RUU Ciptaker Bahayakan Hak-hak Pekerja

KIBLAT.NET, Jakarta – Amnesty International Indonesia menilai RUU Ciptaker baik proses legislatif maupun substansi, berpotensi melanggar hak asasi manusia (HAM). RUU tersebut juga dianggap bertentangan dengan kewajiban internasional Indonesia untuk melindungi HAM, terutama menyangkut hak untuk bekerja dan hak di tempat kerja.

“RUU Cipta Kerja berisi pasal-pasal yang dapat mengancam hak setiap orang untuk mendapatkan kondisi kerja yang adil dan menyenangkan, serta bertentangan dengan prinsip non-retrogresi dalam hukum internasional,” kata Usman Hamid, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Jumat (21/08/2020).

Menurutnya, ada pasal yang berpotensi menimbulkan pelanggaran HAM, karena akan memberikan lebih banyak ruang bagi perusahaan dan korporasi untuk mengeksploitasi tenaga kerja. Jika disahkan, kata dia, RUU ini bisa membahayakan hak-hak pekerja.

“Perusahaan tidak lagi berkewajiban mengangkat pekerja kontrak menjadi pegawai tetap. Aturan seperti ini berpotensi menyebabkan perlakuan tidak adil bagi para pekerja karena mereka akan terus-menerus menjadi pegawai tidak tetap,” tuturnya.

“Sehingga seterusnya mereka tidak mendapat perlindungan yang memadai. Termasuk pensiun, cuti tahunan selama 12 hari (untuk pekerja sementara yang bekerja di bawah satu tahun), dan kompensasi untuk pemutusan hubungan kerja,” sambungnya.

Maka, ia berkesimpulan bahwa RUU ini merupakan kemunduran dari undang-undang yang ada dan, bertentangan dengan standar HAM internasional.

Reporter: Taufiq Ishaq
Editor: Izhar Zulfikar

Ingin Langganan Artikel?
Daftarkan emailmu di sini untuk mendapatkan update artikel terbaru.
Anda dapat berhenti langganan kapan saja.
Anda mungkin juga berminat