Kiblatorial: Merdeka Bersama Tujuh Kata

KIBLAT.NET – Merdeka! Merdeka! Merdeka! Teriakan tersebut selalu terdengar di seantero negeri ini setiap pertengahan bulan Agustus. Ragam ekspresi kegembiraan terumbar dimana-mana, dimulai dari ruang publik luas hingga ruang privat paling sempit sekalipun. Dari menonton siaran langsung upacara bendera di Istana Negara bersama keluarga hingga adu cepat makan kerupuk di tanah lapang depan kelurahan.

Namun sayang, sebagian besar ekspresi tersebut seringkali hanya menyentuh kulit-kulit saja, tak lantas mencerminkan subtansi kemerdekaan yang komprehensif. Seremonial belaka, tak memberi asupan jiwa yang membuat kualitas manusia-manusia Indonesia semakin membaik setiap tahunnya.

Bagi umat Islam Indonesia khususnya, hal semacam itu tak seharusnya terjadi. Mengingat dalam mempersiapkan kemerdekaan, para pendahulu kita, tokoh-tokoh Islam telah memikirkan bagaimana agar Negeri ini menjadi tempat yang memberikan kenyamanan dan ketentraman kepada umat Islam, terutama aspek rohani. Hal itu tercermin dalam redaksi sila pertama Pancasila versi Piagam Jakarta: “Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya”.

Sila tersebut merupakan hasil kompromi antara tokoh-tokoh Islam dalam panitia sembilan pada tanggal 22 Juni 1945 yang diwakili oleh K.H. Wachid Hasyim, Haji Agus Salim, Abdul Kahar Moezakkir, dan Abikoesno Tjokrosoejoso dengan tokoh-tokoh nasionalis sekular yang diwakili Soekarno, Moh. Hatta, Moh. Yamin, Alexander Maramis, dan Achmad Soebarjo.

Sila tersebut mungkin terdengar sangat tajam dan terkesan sangat ekstrim dan radikal. Sebagaimana tanggapan seorang Johannes Latuharhary, sebagai seorang Kristiani dia keberatan dengan tujuh kata dalam sila tersebut, menurutnya hal itu dapat membawa akibat atau dampak yang besar khususnya terhadap agama selain Islam. Namun keberadaan seorang Maramis di panitia sembilan yang ikut mengamini tujuh kata tersebut boleh saja ditafsirkan bahwa kekhawatiran Latuharhary tidak sepenuhnya mewakili pemeluk-pemeluk agama selain Islam.

BACA JUGA  Membaca Langkah Biden di Afghanistan

Keberatan juga datang dari Wongsonegoro, menurutnya tujuh kata tersebut mungkin menimbulkan fanatisme, seolah-olah memaksa muslim menjalankan syariat Islam. Namun hal ini dibantah oleh K.H. Wachid Hasyim. Menurutnya, tajam itu relatif, bagi sebagian pihak tujuh kata tersebut mungkin dianggap terlalu tajam, tetapi bagi sebagian pihak bisa saja dianggap kurang tajam.

Ucapan Wachid Hasyim terbukti, muncullah seorang Ki Bagus Hadikusumo, tokoh Muhammadiyah yang masih merasa tidak puas dengan hasil kompromi panitia sembilan. Bahkan Kahar Moezakkir yang turut membidani kompromi tersebut pada akhirnya sepakat dengan Ki Bagus dan mengusulkan agar semua kata yang menyebutkan Islam dihapus saja. Bagi mereka berdua, dasar Negara tidak boleh samar-samar; seratus persen Islam atau tidak Islam sama sekali.

Memang pada akhirnya tujuh kata tersebut dihapuskan pada tanggal 18 Agustus 1945, sehari setelah proklamasi kemerdekaan. Penghapusan tersebut dilatari oleh pertemuan Hatta dengan sosok misterius yang mengaku sebagai perwakilan Jepang, sosok misterius tersebut menyampaikan keberatan wakil Katolik dan Protestan di Indonesia Timur, dimana mereka mengancam akan memisahkan diri jika tujuh kata tersebut tetap disahkan.

Hatta terpengaruh ancaman tersebut, eksistensi seorang Alexander Maramis di panitia sembilan menjadi terabaikan. Pada akhirnya sila pertama berubah menjadi “Ketuhanan yang Maha Esa” dan sila sebelumnya dengan tujuh kata menjadi sebuah ornamen sejarah yang hari ini kita kenal sebagai Piagam Djakarta.

BACA JUGA  Tak Masuk Kepengurusan MUI, Din: Saya Memang Mau Berhenti

Bagi seorang muslim, Piagam Djakarta tak seharusnya sekedar dipandang sebagai ornamen sejarah. Karena di balik tujuh kata tersebut terdapat sejarah panjang perjuangan pemikiran para pendahulu. Di balik tujuh kata tersebut terkandung ribuan ijtihad yang hanya dimaksudkan untuk kemaslahatan umat Islam Indonesia. Toh, perubahan tersebut hanya bersifat redaksional, bukan pada makna dan subtansi.

Maka, sudah seharusnya umat Islam Indonesia memaknai kemerdekaan dengan menghargai jerih pemikiran para pendahulu, yaitu merdeka dengan tunduk pada kewajiban menjalankan syariat bagi pemeluk-pemeluknya.

Merdeka!!!

Bersama tujuh kata.

 

Ingin Langganan Artikel?
Daftarkan emailmu di sini untuk mendapatkan update artikel terbaru.
Anda dapat berhenti langganan kapan saja.
Anda mungkin juga berminat