... Waktu Shalat
...
Shubuh
...
Dzuhur
...
Ashar
...
Maghrib
...
Isya
...

News

RUU Ciptaker Ancam Pesantren, PKS: Pendirian Pesantren Harus Bebas Sanksi Pidana

Foto: Politisi PKS, Bukhori Yusuf.

KIBLAT.NET, Jakarta – Terkait dengan polemik RUU Cipta Kerja yang mengancam eksistensi pesantren serta membuka peluang kriminalisasi bagi ulama atau kyai pengasuh pondok pesantren, akhirnya membuat Menteri Agama bersuara.

Melalui rilisnya pada hari Senin (31/08/2020), Menag Fachrul Razi memastikan bahwa penyelenggaraan pesantren tetap diatur oleh UU No. 18 Tahun 2019 tentang Pesantren. Ia mengklaim masalah pendirian pesantren merujuk pada UU tersebut dan tidak ada aturan tentang sanksi pidana di dalamnya.

Lebih lanjut, Menag beralasan bahwa UU No. 18 Tahun 2019 tentang Pesantren adalah UU “lex specialis” sehingga berlaku kaidah “lex specialis derogat legi generali” yakni asas penafsiran hukum yang menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus mengesampingkan hukum yang bersifat umum.

Menanggapi keterangan pers Menteri Agama tersebut, pilitisi PKS, Bukhori Yusuf mempertanyakan logika yang digunakan oleh Menag Fachrul Razi dalam penjelasannya tersebut. Menurutnya, pencermatan Menag dalam melihat isu ini kurang komprehensif sehingga menimbulkan celah.

Pertama, pada Pasal 15 UU No. 18/2019 tentang Pesantren disebutkan;

“Pesantren melaksanakan fungsi pendidikan sebagai bagian dari penyelenggaraan pendidikan nasional”.

Ini menunjukan bahwa pesantren adalah bagian dari pendidikan nasional sebagai induk utama dalam pendidikan. Di samping itu, penyelenggaraan pendidikan nasional sesungguhnya telah diatur dalam UU No. 20 Tahun 2003. Sehingga, UU Pesantren sebenarnya telah cukup menjadi payung dan dasar untuk pendirian sekaligus perlindungan terhadap pesantren. Sayangnya, perihal sanksi tidak diatur sama sekali dalam UU tersebut.

BACA JUGA  Temuan Komnas HAM: Hendri Terindikasi Disiksa Hingga Meninggal

“Kami tetap khawatir apabila Omnibus Law RUU Cipta Kerja disahkan akan menimbulkan potensi kriminalisasi,” ungkap Bukhori di Jakarta, Rabu (02/09/2020).

Sementara, ketentuan pidana/sanksi di dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) diatur dalam pasal 67 s/d pasal 71.

Kedua, sambungnya, isu ini tengah diadvokasikan oleh rekan-rekan di Komisi X DPR-RI. Mereka berencana mengajukan ke panja Baleg dalam waktu dekat agar perubahan terhadap UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dikeluarkan dari Omnibus Law RUU Cipta Kerja termasuk regulasi terkait sanksi.

“Langkah yang kami lakukan ini sebagai peringatan kepada pemerintah agar tidak main-main dengan regulasi terkait sanksi, apalagi dalam UU Pesantren juga tidak mengatur ihwal sanksi. Sebab, apabila kami tidak menyuarakannya sejak sekarang, kami khawatir pemerintah akan abai terhadap potensi kriminalisasi masyarakat karena alasan mendirikan pondok pesantren. Ini akan sangat memilukan,” sambungnya.

Lebih lanjut, anggota komisi VIII ini menganggap, kendati di dalam UU Pesantren tidak mengatur terkait sanksi, namun apabila ada pihak yang mempersoalkan pendirian pesantren, sangat mungkin pihak ini merujuk pada UU Sisdiknas.

Sedangkan apabila UU Sisdiknas ini berhasil diubah melalui RUU Cipta Kerja, konsekuensinya adalah ulama atau kyai yang mendirikan ponpes tanpa izin bisa dikriminalisasi. Sebab, dalam UU Pesantren tidak ada ketentuan yang mengatur sanksi terkait pesantren yang tidak memiliki izin sehingga ketentuan mengenai sanksi akhirnya merujuk pada UU Sisdiknas.

BACA JUGA  Santri Pesmadai Kembali Gelar Ngaji di Alam Terbuka

“Menag jangan lupa bahwa terdapat asas hukum lain yang berbunyi “Lex Posterior Derogat Legi Priori” yang berarti bahwa hukum yang terbaru (Lex Posterior, red.) mengesampingkan hukum yang lama (Lex Prior),” ungkapnya.

Artinya, apabila Omnibus Law RUU Cipta Kerja disahkan tanpa adanya perbaikan terhadap Pasal 71 UU Sisdiknas versi RUU Cipta Kerja khususnya perihal sanksi, maka posisi lembaga pendidikan, khususnya pesantren yang tidak memiliki izin berpotensi dikriminalisasi melalui pasal tersebut.

“Oleh karena itu, terkait pendirian pesantren saya mengusulkan agar bisa dikecualikan dari sanksi pidana atau penjara,” tandasnya.

Reporter: Azzam Diponegoro
Editor: Rusydan Abdul Hadi


Jika tulisan ini bermanfaat bagi Anda dan banyak orang, dukung kami membantu terus menginformasikan berita dan tulisan terbaik untuk Anda. Kiblat.net adalah media Islam independen non-partisan yang dikelola mandiri. Anda dapat memberikan donasi terbaik supaya kami dapat terus bekerja di bidang dakwah media.

Donasi Sekarang

Share on Facebook Share on Twitter

Apa Reaksi Anda Tentang Artikel Ini?

Ikuti Topik:

Berikan komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 

Berita Lainnya

Analisis

Dari Persidangan Kasus Yusuf Mansur: Alibi yang Dipaksakan

Hari Selasa (1/9) kemarin, Pengadilan Negeri Tangerang, Banten, kembali menggelar sidang (perdata) lanjutan atas tergugat Jam’an Nurchotib Mansur alias Yusuf Mansur. Setelah dua kali sidang sebelumnya pihak penggugat menyerahkan bukti-bukti keterlibatan Yusuf Mansur atas investasi yang dimasalahkan para investor, sidang kali ini giliran pihak tergugat menyerahkan bukti-bukti “ketidakterlibatannya”.

Rabu, 02/09/2020 20:36 0

Afrika

Kasus Corona Menurun, Sekolah di Lagos Nigeria Siap Dibuka

Pelonggaran bukan berarti pandemi berakhir.

Senin, 31/08/2020 09:05 0

Amerika

AS Laporkan 1.006 Kematian Baru Covid-19

Pusat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (CDC) Amerika Serikat pada Ahad (30/08/2020) melaporkan 1.006 kematian baru akibat Covid-19 sehingga total kematian bertambah menjadi 182.149 jiwa.

Senin, 31/08/2020 08:38 0

Afrika

Dianggap Mengganggu, Azan di Masjid Durban Dilarang

Ellaurie, seorang Hindu, mengatakan bahwa panggilan untuk shalat membuat lingkungan "suasana Muslim yang berbeda".

Sabtu, 29/08/2020 13:23 0

Turki

Peta Kerajaan Seljuq Ungkap Rencana Erdogan Bangkitkan Kejayaan Utsmaniyah

Seorang mantan anggota parlemen dari Partai AK yang berkuasa di Turki merilis peta "Turki Raya" yang kembali ke era Kekaisaran Seljuq dan kekalahannya dari Kekaisaran Bizantium dalam Pertempuran Manzikert 1071.

Sabtu, 29/08/2020 12:54 0

Artikel

Dari Film Jejak Khilafah ke Ertuğrul: Turki, Film dan Politik

Itu sebabnya, di Indonesia, film Jejak Khilafah mendapatkan perhatian, bukan karena mereka pendukung gagasan khilafah ala Hizbut Tahrir, tetapi bisa jadi pesona Turki dan warisan sejarahnya yang membuat penonton terpana. Dan bukankah di Indonesia memang sedang terjadi demam Turki?  

Sabtu, 29/08/2020 12:40 0

News

Marak Perceraian di Tengah Pandemi, Kemenag: Kuatkan Ketahanan Keluarga

Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah, Kementerian Agama, Muharam Marzuki, mengimbau masyarakat untuk menguatkan ketahanan keluarga di tengah pandemi Covid-19.

Jum'at, 28/08/2020 15:11 0

Artikel

Puasa Muharram: Keutamaan, Dalil, & Tingkatan

Di antara puasa-puasa sunnat yaitu puasa Muharram.

Kamis, 27/08/2020 17:32 0

Myanmar

100 Ribu Lebih Anak Rohingya Lahir di Kamp-kamp Pengungsian

100 Ribu Lebih Anak Rohingya Lahir di Kamp-kamp Pengungsian

Kamis, 27/08/2020 14:49 0

Turki

Delapan WNI Ikut Andil Temukan Gas Alam Turki, Siapa Saja Mereka?

“Di Indonesia, mereka merasa diperlakukan sebagai warga negara kelas dua dan tidak [diakui] berdasarkan keahliannya, baik di perusahaan migas nasional maupun asing,” kata Radhi.

Kamis, 27/08/2020 14:26 1

Close
CLOSE
CLOSE