Di Balik Erdogan: Jalan Sunyi Intelektual Turki

Oleh: Beggy Rizkiansyah, kolumnis Kiblat.net

KIBLAT.NET – Sambutan umat Islam begitu riuh. Umat bergembira menyambut kebijakan Turki membuka kembali Aya Sofia sebagai masjid setelah lebih dari setengah abad dijadikan museum oleh rezim Sekular Kemal Ataturk.

Erdogan, sekali lagi disanjung sebagai salah satu pemimpin politik yang menunjukkan komitmennya pada umat Islam. Sepak terjang politik luar negeri Turki pun bagi sebagian masyarakat dianggap menunjukkan keberpihakan kepada Islam. Dari isu Rohingya hingga ke isu Suriah, Turki berani untuk menunjukkan sikap politiknya yang memberi jalan kepada pengungsi Suriah dan menekan Rezim Bashar Assad.

Tetapi kekeliruan seringkali menghampiri. Pesona (politik) Erdogan akhirnya membawa kita pada personalisasi politik. Erdogan dianggap sebagai satu pribadi utama penyelamat (muka) umat Islam di dunia, setelah begitu hancurnya kredibilitas dan integritas pemimpin-pemimpin lain dari dunia Islam.

Alih-alih melihat perkembangan di Turki sebagai satu kerja kolektif kelompok yang memiliki kepedulian terhadap isu-isu umat Islam, Erdogan dianggap sebagai semacam satu figur tak tergantikan. Hal ini yang seringkali menimbulkan fanatisme buta, terutama ketika individu melakukan kesalahan, akan dilihat dengan berbagai pembenaran. Atau yang lebih parah, sebuah pencapaian politik dilihat sebagai hasil karya satu individu dan mengabaikan upaya-upaya sitematis di baliknya.

Pemerintah Turki sejak di bawah pengaruh Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) memang tak dipungkiri memiliki citra politik luar negeri yang dapat dikatakan peduli pada isu-isu umat Islam. Hal ini diperkuat kenangan akan kekuatan politik Turki Usmani.

Kisah hegemoni politik Turki Usmani di atas masyarakat yang plural (membentang dari Asia, Eropa Timur, Afrika hingga jazirah Arab) memberi kesan satu masyarakat yang begitu plural namun setara. Turki dianggap mampu menunjukkan izzah kaum muslimin di berbagai belahan dunia, sebagai pelindung umat Islam selama ratusan tahun. Hal ini pula yang pernah ditunjukkan Kesultanan Aceh yang menganggap mereka sebagai vassal di bawah perlindungan kekhalifahan Turki Usmani.

Kekhalifahan Turki Usmani memang sudah runtuh, tetapi citra warisan Usmani itulah yang coba dibangun kembali oleh pemerintah Turki, terutama oleh partai penguasa, AKP. Citra neo-ottomanisme, demikian pengamat politik menyebutnya, merupakan bagian dari politik luar negeri Turki. (Hakan Yavuz: 2016)

Neo-ottomanisme, sebuah visi baru?

Hakan Yavuz dalam Social Intelectual Origins of neo-Ottomanism: Searching for Post-national Vision (2016) menyebut neo-ottomanisme sebagai konstruksi identitas ‘nasional’ baru dan menerjemahkannya menjadi kebijakan luar negeri dengan menggunakan ikatan historis, budaya, dan agama kepada bekas wilayah Turki Usmani. (Hakan Yavuz: 2016)

Pada awalnya, visi neo-ottomanisme bermula dari masa Presiden Turgut Özal (1989-1993), dianggap sebagai visi alternatif sebuah gambaran masyarakat yang memberi ruang pada keberagaman. Visi Özal menggunakan sejarah sebagai jalan membuka Turki dan memfasilitasinya kepada liberalisasi ekonomi.  Namun di bawah Refah dan AKP, neo-ottomanisme, menjadi satu formula politik luar negeri yang menekankan identitas keislaman dan mencoba mengislamkan masyarakat lewat kejayaan Turki Usmani di masa lalu. (Hakan Yavuz: 2016)

Partai Islam Refah (Refah Partisi/ RP) yang menguasai sejumlah kursi pemerintahan lokal memuluskan jalan pada visi neo-ottomanisme dengan mempopulerkan warisan Kekhalifahan Turki Usmani, membangkitkan seni masa Turki Usmani, kaligrafi dan arstitektur sebagai alternatif dari westernisasi ala Kemalis di Turki. Mereka juga mengadakan seminar untuk mengamati dan mengintegrasikan ingatan dan sejarah sebagai basis identitas Islam yang baru. (Hakan Yavuz: 2016)

Muslim Turki

Lenyapnya partai Refah tidak melenyapkan visi neo-ottomanisme. Di bawah kepemimpinan Erdogan, ia kemudian membawa politik luar negeri Turki menjalankan apa yang disebut oleh Yohanan Benhaïm and Kerem Öktem (2016), sebagai ‘soft-power.’ Tetapi, tidak tepat jika melihat politik ‘soft-power’ Turki sebagai kerja Erdogan semata. Justru di bawah pengaruh intelektual merangkap Menteri Luar Negeri, Ahmet Davutoğlu (2009-2014), strategi politik ini mulai diterapkan.

Di bawah Davutoğlu, nama seperti Yerusalem, dan (mengejutkannya) Sarajevo mulai kerap naik dalam pembahasan. Isu pendudukan Palestina menjadi sering beriringan dengan isu Azerbaijan yang memang menjadi tetangga dekat Turki. Kritik terhadap kudeta pemerintahan Ikhwanul Muslimin, Mohammad Mursi di Mesir dan represi terhadap mereka, hubungan emosionil dengan Muslim Bosnia-Herzegovina dan konflik dengan Presiden Suriah Bashar Assad mewarnai cakupan isu luar negeri Turki. (Yohanan Benhaïm and Kerem Öktem :2016)

BACA JUGA  Membaca Langkah Biden di Afghanistan

Davutoğlu membawa Turki sebagai pemain dalam politik internasional disebabkan lokasi geografis dan kepentingan sejarahnya sebagai pewaris Kesultanan Turki. Davutoğlu sendiri tak pernah menyebut neo-ottomanisme sebagai visi mereka. Sebaliknya, ia melihat istilah itu sebagai pandangan negatif terhadap politik luar negeri Turki Usmani. Dalam satu kesempatan, pada tahun 2013, Davutoğlu menyatakan;

“Mengapa jika seluruh Eropa membuka seluruh perbatasan mereka dan menyatukannya, mereka tidak disebut Neo-romawi atau Kerajaan Suci Romawi Baru, tetapi ketika kami mengajak orang-orang untuk hidup bersama seperti satu abad yang lalu dan mengajak berkumpul sekali lagi, kami dituduh sebagai Neo-Ottoman?” (Hakan Yavuz: 2016)

Meski demikian, bukan berarti ia menolak mewarisi kejayaan Turki Usmani. Pada tahun 2009 ia pernah mengatakan, “Kesultanan Turki Usmani meninggalkan warisan. Mereka menyebut kita Neo-Usmani. Ya, kita adalah Usmani baru. Kita didorong untuk melakukan perjanjian dengan negara tetangga. Dan kita bahkan menuju Afrika. Kekuatan besar (dunia) cemas akan hal itu.” (Hakan Yavuz: 2016)

Dalam situs kementerian Luar negeri Turki, ‘soft-power’ diterjemahkan dalam tiga karakter kunci: demokrasi, ekonomi, dan perdagangan; dan ‘soft power’ Eropa. Dalam referensi lain yang dirujuk situs tersebut Turki digambarkan sebagai inspirasi dan pengaruh bagi dunia Islam.

Tetapi sebenarnya lebih dari itu. Kerja sunyi ‘soft power’ Turki juga termanifestasi lewat bertumbuhnya wadah intelektualitas masyarakat Turki dalam munculnya sejumlah think-tank berpengaruh. Di Turki ada setidaknya 30-an think tank yang saling bersaing memperebutkan pengaruh politik. (Kubilay Arin; 2015)

Think tank di Balik Erdogan

Salah satu think tank yang layak dikemukakan dalam perkembangan Turki saat ini adalah Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı  atau The Foundation  for Political, Economic and Social Research (SETA). SETA  adalah salah satu think tank berpengaruh di Turki. SETA dianggap sebagai sebuah think-tank pro-pemerintah Erdogan yang amat dekat dengan lingkaran elit Islam di pemerintahan. (Kubilay Arin; 2015)

SETA menurut Kubilay Arin dalam Turkish Think Tanks, The AKP’s Policy network From neo-Gramscian and neo-Ottoman Angles, memiliki akses langsung ke para penghubung kekuasaan di partai AKP dan rekan mereka di institusi negara, media dan perusahaan Muslim. (Kubilay Arin; 2015)

Cakupan riset SETA menjangkau mulai dari ekonomi, media dan masyarakat, keamanan, hukum, strategi hingga studi Eropa. SETA memiliki perwakilan peneliti di Kairo, Amerika Serikat, Berlin dan Brussel sebagai pusat studi Uni Eropa.

SETA bukanlah think-tank ala kadarnya. Riset-riset ilmiah SETA digarap secara serius dan menjadi landasan kebijakan pemerintah Turki. Lewat publikasi dan riset SETA, ‘soft power’ di Turki meraih pengaruh lebih dalam. Sebagai penjaga gerbang mereka menunjukkan kemampuan mereka dalam memproduksi narasi ‘soft power’ sambil berpartisipasi secara konstruktif membenahi kebijakan publik. (Yohanan Benhaïm and Kerem Öktem :2016)

SETA, think tank di balik kesuksesan politik Erdogan.

Di balik SETA adalah sejumlah akademisi dan intelektual yang meski berlatar pendidikan Barat namun menolak liberalisme ala barat. Di Turki, intelektual ini lebih dipengaruhi oleh sosialisasi Islami mereka. Yayasan-yayasan filantropi Islami membangun jaringan untuk merekrut dan memobilisasi intelektual akademik yang menjanjikan untuk mengimplementasikan proyek politik dan ekonomi mereka di dalam negeri dan luar negeri yang sejalan dengan donator mereka. (Kubilay Arin; 2015)

Pembiayaan skala besar dari yayasan relijius menarik minat banyak peneliti dan mempengaruhi topik penelitian, pertanyaan penelitian dan proposal kebijakan mereka. Infrastruktur semacam ini membangun sistem hirarki dan kekuasaan melalui birokrasi dan kementerian. AKP memakai jaringan ini untuk menggantikan birokrat pro-Gulenis dengan intelektual yang sejalan dengan mereka. (Kubilay Arin; 2015)

Salah satu pendiri SETA, Ibrahim Kalin, adalah intelektual Turki yang meraih gelar doktoral di George Washington University. Ia menjadi pakar studi Islam dan terlibat dalam penyuntingan buku penting, salah satunya adalah Encyclopedia of Philosophy, Science, and Technology in Islam, Oxford University Press (2014). Ibrahim Kalin juga menulis untuk berbagai media seperti Al-Jazeera, The Guardian, The New York Times, Washington Post dan lainnya.

BACA JUGA  Dugaan Penipuan hingga UU ITE, Yusuf Mansur Bakal Dilaporkan Polisi

Kalin menjadi salah satu representasi intelektual Turki yang memberi pengaruh pada kebijakan luar negeri Turki. Pada tahun 2018 ia ditunjuk sebagai wakil ketua Dewan Keamanan dan Kebijakan Asing Kepresidenan Turki di bawah Erdogan. Saat ini ia masih menjabat sebagai juru bicara Erdogan.

Menarik bagaimana Ibrahim Kalin dalam sebuah artikelnya di tahun 2011 membahas ‘soft power’ Turki. Dalam Soft Power and Public Diplomacy in Turkey (2011), Kalin mendorong paradigma alternatif bagi politik luar negeri Turki. Menurutnya,

“Soft power Turki berbeda dari negara lain dalam bentuk dan kontennya. Soft power Turki potensial, yang membentang dari Balkan, Timur Tengah hingga bagian dari dalam dari Asia Tengah, muncul dari pengalaman historis dan budaya yang diwarisinya.” (Ibrahim Kalin: 2011)

Tentu saja yang dimaksud Kalin adalah warisan Turki Usmani. Dalam artikel yang sama, ia menyebutkan bahwa faktor kesamaan dari berbagai bangsa mulai dari Arab, Kazakh, Turkmen, Armenia, Uzbek, Turki, Bosnia, Kurdi, Yahudi, Yunani dan lainnya adalah komunitas dari pengalaman masa Turki Usmani yang mereka alami, berbagi dan bangun bersama. (Ibrahim Kalin: 2011)

Dalam konteks politik luar negeri, Kalin menolak istilah ‘neo-ottomanisme.’ Sebaliknya menurut dia, imajinasi baru geopolitik dan kesempatan baru Turki dalam sistem politik global memberikan memberi masyarakat kesempatan untuk melakukan rekonsiliasi dengan sejarah dan geografi. “Mengingat pengalaman ini (Turki Usmani-pen), memberi peran penting dalam definisi soft power Turki,” demikian jelas Kalin. (Ibrahim Kalin: 2011)

Tetapi apakah para intelektual ini sekedar penyokong bagi kekuasaan AKP di Turki atau mereka memang memiliki visi yang sebenarnya sejalan? Tentu saja terlalu naïf jika melihat para intelektual ini benar-benar netral. Sebaliknya, terlalu picik juga melihat para intelektual ini sekedar alat-alat kekuasaan AKP.

Jika kita melihat kembali pernyataan Kalin pada tahun 2011 (saat itu ia belum menduduki jabatan dalam pemerintahan), kita sebenarnya melihat adanya kesamaan visi antara intelektual seperti Kalin (dan tentunya yang berada dalam SETA), serta figur-figur politik AKP yang ada dalam pemerintahan Turki.

Salah satu argumen penting dalam hal ini adalah dengan melihat produk dari SETA itu sendiri. SETA sudah beberapa tahun ini konsisten menelurkan satu proyek prestisius, yaitu European Islamophobia Report. Laporan mendalam dari berbagai negara di Eropa digarap serius oleh para akademisi dari negara terkait. Laporan tahun ini, yaitu European Islamophobia Report 2019 disajikan lebih dari 800 halaman dan membedah fenomena islamophobia dari 32 negara di Eropa. Bukan hanya melaporkan berbagai peristiwa terkait islamophobia, tetapi laporan ini juga merekomendasikan kebijakan untuk memerangi islamophobia di berbagai negara di Eropa.

Laporan ini setidaknya menjadi salah satu argumen bahwa intelektual Turki dalam SETA memiliki visi yang mengadvokasi persoalan umat Islam dan bukan ‘sekedar’ pembenaran kekuasaan yang menyajikan laporan secara asal-asalan.

Sekali lagi, alih-alih melihat kerja-kerja intelektual Turki ini sebagai alat kekuasaan, akan lebih bijak jika kita melihat think tank semacam SETA bekerja saling memanfaatkan dengan kekuasaan. Lagipula betapapun think tank mengaku netral mereka pasti memiliki kepentingan yang sama, yaitu kepentingan ideologis yang sejalan baik dengan pemerintah maupun donator mereka.

Satu hal yang lebih penting bagi kita adalah bagaimana umat Islam di Turki tidak hanya bersandar pada politisi semata, tetapi visi mereka, entah bisa disebut’ neo-ottoman’ atau istilah lain, visi tersebut diterjemahkan dengan kerja-kerja sistematis jangka panjang. Kerja-kerja sistematis ini menjadi sebuah jaringan besar yang juga mendidik, mengkader, membiayai dan memobilisasi intelektual Turki bekerja dalam senyap memberi pengaruh kepada pemegang kekuasaan.

Pertanyaannya, terkait inspirasi Turki di Indonesia, sudahkah yayasan-yayasan Islam memberi porsi dukungan mereka kepada kerja-kerja intelektual, membangun jejaring intelektual, sehingga para intelektual seperti Kalin atau SETA di Turki, memberi pengaruh pada kehidupan politik jangka panjang, dan bukan pragmatisme politik elektotral sesaat saja?

 

 

 

 

Ingin Langganan Artikel?
Daftarkan emailmu di sini untuk mendapatkan update artikel terbaru.
Anda dapat berhenti langganan kapan saja.
Anda mungkin juga berminat