... Waktu Shalat
...
Shubuh
...
Dzuhur
...
Ashar
...
Maghrib
...
Isya
...

News

MUI Klaim Temukan Ketidaklaziman dalam Pengajuan RUU BPIP

Foto: Kantor MUI Pusat di Jakarta.

KIBLAT.NET, Jakarta – Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengklaim telah menemukan ketidaklaziman dalam pengajuan Rancangan Undang-Undang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (RUU BPIP) dari pemerintah kepada DPR. Jika RUU BPIP yang diusulkan bukan merupakan pengganti RUU HIP, maka pemerintah harus mengikuti prosedur yang berlaku.

Melalui edaran Pandangan dan Sikap MUI tentang RUU HIP dan BPIP bernomor Kep-1571/DP MUI/VIII/2020, Sekjen MUI Anwar Abbas menyampaikan ketidaklaziman terkaiT status RUU BPIP yang diajukan oleh pemerintah setelah proses pengajuan RUU HIP atas inisiatif DPR.

Sebagaimana diberitakan, sejak tanggal 16 Juli 2020 polemik RUU HIP memasuki babak baru. Setelah Menko Polhukam Mahfud MD pada saat itu menyerahkan draft RUU BPIP kepada Ketua DPR-RI di Kantor DPR-RI di Jakarta.

Belum dipublikasikannya Surat Presiden terkait RUU HIP hingga saat ini membuat status draft RUU BPIP itu menjadi rancu, apakah RUU BPIP merupakan usulan baru atau hanya sebatas lampiran Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Surat Presiden terhadap RUU HIP.

“Semestinya, pengajuannya dilakukan dalam rapat kerja antara DPR dan Pemerintah. Sementara jika Presiden mengajukan RUU BPIP sebagai usulan baru, maka wajib melakukan penarikan RUU HIP dari proses pembahasan, mencabutnya dari Program Legislasi Nasional (Prolegnas) dan memasukkan RUU BPIP itu ke dalam perubahan Prolegnas,” ujar Anwar dalam keterangan tertulis yang diterima pada Kamis (27/09/2020).

BACA JUGA  NU Channel Unggah Film 'My Flag - Merah Putih VS Radikalisme', Ada Adegan Rebut Cadar

Pria yang akrab disapa Buya Anwar tersebut menambahkan, ketika Pemerintah dan DPR-Ri menjadikan RUU BPIP sebagai RUU di luar Prolegnas, maka wajib merujuk dan melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (2) UU Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012.

Bunyi pasal tersebut yakni dalam keaadaan tertentu, DPR atau Presiden dapat mengajukan RUU di luar Prolegnas mencakup: a) Yntuk mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam: dan b) Untuk mengatasi keadaan tertentu lainnya yang memastikan urgensi nasional atau suatu RUU yang dapat disetujui bersama oleh alat kelengkapan DPR yang khusus menangani bidang legislatif dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang hukum.

“Jika RUU BPIP yang diusulkan Pemerintah bukan merupakan pengganti RUU HIP namun sesuatu yang baru, harus mengikuti prosedur pembentukan RUU sebagai usul Pemerintah yang wajib berdasarkan pada prosedur dan mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan,” tegasnya.

“Agar tidak cacat hukum,” sambung Buya Anwar.

Karena itu, untuk menjamin kepastian dan akuntabilitas pembentukan peraturan perundang-undangan serta partisipasi aktif masyarakat, Buya Anwar meminta pemerintah menjelaskan status RUU BPIP.

“Sebagaimana diatur dalam Pasal 96 UU Nomor 12 Tahun 2011, maka wajib adanya kejelasan informasi dari Pemerintah yang sudah mengirimkan Surpres ke DPR apakah RUU BPIP sebagai DIM untuk membahas RUU HIP atau RUU usul baru Presiden,” pungkasnya.

BACA JUGA  Pasal Sangkar Besi Bagi Aktivis: Suatu Analisis Yuridis

Reporter: Azzam Diponegoro
Editor: Rusydan Abdul Hadi


Jika tulisan ini bermanfaat bagi Anda dan banyak orang, dukung kami membantu terus menginformasikan berita dan tulisan terbaik untuk Anda. Kiblat.net adalah media Islam independen non-partisan yang dikelola mandiri. Anda dapat memberikan donasi terbaik supaya kami dapat terus bekerja di bidang dakwah media.

Donasi Sekarang

Share on Facebook Share on Twitter

Apa Reaksi Anda Tentang Artikel Ini?

Ikuti Topik:

Berikan komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 

Berita Lainnya

India

Kelompok HAM Protes Pembatasan Internet di Kashmir

Dalam sebuah laporan, Koalisi Masyarakat Sipil Jammu-Kashmir mengungkapkan kerugian dan konsekuensi dari pengepungan digital di Jammu-Kashmir dari Agustus 2019.

Rabu, 26/08/2020 11:41 0

Opini

“Saya Tidak Sepakat dengan Pemahaman Khilafah Versi HTI”

Dulu, saat awal pulang dari Makkah, th 1991-an saya sering didatangi oleh para aktifis HTI

Rabu, 26/08/2020 11:41 0

Inggris

Kekecewaan Ozil ke Arsenal: Abaikan Uighur Namun Dukung Gerakan BLM

“Kita semua sama dan adalah hal yang baik bahwa orang-orang melawan ketidakadilan.”

Rabu, 26/08/2020 11:11 0

Timur Tengah

Dampak Pandemi, Kuwait Tak Sanggup Gaji PNS setelah November

Negara Teluk yang kaya minyak Kuwait tidak akan memiliki cukup dana untuk menutupi gaji pegawai negeri setelah November.

Selasa, 25/08/2020 15:08 0

Opini

Debat Ustadz Zaenullah dan Saad Mu’afi, Siapa Lebih Paham Hukum?

Video Ketua GP Ansor Bangil, Saad Mu'afi menggeruduk Ustadz Zaenullah viral di media sosial

Selasa, 25/08/2020 01:32 0

Timur Tengah

Bikin Tur, Menlu AS Bangun Normalisasi Timteng dengan Israel

"Setelah bertemu dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, Pompeo akan mengunjungi tokoh-tokoh senior di Sudan, Bahrain dan UEA pada akhir pekan ini," kata Departemen Luar Negeri AS dalam sebuah pernyataan pada hari Ahad.

Senin, 24/08/2020 11:50 0

Turki

Menyusul Hagia Sophia, Museum Kariye Diubah Jadi Masjid

Saat ini bangunan itu menjadi tempat mosaik Bizantium abad ke-14 dan lukisan dinding yang menampilkan adegan-adegan dari cerita-cerita Alkitab.

Senin, 24/08/2020 11:11 0

Selandia Baru

Terungkap, Brenton Tarrant Hendak Bantai Muslim Sebanyak Mungkin

"Ketika dia melihat seorang anak berusia tiga tahun menempel di kaki ayahnya, Tarrant menembaknya dengan dua tembakan tepat sasaran," kata jaksa Barnaby Hawes di pengadilan.

Senin, 24/08/2020 10:53 0

Artikel

Hubungan Syariat Islam dengan Negara Hukum Pancasila: Prespektif Teori Solvasisasi Hukum

Menurut paradigma simbiotik, Syariat Islam mempunyai peluang untuk mewarnai hukum-hukum Negara

Sabtu, 22/08/2020 14:28 0

Wilayah Lain

Obral Status Kewarganegaraan, APBN Vanuatu Surplus Saat Pandemi

Pemegang paspor Vanuatu bisa menikmati fasilitas bebas visa ke 100 negara dan wilayah, termasuk di antaranya Uni Eropa, Rusia, Hong Kong, dan China.

Sabtu, 22/08/2020 07:12 0

Close