RUU HIP: Tawar-Menawar Harga Pancasila

Oleh: Ray Adi Basri

Anda pernah pergi ke toko, bukan supermarket yang bandrol harganya tak bisa ditawar, lalu menjumpai barang yang dibutuhkan tapi penjual mematok harga yang tak masuk akal? Pasti anda akan menawar. Sementara si penjual pasti akan berusaha mempertahankan harganya.

Bandrol tinggi sering dipasang untuk mengantisipasi penawaran pembeli. Harga dilambungkan, pembeli menawar. Penjual menurunkan sedikit, ketemulah harga kompromi. Penjual tetap untung, pembeli merasa untung juga.

Misalnya saja, Anda sedang mencari remote kontrol televisi. Harganya dipatok 50.000 rupiah. Padahal normalnya 25 ribuan dijual Mang Ujang,  tukang remote keliling.  Tetapi kemungkinan besar Anda tidak berani menawar di bawah 25 ribu, malu.

Mungkin penawaran Anda naik jadi 30 ribu. Si pemilik toko  nangkring, minta 50 ribu. Anda pun bersiap pergi. Saat itu penjuat, berlagak murah hati menurunkan harga, “Ya sudah 40 ribu situ, itu sudah murah banget.”

Secara psikologis Anda cenderung akan membayar 40 ribu, merasa sudah sukses menawar dari 50 ribu jadi 40 ribu. Bahkan seandainya dapat harga 30 ribuan pun Anda masih kena palak, membayar lima ribu lebih mahal daripada harga pasaran.

Si penjual selalu untung, dijual 25 ribu dia sudah untung. Tidak ditawar, dijual 50 ribu dia untung besar-besaran. Sementara dengan harga cincay 30 ribu, untung dia lebih besar, plus pembeli merasa sukses menawar. Itulah psikologi permainan bandrol harga.

Kurang lebih itulah fenomena yang tengah terjadi di negeri ini. Ribut-ribut umat Islam soal RUU Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) mirip dengan ramainya tawar-menawar harga remote di toko tadi. Pemilik toko, oligarki kekuasaan yang sedang memiliki negeri, menawarkan Pancasila dengan pemahaman yang menyimpang drastis.

Konon konsepsi Pancasila ala RUU HIP membuka peluang komunisme hidup kembali. Harganya tentu sangat mahal, menguras dompet umat Islam yang sudah jebol sana sini. Maka umat menawar dengan mempertahankan Pancasila seperti sekarang.

Padahal dengan konsepsi Pancasila yang sekarang saja, umat Islam sudah babak belur. Boro-boro kembali pada Piagam Jakarta yang mengesahkan berlakunya syariat Islam. Bendera bertuliskan kalimat tauhid saja dilabeli radikal. Apalagi cita-cita Daulah atau Khilafah Islam, jauh banget.

Hampir-hampir cadar dilarang dipakai di tempat umum. Alhamdulillah Allah mendatangkan Wabah Covid-19 yang memaksa semua orang malah harus bercadar masker di tempat umum. Cadar pun aman, bahkan dianggap kebaikan karena lebih melindungi daripada masker.

Maka umat pun menawar bandrol harga gila-gilaan yang ditawarkan RUU HIP. Aksi menentang RUU HIP digelar di penjuru negeri. Lihat saja nanti, dan sudah mulai kelihatan, rejim akan menurunkan harga. Ganti RUU dengan RUU lain, lalu umat Islam bersorak sorai merasa menang menawar.

Padahal andaipun RUU HIP dicabut, harga Pancasila hari ini masih jauh di atas pasaran. Bukankah standar ideologis yang disepakati umat Islam tanggal 22 Juni 1945, sebelum dikibuli oleh kelompok sekuler, adalah Piagam Jakarta?

Konsep Pancasila sejak dulu selalu menjadi kontroversi. Ideologi resmi negara itu seolah menjadi alat legitimasi, mirip uang kertas yang diwajibkan berlaku untuk semua orang. Padahal uang kertas, nilai intrinsiknya hampir tidak ada, sekedar kertas bergambar. Tapi karena semua pasar mensyaratkan uang kertas, semua memakainya dan semua berebut menguasainya. Inilah perumpamaan Pancasila.

Sementara di sisi lain, Islam seperti emas dan perak sebagai mata uang. Nilai intrinsiknya jelas, tidak pernah berubah sepanjang zaman. Satu dinar zaman Rasulullah tak berubah nilai di zaman sekarang. Sementara uang kertas? Zaman saya SMP satu mangkok mie ayam harganya 1000 perak, sekarang dapat apa dengan uang segitu?

Nah, mirip dengan kasus dinar dirham versus uang kertas di atas, seharusnya umat Islam berani membangun kemandirian ideologis. Mulai dari lingkungan terkecil, keluarga, perumahan, jamaah masjid, pesantren.

Di mana umat Islam bisa mengorganisir diri dengan syariat Islam, lakukan semampunya.  Jika itu sudah menyebar dan membudaya, seperti jika dinar dan dirham sudah menyebar, maka legitimasi uang kertas akan memudar dengan sendirinya. Demikian pula legitimasi ideologi di luar Islam yang dipaksakan berlakunya.

Namun itu bukan tanpa resiko. Selalu ada resiko pelarangan pembudayaan syariat Islam dan resiko pemaksaan ideologis.  Maka umat harus siap melawan sesuai kemampuan, jangan sangka syariat Islam akan mudah diberlakukan dengan tanda tangan. Tiada yang semudah membalik telapak tangan sendiri.

Bentrokan sangat mungkin terjadi, korban pasti akan ada. Namun hal itu worth it, setimpal, sangat layak dibayar. Bukankah cita-cita hidup di bawah naungan Islam adalah cita-cita semua Muslim sejati?

Tapi jangan buru-buru takut dan khawatir, kematian itu rahasia Allah. Semua orang pasti mati. Belum tentu pejuang syariat Islam mati duluan. Bisa jadi musuh-musuhnya yang mati. Baik dengan sebab Sunatullah, wabah misalnya, maupun dengan perlawanan kaum Muslimin.

Dan andaipun Muslim mati dalam memperjuangkan cita-citanya, bukankah itu syahadah? Bukankah ia masuk surga tanpa hisab? Bukankah ia bisa memberikan syafaat pada 70 keluarganya? Lalu apa yang ditakuti?

Kembali lagi pada harga Pancasila, eh harga remote di depan tadi. Jika Anda pembeli yang cerdas, pasti paham bahwa remote ada di mana-mana. Banyak toko yang jual. Tawarlah dengan harga wajar, jika penjual tetap nangkring tinggalkanlah. Masih ada Mang Ujang, Bang Udin dan Mas Jono yang menawarkan remote keliling dengan harga murah dan wajar.

Jika penjual akhirnya menyerah, Alhamdulillah. Jika tidak, didiklah dia dengan hukuman bahwa  harga yang tak masuk akal akan bikin tokonya tidak laku, bahkan bisa bangkrut. Boikot tokonya, hindari membeli di sana. Ingin lebih efektif mendidik? Ceritakan pada kawan-kawan dan tetangga agar mereka ikut terhindar dari pemalakan terselubung.

Ingin Langganan Artikel?
Daftarkan emailmu di sini untuk mendapatkan update artikel terbaru.
Anda dapat berhenti langganan kapan saja.
Anda mungkin juga berminat