RUU HIP Diubah Menjadi RUU BPIP, MIUMI Aceh: Ini Penipuan Terhadap Rakyat

KIBLAT.NET, Banda Aceh – Meskipun tuntutan dari berbagai elemen masyarakat semakin menguat, namun DPR-RI nampaknya belum menunjukkan rencana untuk mencabut Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) dari prolegnas prioritas 2020.

Bahkan dalam perkembangan terbaru, DPR-RI malah berencana tetap melanjutkan pembahasan RUU ini dengan berbagai dalih dan mengganti namanya menjadi Rancangan Undang-Undang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (RUU BPIP).

Hal ini tentu menimbulkan reaksi dari berbagai pihak. Salah satunya dari Ketua Majelis Intelektual & Ulama Muda Indonesia (MIUMI) Provinsi Aceh, Dr. Muhammad Yusran Hadi, Lc., MA yang menilai sikap DPR-RI ini tidak sesuai dengan aspirasi rakyat.

Yusran justru mencurigai ada agenda tertentu di balik pembahasan RUU tersebut. Mengingat banyak elemen bangsa yang menolak namun namun PDIP sebagai penggagas RUU dan partai koalisinya tetap bersikeras untuk mengesahkan RUU ini menjadi UU.

“Ini menjadi tanda tanya kita, ada apa dibalik RUU ini? Patut dicurigai ada agenda besar yang diinginkan untuk kepentingan komunis,” ujarnya kepada Kiblat.net pada Jumat (17/07/2020).

Dalam hal ini, DPR dan pemerintah justru seperti tidak punya kepekaan dengan penolakan yang massif terhadap RUU HIP. Sikap mereka ini telah mengecewakan dan mengkhianati rakyat.

Di samping itu, Yusran yang juga merupakan anggota Majelis Pakar Parmusi Provinsi Aceh memandang pergantian nama menjadi RUU BPIP sebagai bentuk penipuan terhadap rakyat Indonesia.

BACA JUGA  Kyai Said Aqil Siroj Positif Covid-19

“Substansinya tetap sama. Yang diganti bajunya atau casingnya saja. Berarti ini menipu rakyat Indonesia,” tuturnya.

RUU HIP sendiri menurut banyak pihak terindikasi mengakomodir paham komunis karena tidak memasukkan TAP MPRS no 25 tahun 1966 tentang pelarangan PKI dan komunisme/marxisme-leninisme di Indonesia dalam konsideran. Selain itu, RUU HIP dinilai telah merubah pancasila sebagai dasar negara yang merupakan kesepakatan luhur para pendiri bangsa.

Sikap penolakan pun datang dari berbagai kalangan. MUI melalui maklumatnya, pernyataan sikap dari ormas-ormas Islam, organisasi-organisasi purnawirawan TNI-Polri, pemuda, keagamaan dan berbagai elemen bangsa yang menolak RUU HIP dan paham komunis serta meminta pemerintah dan DPR-RI untuk menghentikan pembahasannya dan mencabutnya dari prolegnas.

Maka menurut hemat Yusran, pemerintah sebaiknya membubarkan BPIP ketimbang membahas RUU yang akan memperkuat kedudukannya.

“BPIP dibubarkan saja karena ini tidak ada manfaatnya. Justru banyak mudharatnya. Lembaga ini telah membuat kegaduhan dan merusak persatuan bangsa serta menghancurkan pancasila,” ujarnya.

“Selain itu, menghabiskan uang negara untuk kepentingan pendukung presiden. Gaji orang-orang yang duduk di lembaga ini sangat besar dan tidak masuk akal, dari 70 juta sampai 120 juta perbulan sesuai dengan posisinya. Bandingkan dengan gaji PNS, TNI, dan Polri. Jauh sekali perbedaannya. Sangat tidak adil dan tidak manusiawi,” sambung Yusran.

Namun Yusran juga mengapresiasi langkah PKS dan Partai Demokrat yang sejak awal sampai saat ini menolak RUU HIP.

BACA JUGA  Siapkan Naskah Khutbah Jumat, Kemenag Gandeng Ulama dan Akademisi

“Kita berharap PKS dan demokrat menjadi pengawal rakyat di DPR dan terus menolak RUU ini. Kita juga berharap partai-partai lain mengambil sikap yang sama dengan PKS dan demokrat demi membela NKRI dan menolak PKI/komunisme,” pungkasnya.

Reporter: Azzam Diponegoro
Editor: Rusydan Abdul Hadi

Ingin Langganan Artikel?
Daftarkan emailmu di sini untuk mendapatkan update artikel terbaru.
Anda dapat berhenti langganan kapan saja.
Anda mungkin juga berminat