Komnas HAM Minta Pembahasan RUU Cipta Kerja Dihentikan

KIBLAT.NET, Jakarta – Komisioner Komnas HAM, Sandrayati Moniaga meminta agar pembahasan RUU Omnibus Law Cipta Kerja dihentikan. Hal ini dikarenakan banyak penyimpangan dalam RUU tersebut.

“Terdapat penyimpangan asas hukum lex superior derogat legi inferior (pasal yang lebih tinggi mengesampingkan hukum yang rendah.red). Dimana dalam Pasal 170 Ayat (1) dan (2) RUU Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah dapat mengubah peraturan setingkat undang-undang jika muatan materinya tidak selaras dengan kepentingan strategis RUU Cipta Kerja,” katanya dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (13/08/2020).

Baca: Cegah Radikalisme, BNPT: Yang Anaknya di Pondok Ditanya, Diajari Apa

Ia juga menyebutkan bahwa RUU Cipta Kerja akan membutuhkan sekitar 516 peraturan pelaksana yang bertumpu pada kekuasaan dan kewenangan lembaga eksekutif. Menurutnya, ini berpotensi memicu terjadinya penyalahgunaan wewenang.

“Dan tidak sesuai dengan prinsip peraturan perundang-undangan yang sederhana, efektif, dan akuntabel,” tuturnya.

Melalui RUU tersebut berpotensi adanya kemunduran atas upaya menghormati, melindungi, dan memenuhi hak atas kepemilikan tanah melalui perubahan UU No. 2 Tahun 2012 terkait dengan pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Karena membuka semakin luasnya obyek yang masuk kategori kepentingan umum, padahal tidak terkait langsung dengan hajat hidup orang banyak.

“Serta, kemudahan atas prosedur penitipan uang ganti kerugian (konsinyasi) ke Pengadilan Negeri sehingga berpotensi memicu meluasnya penggusuran paksa atas nama pembangunan,” paparnya.

BACA JUGA  Din Syamsuddin: MUI Perlu Dipimpin Ulama Berintegritas

Baca: KontraS Nilai Penyiksaan Oleh Polisi Terjadi karena Minim Sanksi

Ia juga menyebutkan bahwa jika RUU tersebu disahkan, relaksasi atas tata ruang dan wilayah demi kepentingan strategis nasional dilakukan tanpa memerlukan persetujuan atau rekomendasi dari institusi/lembaga yang mengawasi kebijakan tata ruang dan wilayah. Sehingga membahayakan keserasian dan daya dukung lingkungan hidup

“Oleh karena itu, Komnas HAM RI merekomendasikan agar Presiden RI dan DPR RI mempertimbangkan untuk tidak melanjutkan pembahasan RUU Cipta Kerja (omnibus law), dalam rangka penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM bagi seluruh rakyat Indonesia,” tuturnya.

Reporter: Taufiq Ishaq
Editor: Izhar Zulfikar

Ingin Langganan Artikel?
Daftarkan emailmu di sini untuk mendapatkan update artikel terbaru.
Anda dapat berhenti langganan kapan saja.
Anda mungkin juga berminat