... Waktu Shalat
...
Shubuh
...
Dzuhur
...
Ashar
...
Maghrib
...
Isya
...

News

WSJ: Facebook Abaikan Postingan Anti-Muslim Para Pejabat India

Foto: Seorang wanita memeriksa halaman Facebook Partai Bharatiya Janata yang berkuasa di India, di New Delhi [File: Manish Swarup / AP]

KIBLAT.NET, New Delhi – Facebook mengabaikan kebijakan ujaran kebencian dan mengizinkan postingan anti-Muslim di platformnya untuk menghindari kerusakan hubungan perusahaan media sosial itu dengan partai yang memimpin India. Demikian isi sebuah laporan di Wall Street Journal.

Laporan WSJ yang diterbitkan pada hari Jumat mengatakan seorang eksekutif Facebook teratas di India menolak untuk menerapkan aturan ujaran kebencian perusahaan kepada politisi Partai Bharatiya Janata (BJP) serta individu dan kelompok nasionalis Hindu lainnya.

“Eksekutif kebijakan publik teratas perusahaan di negara itu, Ankhi Das, menentang penerapan aturan ujaran kebencian kepada [T Raja] Singh dan setidaknya tiga individu dan kelompok nasionalis Hindu lainnya yang ditandai secara internal karena mempromosikan atau berpartisipasi dalam kekerasan,” kata WSJ.

Singh, satu-satunya legislator BJP di negara bagian selatan Telangana, dikenal dengan retorika anti-Muslimnya. WSJ mengatakan politisi sayap kanan itu menyebut pengkhianat Muslim India dan mengancam akan menghancurkan masjid dalam postingan Facebook dan pidato publiknya.

Pada Maret tahun ini, laporan itu mengatakan, bahwa karyawan Facebook yang bertanggung jawab untuk mengawasi platform tersebut menemukan Singh telah melanggar aturan ujaran kebencian dan menyarankan untuk melarang akunnya.

Tetapi Das menolak untuk bertindak terhadap Singh, yang memiliki puluhan ribu pengikut di Facebook dan Instagram milik perusahaan.

“Das, yang pekerjaannya juga termasuk melobi pemerintah India atas nama Facebook, mengatakan kepada anggota staf bahwa menghukum pelanggaran yang dilakukan oleh politisi dari partai [Perdana Menteri India Narendra] Modi akan merusak prospek bisnis perusahaan,” kata laporan itu, mengutip karyawan saat ini dan mantan karyawan yang tidak disebutkan namanya.

“Juru bicara Facebook Andy Stone mengakui bahwa Das telah menyuarakan keprihatinan tentang dampak politik yang akan dihasilkan dari penunjukan Singh sebagai individu yang berbahaya,” menurut laporan WSJ.

Facebook menghapus beberapa posting kebencian Singh setelah WSJ membuat pertanyaan dan menghapus tanda centang biru akunnya. Laporan itu juga menyebutkan setidaknya dua pemimpin BJP lainnya juga dihapus postingannya.

Dalam postingan Facebook-nya, Anantkumar Hegde, anggota parlemen BJP, menuduh Muslim menyebarkan virus corona di negara itu sebagai bagian dari konspirasi yang disebut “Corona Jihad”.

Pada bulan Maret, ketika virus mulai menyebar ke seluruh India, kampanye sayap kanan yang signifikan oleh BJP dan beberapa bagian media menuduh gerakan misionaris Muslim yang disebut Jamaah Tabligh menyebarkan COVID-19. Puluhan pemimpin JT pun ditangkap.

Sebulan sebelumnya, muncul sebuah video yang menampilkan mantan legislator BJP Kapil Mishra terlihat memperingatkan polisi di ibu kota New Delhi untuk membersihkan pengunjuk rasa yang berdemonstrasi menentang undang-undang kewarganegaraan kontroversial yang disahkan oleh parlemen India Desember lalu.

Undang-undang Amandemen Kewarganegaraan (CAA) memudahkan jalan bagi non-Muslim dari tiga negara tetangga – Pakistan, Bangladesh dan Afghanistan – untuk mendapatkan kewarganegaraan India.

Umat ​​Muslim takut CAA yang digabungkan dengan daftar kewarganegaraan nasional yang direncanakan ditujukan untuk mencabut hak mereka. Perserikatan Bangsa-Bangsa menyebut undang-undang tersebut “secara fundamental diskriminatif” terhadap Muslim dan minoritas lainnya.

Dalam beberapa jam setelah video Mishra menjadi viral di media sosial, kekerasan agama meletus di New Delhi, di mana 53 orang, kebanyakan dari mereka Muslim, tewas.

WSJ mengatakan kerusuhan tiga hari di ibu kota negara pada Februari juga ditampilkan melalui WhatsApp milik Facebook, menurut dokumen pengadilan yang diajukan oleh polisi dan diterbitkan di surat kabar India.

Sumber: Al-Jazeera
Redaktur: Ibas Fuadi


Jika tulisan ini bermanfaat bagi Anda dan banyak orang, dukung kami membantu terus menginformasikan berita dan tulisan terbaik untuk Anda. Kiblat.net adalah media Islam independen non-partisan yang dikelola mandiri. Anda dapat memberikan donasi terbaik supaya kami dapat terus bekerja di bidang dakwah media.

Donasi Sekarang

Share on Facebook Share on Twitter

Apa Reaksi Anda Tentang Artikel Ini?

Ikuti Topik:

Berikan komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 

Berita Lainnya

Indonesia

Netty Aher: Bantuan Subsidi Upah Ke Pekerja Jangan Diskriminatif

Netty Prasetiyani Aher, anggota Komisi IX DPR RI mengingatkan agar dalam pemberian bantuan subsidi upah tidak diskriminatif.

Sabtu, 15/08/2020 14:48 0

Indonesia

Jokowi: Jangan Ada yang Merasa Paling Pancasilais

ia menekankan bahwa jangan sampai ada pihak yang merasa paling benar sendiri

Sabtu, 15/08/2020 14:19 0

Indonesia

Fahira Idris: Vaksin Masih Uji Klinis, Penanganan Covid-19 Jangan Menipis

Anggota DPD RI, Fahira Idris mengatakan bahwa tahapan uji klinis tahap III calon vaksin Covid-19 yang ditandai dengan penyuntikan vaksin kepada 1.620 relawan

Jum'at, 14/08/2020 08:45 0

Indonesia

Komnas HAM Minta Pembahasan RUU Cipta Kerja Dihentikan

Komisioner Komnas HAM, Sandrayati Moniaga meminta agar pembahasan RUU Omnibus Law Cipta Kerja dihentikan.

Jum'at, 14/08/2020 07:58 0

Indonesia

Parade Militer Taliban Jelang Pembebasan 400 Pejuang

Taliban merilis serangkaian foto yang menunjukkan para pejuangnya berparade di provinsi Logar, Laghman, dan Ghazni di Afghanistan timur

Kamis, 13/08/2020 22:04 0

Indonesia

Mahathir Rilis Partai “Pejuang”, Ini Visi-Misinya

Mantan Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad menamai partainya yang baru didirikan dengan Pejuang.

Kamis, 13/08/2020 21:57 0

Indonesia

KontraS Nilai Penyiksaan Oleh Polisi Terjadi karena Minim Sanksi

Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mencatat terdapat beberapa faktor yang mengakibatkan praktik-praktik penyiksaan masih terjadi di Indonesia

Kamis, 13/08/2020 12:06 0

Indonesia

Komisi I: Jangan Hapus Sanksi Iklan Minuman Keras

Abdul Kharis Almasyhari mengkritik penghapusan sanksi bagi pihak yang menyiarkan iklan bertentangan dengan nilai-nilai kesusilaan.

Kamis, 13/08/2020 11:32 0

Indonesia

Aa Gym: Spanduk HUT RI ke 75 Sekilas Ada Salib, Wajar Jika Diprotes

Dai Nasional, KH. Abdullah Gymnastiar menegaskan bahwa bisa dimaklumi jika masyarakat melihat spanduk pemerintah untuk 17 Agustus ada simbol salib.

Kamis, 13/08/2020 10:21 0

Indonesia

Amnesty: Kematian Hendri Harus Diusut Tuntas

Direktur Amnesty International Indonesia, Usman Hamid menegaskan bahwa kasus kematian Hendri Alfred Bakarie harus diusut tuntas.

Kamis, 13/08/2020 08:14 0

Close
CLOSE
CLOSE