Kiblatorial: Manuver Ciptaker Sasar Pesantren

KIBLAT.NET – Drama Rancangan Undang-undang Cipta Kerja atau yang disingkat RUU Ciptaker terus berlanjut. Pembahasannya yang terkesan “aji mumpung, mumpung lagi corona” terus dilanjutkan oleh DPR, sejauh ini hanya Partai Keadilan Sejahtera sebagai satu-satunya fraksi yang menyatakan sikap kontra. Fraksi lain? Hehehe

Sesuai dengan namanya, RUU Ciptaker tentu saja membuat kaum buruh berteriak. Meski Jakarta sedang menjadi episentrum persebaran Covid-19, nyali para buruh yang tergabung dalam berbagai serikat tak lantas ciut untuk berkerumun dan berdemo di depan gedung DPR. Mereka berteriak, berorasi, dan menuntut penghentian pembahasan RUU Ciptaker.

Di tengah pertarungan antara serikat buruh dan DPR yang mungkin masih akan berlangsung lama. Ternyata RUU Ciptaker tidak menyerang kepentingan buruh semata. Ada beberapa pasal yang berpotensi menyerang pihak-pihak yang berada jauh di luar lingkaran buruh, salah satunya pesantren.

Di dalam pasal 62 ayat 1 RUU Ciptaker tertulis bahwa penyelenggara satuan pendidikan formal dan nonformal yang diselenggarakan oleh masyarakat wajib memenuhi perizinan berusaha dari Pemerintah Pusat.

Dalam pasal selanjutnya, 62 ayat 2 menjelaskan prosedur memperoleh perizinan dari pemerintah. Yaitu ditinjau dari isi pendidikan, jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana pendidikan, pembiayaan pendidikan, sistem evaluasi dan sertifikasi, serta manajemen dan proses pendidikan.

Dan di ayat tiga disebutkan bahwa Pemerintah Pusat juga berwenang menerbitkan atau mencabut perizinan berusaha terkait pendirian satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BACA JUGA  Sidang Perdata Yusuf Mansur: Hakim Memutuskan Gugatan Tidak Diterima

Sementara itu, dalam pasal 71 disebutkan sanksi bagi penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan tanpa perizinan. Di pasal tersebut, penyelenggara satuan pendidikan bisa dipenjara paling lama sepuluh tahun dan/atau denda paling banyak satu miliar rupiah.

Redaksi pasal-pasal tersebut menimbulkan polemik cukup serius terkhusus bagi umat Islam. Pasalnya, Pondok Pesantren yang notabene nonformal, terutama yang berada di pelosok daerah akan terancam dengan adanya pasal-pasal tersebut.

Kekhawatiran akan adanya sanksi pidana bagi para pemilik pesantren coba ditepis oleh Menteri Agama Fachrul Razi. Fachrul berdalil, penyelenggaraan pesantren diatur oleh UU No 18 tahun 2019 tentang Pesantren dan tidak ada aturan tentang sanksi pidana di dalamnya. Sebagai penguat argumennya, Fachrul menyebut sebuah postulat hukum yang berbunyi Lex Specialis Derogat Legi Generali, yakni asas penafsiran hukum yang menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus mengesampingkan hukum yang bersifat umum.

Sekilas penjelasan Fachrul Razi tampak masuk akal. Namun pak Menag lupa, bahwa ketiadaan sanksi dalam UU Pesantren justru menimbulkan lubang yang cukup besar. Jika nantinya RUU Ciptaker disahkan menjadi UU. Maka potensi ribut-ribut karena pendirian pesantren yang dituduh tidak berizin akan tetap ada, dan bisa jadi, sang pembuat keributan menyalahgunakan Ciptaker sebagai rujukan.

Selain itu, Menag juga tak boleh abai bahwa terdapat postulat hukum lain yang berbunyi Lex Posterior Derogat Legi Priori yang berarti bahwa hukum yang terbaru akan mengesampingkan hukum yang lama.

BACA JUGA  Membaca Langkah Biden di Afghanistan

Maka apabila Omnibus Law RUU Cipta Kerja disahkan tanpa adanya perbaikan terhadap Pasal 71 yang berbicara perihal sanksi, maka posisi lembaga pendidikan, khususnya pesantren yang dianggap tidak memiliki izin berpotensi dikriminalisasi melalui pasal tersebut.

Jika sudah begini, lalu apa yang harus dilakukan oleh para pengasuh pesantren tradisonal? Apakah mereka harus meniru langkah teman-teman buruh, turun ke jalan bersama para santri, mengibarkan sarung mereka dan berdemo di depan gedung DPR.

Ah, lebih baik jangan. Karena pasti akan melahirkan klaster baru yaitu klaster demo pesantren, hehehe

 

Ingin Langganan Artikel?
Daftarkan emailmu di sini untuk mendapatkan update artikel terbaru.
Anda dapat berhenti langganan kapan saja.
Anda mungkin juga berminat