Boikot Israel

"Keputusan ini muncul sebagai upaya UEA untuk memperluas kerja sama diplomatik dan komersial dengan Israel," lapor WAM.

Jum'at, 04/09/2020 10:16 0

Wilayah Lain

Protes terhadap Pemerintah Berujung Ricuh di Bulgaria

Kepala polisi Sofia Georgi Hadjiiski mengatakan pada hari Kamis bahwa 80 petugas polisi terluka dan 126 orang ditahan. Termasuk 62 orang memiliki catatan kriminal.

Jum'at, 04/09/2020 10:11 0

Indonesia

Satgas Covid-19: Kasus Aktif Indonesia di Bawah Rata-rata Dunia

Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19, Prof. Wiku Adisasmito di Istana Kepresidenan, Rabu (02/09/2020) menjabarkan bahwa grafik persentase kasus aktif sejak Maret hingga Agustus mengalami kecenderungan menurun.

Kamis, 03/09/2020 17:35 0

Prancis

Charlie Hebdo Kerap Diminta Bikin Karikatur soal Nabi Muhammad

Tim editorial Charlie Hebdo menulis bahwa sekarang adalah waktu yang tepat untuk menerbitkan ulang kartun, yaitu saat sidang dibuka.

Kamis, 03/09/2020 15:38 0

Afrika

Klaim Tak Sengaja, Pasukan Prancis Tewaskan Warga Sipil Mali

Insiden itu terjadi sekitar 50 kilometer (31 mil) dari kota Gao di utara Mali.

Kamis, 03/09/2020 14:49 0

Close