Penjara Bagi Pemilik Pesantren Jelas Aneh bin Nyleneh

Oleh: Taufiq Ishaq

KIBLAT.NET – Melalui RUU Omnibus Law Cipta Kerja, pemerintah mewajibkan semua satuan pendidikan baik formal maupun nonformal wajib berizin. Hal ini dituangkan dalam pasal 62 RUU Cipta Kerja yang sekarang sedang dikebut DPR RI dan Pemerintah.

“Penyelenggara satuan pendidikan formal dan nonformal yang diselenggarakan oleh masyarakat wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari pemerintah pusat,” demikian bunyi pasal 62 ayat 1.

Yang membuat resah adalah adanya sanksi pidana bagi penyelenggara satuan pendidikan tak berizin. Tak main-main, hukuman maksimal bisa sepuluh tahun penjara atau denda paling banyak mencapai satu miliar rupiah.

Sanksi yang dicantumkan dalam pasal 71 ini pun membuat kekhawatiran tersendiri bagi umat Islam. Sebab, Pesantren yang notabene pendidikan nonformal pun ikut terancam. Terlebih pesantren yang terletak di pelosok nusantara. Dibebani kewajiban izin saja mereka bisa jadi kewalahan, apalagi dihantui hukuman penjara.

Pemberian sanksi penjara untuk sesuatu yang bersifat administratif jelas tak bisa diterima akal sehat. Bayangkan jika ke depan orang-orang yang niat awalnya ingin memperbaiki generasi bangsa justru masuk penjara hanya karena soal sepele.

Setelah berpolemik, Menag Fachrul Razi memberikan komentar. Ia menyebut bahwa saat ini sudah ada Undang-undang Pesantren yang berlaku untuk pendirian pesantren. Maka, aturan yang ada di RUU Cipta Kerja jika disahkan tidak digunakan. Fachrul menggunakan dalih asas lex spesialis derogat legi generalis (hukum khusus mengesampingkan hukum umum). Ia menilai RUU Cipta Kerja sebagai hukum umum, dan Undang-undang Pesantren sebagai hukum khusus.

Barangkali Menag tak mengetahui bahwa tak semua hukum umum otomatis tidak berlaku jika ada hukum khusus. Dalam asas yang disebut Fachrul, ada tiga prinsip yang harus dipenuhi salah satunya yaitu ketentuan yang didapati dalam aturan hukum umum tetap berlaku, kecuali yang diatur khusus dalam aturan hukum khusus tersebut.

Artinya, jika disahkan sanksi pidana masih bisa diterapkan karena dia tidak diatur dalam lex spesialis (UU Pesantren.red). Toh jika saat ini Menag berkata tidak akan ada sanksi pidana, siapa yang bisa menjamin ucapannya besok terbukti? Karena yang melakukan penegakan hukum bukan Kemenag, tapi Kepolisian.

Beruntung pasal dalam RUU mendapat perhatian luas. Oleh sebab itu, DPR RI dan Pemerintah sebaiknya menghapus pasal tersebut dari RUU Cipta Kerja. Karena selain rawan kriminalisasi, akan terjadi konflik norma antara undang-undang pesantren dan aturan itu. Undang-undang yang tujuan awalnya untuk memberikan solusi justru berbalik menjadi masalah baru.

Pesantren jelas memberikan andil besar untuk bangsa ini. Dari berbagai pelosok negeri, banyak ulama-ulama yang lahir dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Tidak sepantasnya pemerintah mempersempit ruang gerak kyai yang berusaha mendidik santri supaya menjadi generasi robbani dengan aturan aneh bin nyleneh. Barangkali jika KH. Hasyim Asy’ari masih hidup, beliau menangis melihat ini.

Ingin Langganan Artikel?
Daftarkan emailmu di sini untuk mendapatkan update artikel terbaru.
Anda dapat berhenti langganan kapan saja.
Anda mungkin juga berminat