KontraS Nilai Penyiksaan Oleh Polisi Terjadi karena Minim Sanksi

KIBLAT.NET, Jakarta – Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mencatat terdapat beberapa faktor yang mengakibatkan praktik-praktik penyiksaan masih terjadi di Indonesia. Salah satunya balas dendam.

“Kami berpendapat Praktik-praktik penyiksaan masih kerap dilakukan sebagai bentuk penghukuman atau sebagai bentuk balas dendam terhadap para tersangka,” kata anggota Divisi Hukum KontraS, Andi Muhammad Rezaldi dalam siaran pers yang diterima Kiblat.net, Kamis (13/08/2020).

Selain itu, salah faktor lainnya ialah Polisi yang terindikasi melakukan penyiksaan minim diberi sanksi tegas. Sering kali proses melakukan penghukuman terhadap pelaku penyiksaan hanya berhenti pada proses disiplin/etik.

“Padahal penyiksaan merupakan tindakan kejahatan yang harusnya penyidik melakukan pemeriksaan secara pidana terhadap para terduga pelaku dan atasan hukumnya,” tuturnya.

Menurutnya, Polisi selama ini belum memiliki komitmen dan kemauan serius dalam menyelesaikan kasus-kasus penyiksaan yang kerap dilakukan anggotanya. Sehingga dapat disimpulkan, Institusi Polri hari ini terkesan melindungi para pelaku penyiksaan dan melanggengkan impunitas.

“Oleh sebab itu, Kapolri selaku pimpinan tertinggi menyelesaikan problem praktik penyiksaan di tubuh kepolisian secara serius dengan menindak anggotanya yang melakukan tindak penyiksaan,” pungkasnya.

KontraS mencatat bahwa medio April-Agustus 2020, sekitar 13 orang yang menjadi korban kekerasan dari 5 peristiwa kasus. Yang terakhir adalah kasus Hendri Alfred Bakarie.

Reporter: Taufiq Ishaq
Editor: Izhar Zulfikar

Ingin Langganan Artikel?
Daftarkan emailmu di sini untuk mendapatkan update artikel terbaru.
Anda dapat berhenti langganan kapan saja.
Anda mungkin juga berminat