MUI Klaim Temukan Ketidaklaziman dalam Pengajuan RUU BPIP

KIBLAT.NET, Jakarta – Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengklaim telah menemukan ketidaklaziman dalam pengajuan Rancangan Undang-Undang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (RUU BPIP) dari pemerintah kepada DPR. Jika RUU BPIP yang diusulkan bukan merupakan pengganti RUU HIP, maka pemerintah harus mengikuti prosedur yang berlaku.

Melalui edaran Pandangan dan Sikap MUI tentang RUU HIP dan BPIP bernomor Kep-1571/DP MUI/VIII/2020, Sekjen MUI Anwar Abbas menyampaikan ketidaklaziman terkaiT status RUU BPIP yang diajukan oleh pemerintah setelah proses pengajuan RUU HIP atas inisiatif DPR.

Sebagaimana diberitakan, sejak tanggal 16 Juli 2020 polemik RUU HIP memasuki babak baru. Setelah Menko Polhukam Mahfud MD pada saat itu menyerahkan draft RUU BPIP kepada Ketua DPR-RI di Kantor DPR-RI di Jakarta.

Belum dipublikasikannya Surat Presiden terkait RUU HIP hingga saat ini membuat status draft RUU BPIP itu menjadi rancu, apakah RUU BPIP merupakan usulan baru atau hanya sebatas lampiran Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Surat Presiden terhadap RUU HIP.

“Semestinya, pengajuannya dilakukan dalam rapat kerja antara DPR dan Pemerintah. Sementara jika Presiden mengajukan RUU BPIP sebagai usulan baru, maka wajib melakukan penarikan RUU HIP dari proses pembahasan, mencabutnya dari Program Legislasi Nasional (Prolegnas) dan memasukkan RUU BPIP itu ke dalam perubahan Prolegnas,” ujar Anwar dalam keterangan tertulis yang diterima pada Kamis (27/09/2020).

BACA JUGA  Presiden Terima Hasil Investigasi Komnas HAM Soal Penembakan Laskar

Pria yang akrab disapa Buya Anwar tersebut menambahkan, ketika Pemerintah dan DPR-Ri menjadikan RUU BPIP sebagai RUU di luar Prolegnas, maka wajib merujuk dan melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (2) UU Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012.

Bunyi pasal tersebut yakni dalam keaadaan tertentu, DPR atau Presiden dapat mengajukan RUU di luar Prolegnas mencakup: a) Yntuk mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam: dan b) Untuk mengatasi keadaan tertentu lainnya yang memastikan urgensi nasional atau suatu RUU yang dapat disetujui bersama oleh alat kelengkapan DPR yang khusus menangani bidang legislatif dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang hukum.

“Jika RUU BPIP yang diusulkan Pemerintah bukan merupakan pengganti RUU HIP namun sesuatu yang baru, harus mengikuti prosedur pembentukan RUU sebagai usul Pemerintah yang wajib berdasarkan pada prosedur dan mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan,” tegasnya.

“Agar tidak cacat hukum,” sambung Buya Anwar.

Karena itu, untuk menjamin kepastian dan akuntabilitas pembentukan peraturan perundang-undangan serta partisipasi aktif masyarakat, Buya Anwar meminta pemerintah menjelaskan status RUU BPIP.

“Sebagaimana diatur dalam Pasal 96 UU Nomor 12 Tahun 2011, maka wajib adanya kejelasan informasi dari Pemerintah yang sudah mengirimkan Surpres ke DPR apakah RUU BPIP sebagai DIM untuk membahas RUU HIP atau RUU usul baru Presiden,” pungkasnya.

BACA JUGA  Ekstremisme Dianggap Meningkat, Jokowi Teken Perpres no 7 Tahun 2021

Reporter: Azzam Diponegoro
Editor: Rusydan Abdul Hadi

Ingin Langganan Artikel?
Daftarkan emailmu di sini untuk mendapatkan update artikel terbaru.
Anda dapat berhenti langganan kapan saja.
Anda mungkin juga berminat