... Waktu Shalat
...
Shubuh
...
Dzuhur
...
Ashar
...
Maghrib
...
Isya
...

In Depth

Muslim Bosnia Di Bawah Bayang-Bayang Genosida

Foto: Pembantaian Srebrenica

Oleh: Beggy Rizkiansyah, kolumnis Kiblat.net

KIBLAT.NET – Seperempat abad telah berlalu ketika di sebuah wilayah bernama Srebrenica, sekelompok pengungsi muslim Bosnia di bawah perlindungan tentara PBB malah menemui nasib tragis. Alih-alih mereka berlindung dari kekejaman pasukan Serbia-Bosnia, para pengungsi ini malah dihabisi setelah terkepung dan ditinggalkan begitu saja oleh pasukan keamanan PBB.

11 Juli 1995, Di bawah kepungan Ratko Mladic, pemimpin pasukan Serbia-Bosnia, Srebrenica diperintahkan untuk dikosongkan atau “akan ada pembalasan terhadap orang-orang Turk,” sebuah ejekan yang mengancam para Muslim Bosnia di Srebrenica.

Sore harinya, di Hotel Fontana, Mladic memberikan ultimatum pada pemimpin pasukan PBB yang berada di bawah kuasa pasukan Belanda. Kepada Komandan Batalion Belanda tersebut, Thom Karremans, ia memberikan opsi, “keselamatan atau lenyap.”

Mladic akhirnya hanya membolehkan wanita dan anak-anak perempuan serta orang usia lanjut yang boleh keluar dari Potocari, Srebrenica. Pria dan anak laki-laki yang tetap tinggal di Srebrenica akhirnya dibantai. Sekitar 8.300 orang tewas dalam pembunuhan massal ini.

Tragedi Srebrenica terjadi di antara genosida terhadap Muslim Bonia di tahun 1992-1995 yang membunuh sekitar 100 ribu orang. Perempuan bukannya selamat dalam genosida Bosnia. Sekitar 20 ribu sampai 50 ribu perempuan, dewasa dan anak-anak menjadi korban pemerkosaan biadab selama genosida tersebut. Pemerkosaan terjadi secara sistematis dan dalam skala besar oleh para pemimpin pasukan.

Pemerkosaan tidak saja dilakukan oleh pasukan Serbia Bosnia, tetapi juga oleh pasukan Republika Srpska, dalam kamp konsentrasi pada saat konflik berlangsung. Selma, salah seorang penyintas yang saat itu menjadi korban perkosaan hingga mengandung ditinggalkan begitu saja, sebelum para tawanan kamp tersebut akhirnya dibebaskan oleh pasukan Bosnia.

Selma bukan sendirian, pemerkosaan lebih tragis dialami Ziba, ibu dari dua orang putri yang mengalami pemerkosaan massal siang-dan malam, Ziba, bersama 12 wanita dan anak perempuan lain adalah tawanan di sebuah gimnasium saat genosida oleh pasukan Serbia-Bosnia berlangsung.

Tragedi ini seperti tak ada habisnya untuk diceritakan. Genosida terhadap Muslim Bosnia selama 1992-1995 terjadi diawali politik pasca runtuhnya negara komunis Yugoslavia. Yugoslavia terpecah menjadi  6 republik: Bosnia – Herzegovia, Kroasia, Makedonia, Montenegro dan Serbia-Slovenia. Kroasia dan Slovenia mendeklarasikan kemerdekaan mereka pada tahun 1991.

Pada bulan Maret 1992, di bawah kepemimpinan Alija Izetibegovic, Bosnia dan Herzegovia mengadakan referendum untuk memilih kemerdekaan. Referendum dengan lebih dari 60% dari empat juta populasi dukungan akhirnya memilih kemerdekaan.  Di Montenegro yang mayoritas adalah orang Serbia, bergabung dengan Serbia.

Persoalan menyeruak tatkala 31% populasi orang Serbia-Bosnia memboikotnya. Mereka tetap ingin menyatu dengan Serbia. Mereka, di bawah kepemimpinan politisi Serbia-Bosnia, Radovan Karadzic, kemudian membentuk Republik Serbia-Bosnia Herzegovia (kini dikenal dengan Republik Sprska).

Ratko Mladic (kiri) dan Radovan Karadzic (kanan) para pelaku pembantaian Muslim Bosnia.

Karadzic didukung Presiden Serbia, Slobodan Milosevic yang memimpikan Serbia Raya (Greater Serbia), Karadzic dan Milosevic kemudian terlibat aktif dalam genosida terhadap Muslim Bosnia di tahun 1992.  Kekejaman- demi kekejaman terus berlangsung terhadap Muslim Bosnia selama tahun 1992-1995. Genosida baru berhenti setelah ditandatanginya perjanjian Dayton, di Amerika Serikat pada 21 november 1995.

Perjanjian yang dimediasi Amerika Serikat ini memang (akhirnya) mampu menghentikan genosida terhadap Muslim Bosnia. Tetapi sebenarnya perjanjian ini lebih banyak merugikan pihak Bosnia-Herzegonia itu sendiri, bahkan hingga kini.  Kota Dayton yang mengisolasi Presiden Bosnia-Herzegovina, Alija Izetibegovic, Presiden Serbia Slobodan Milosevic dan Presiden Kroasia Franco Tudjman ini lebih banyak diorkestrasi oleh Utusan AS untuk Balkan, Richard Holbrooke.

Holbrooke yang berambisi menapaki jejak perjanjian Camp David ala Jimmy Carter, mendiktekan berbagai hal, dari siapa yang berhak menghadiri rapat, apa yang bisa diberitahukan kepada pers, hingga laporan apa yang harus diberikan kepada Washington.

Bagaimana pun, delegasi Bosnia dalam tekanan. Pihak AS menganggap delegasi Bosnia ‘membandel.’ Pihak Bosnia diberitahu oleh pihak AS bahwa jika mereka terlalu berpegang pada detil, mereka sama saja dengan membunuh rakyatnya sendiri. Satu bukti bahwa AS sebenarnya tidak terlalu peduli dengan pendapat pihak Bosnia. Pihak Bosnia akhirnya menerima tawaran yang sesungguhnya merugikan mereka, setelah AS mengancam akan mundur dari mediasi ini.

BACA JUGA  Hadapi Pandemi Covid-19, Jokowi Ingin Pemerintah Kerja Cepat & Efisien

Perjanjian ini pun tak lepas dari kepentingan AS. Daniel Serwer, yang juga menjadi delegasi AS mengatakan bahwa Pemerintahan Presiden AS saat itu, Bill Clinton ingin segera menyelesaikan situasi di Bosnia secepatnya sebelum menghadapi kampanye pemilihan ulang melawan Senator Robert Dole.

Dole mengkritik keras Clinton karena tidak mengebom Serbia seperti yang pernah dijanjikannya satu setengah tahun sebelumnya. Bagaimanapun menurut Serwer, momentum untuk menghentikan perang lebih ditentukan kebutuhan AS ketimbang Bosnia.

Perjanjian itu berakhir dengan membagi wilayah Bosnia hampir separuhnya. 51% untuk federasi Bosnia-Herzegovia  dan 49% untuk Republik Srpska, sebuah kota bernama Brcko di bawah administrasi internasional.  Pengakuan internasional atas Republik Sprska bukan saja merugikan, tetapi menyakitkan. Republik ini berdiri di atas genosida dan kamp-kamp konsentrasi Muslim atas perintah pemimpinnya, Radovan Karadzic.  Tak kalah menyedihkan tentunya tak ada satupun pasal perjanjian yang menyebut kejahatan dari Karadzic atau Milosevic.

Slobodan Milosevic, Radovan Karadzic dan Ratklo Mladic memang akhirnya divonis bersalah atas genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan oleh Internasional Criminal Tribunal for the former Yugoslavia (ICTY) yang dibentuk oleh PBB. Tetapi sesungguhnya Perjanjian Dayton mewariskan masalah yang tak selesai hingga kini. 25 tahun setelah Tragedi Srebrenica, Muslim Bosnia masih dibayang-bayangi kekhawatiran.

Perjanjian Dayton memang menghentikan perang, tetapi tidak menghentikan masalah bagi Bosnia. Dalam lima tahun terakhir, setidaknya 5% warganya telah bermigrasi keluar mencari penghidupan yang lebih baik. Pada tahun 2014, 2 dari 3 pemuda di Bosnia menganggur. Negara itu berkali-kali diguncang demonstrasi terkait kehidupan yang tak membaik. 30 Mei kemarin, Bosnia kembali diguncang demonstrasi. Ribuan orang  melakukan protes atas buruknya pemerintahan, korupsi dan muak atas retorika nasionalisme.

Retorika nasionalisme memang api yang terus membara. Perjanjian Dayton mewariskan rakyat Bosnia Herzegovina salah satu sistem politik sekular yang paling rumit di dunia. Negara dengan populasi sekitar 3.8 juta jiwa tersebut dilandasi sistem politik berdasarkan etnis dengan diperintah tiga presiden, 14 perdana menteri dan 180 menteri. Sementara pendapatan para anggota legislatif di Bosnia salah satu yang tergolong terkaya di Eropa.

Bosnia-Herzegovia terdiri dari dua entitas: Federasi Bosnia dan Herzegovina dan Republik Srpska. Tiga Presiden memimpin Bosnia-Herzegovina: Satu orang Bosniak, satu Serbia dan satu lagi Kroat. Sistem politik etnis ini terus membakar politik di Bosnia. Terlebih kini Bosnia sedang dihadapi gelombang Islamophobia.

European Islamophobia 2019 Report menyebutkan telah terjadi berkali-kali peristiwa terkait islamophobia di Bosnia-Herzegovina. Peristiwa Islamophobia ini bahkan termasuk di antaranya, penyangkalan terhadap terjadinya genosida terhadap Muslim Bosnia oleh otoritas Serbia.

Bukan hanya itu, serangan-serangan fisik dan verbal terhadap umat Islam, atau symbol-simbol komunitas Islam juga kerap terjadi dan dilakukan oleh warga sipil dan elit agama, terutama di Republik Srpska dan wilayah mayoritas orang Kroat. Hal ini juga terkadang melibatkan pendukung klub sepak bola di kota-kota yang didominasi orang Serbia-Bosnia.(Hikmet Karcic: 2020)

Pada 6 Januari 2019, Srebrenica Genocide Memorial di Potocari dikotori sekantong usus babi. Menurut pihak Srebrenica Genocide Memorial hal itu terjadi di masa liburan kaum Kristen Ortodoks, saat yang ramai bagi mereka untuk memotong babi (Hikmet Karcic: 2020).

Sehari kemudian, seorang Pendeta Ortodoks di Srebrenica, Alexaner Mladenovic, terlihat dalam rekaman video menyanyikan lagu salut Kosovo dan orang Serbia di Srebrenica.Pada 8 Januari, dua tentara Serbia-Bosnia menyanyikan lagu kebencian terhadap bulan Ramadhan (Hikmet Karcic: 2019).

Pada 3 Maret, Masjid di Prijedor dikotori grafiti dengan slogan nasionalis Serbia yang ofensif. 8 hari kemudian, di Kozarac, dekat Prijedor, seorang Bosniak, diserang secara fisik dan verbal karena memasang stiker Bosnia-Herzegovina (Hikmet Karcic: 2019).

Insiden Islamophobia juga menyerang ulama. Antara 3 Maret sampai 21 September, Imam Emir Nuhic dari Blagaj, menerima ancaman kematian dari Daniel Rajkovic via Facebook.  Masih di Bulan Maret. Islamophobia dipertontonkan secara  terang-terangan dalam parade Ravnagora Chetnik Movement, kelompok neo-fasis  paramiliter neo-fasis nasioonalis Serbia di kota Visegard. Mereka menyanyikan lagu yang mengancam orang-orang Bosniak (Hikmet Karcic: 2020).

BACA JUGA  Apakah Shalat Idul Adha Menggugurkan Kewajiban Shalat Jumat?

Pada 8 Juni, empat makam Muslim di Kazanbasca di rusak oleh orang tak dikenal. Masjid di Zvornik juga mendapat aksi vandalistik pada 25 Juli 2019. Masih banyak peristiwa terkait Islamophobia lainnya. Serangan-serangan seperti ini setidaknya telah membuat jumlah Muslim Bosnia yang bekerja dan tinggal di Republik Srpska menurun (Hikmet Karcic: 2019).

Di Republik Srpska, Bosnia-Herzegovina, politik kebencian terhadap identitas Muslim Bosnia memang lebih kuat. Terjadi berkali-kali penolakan terhadap pengajaran bahasa Bosnia di sekolah-sekolah di sana. Media-media di sana juga terlibat dalam pembentukan opini negatif terhadap umat Islam. Pada Januari 2019, Mufti di Banja Luka, Republik Srpska, Nusret Abdibegovic disebut sebagai ‘mujahidin’ dan ‘mata-mata Inggris’ oleh Tabloid Serbia, Verti. Sebutan ini disiarkan ulang bahkan oleh radio Republik Srpska. .(Hikmet Karcic: 2019)

Sebutan ‘Mujahidin’ tentu bukan pujian, melainkan insinuasi kepada umat Islam yang dikaitkan dengan terorisme. Oleh sebab itu tidak mengherankan jika figur sentral jaringan Islamophobia di Bosnia melibatkan lingkaran akademik yang diklaim sebagai ‘ahli’ terorisme, keamanan dan Islam seperti Predgrag Ceranic dan lainnya (Hikmet Karcic: 2019).

Isu terorisme ini kemudian ‘digoreng’ oleh politisi Islamofobia terutama oleh politisi Serbia-Bisnia, Milorad Dodik. Dodik adalah politisi yang sangat berani menyemburkan isu Islamophobia dan keunggulan etnis. Ia pernah melontarkan isu gerbang pemeriksaan. Dodik, dalam siaran televisi juga pernah menyebut adzan sebagai ‘lolongan.’ Dodik juga menyebut isu genosida terhadap muslim Bosnia sebagai berlebihan dan mengeluhkan terlalu banyak masjid.

Muslimah Bosnia

Dodik yang kini menjabat sebagai Presiden mewakili etnis Serbia-Bosnia di Bosnia-Herzegovia. Pada bulan Februari 2020 melontarkan hasratnya untuk memisahkan Republik Srpska dari Bosnia Herzegovina. Dodik saat itu beralasan bahwa Perjanjian Dayton telah berakhir, sebab ada faktor intervensi internasional.

“Kami akan melakukan ini, dan tidak ada yang dapat dihentikan oleh Amerika Serikat atau siapapun, karena kami percaya Perjanjian Dayton telah pecah, terutama karena faktor intervensi internasional,” kata Dodik.

Dodik sedang memainkan retorikanya. Ia adalah salah satu politisi anti-barat sekaligus pro-Rusia. Pada tahun 2018, kepolisian Serbia-Bosnia membeli 2.500 senapan otomatis dari Serbia. Beberapa minggu sebelumnya, pusat pelatihan di bawah konsultan Rusia juga didirikan.

Dodik, beralasan bahwa mereka perlu mempersenjatai polisi untuk melawan terorisme. Sebelumnya pada 2015, Kementerian dalam negeri Republik Srpska menandatangani perjanjian dengan Moskow untuk pelatihan kontra-terorisme.

Dodik juga menjalin hubungan klub motor Rusia, Night Wolves yang memiliki hubungan erat dengan Putin. Selain itu dukungan pada Dodik didapat dari kelompok paramiliter Serbia, ‘Serbian Honour.’ Kelompok ini bahkan berparade di Banja Luka, Republik Srpska, Bosnia-Herzegovina. Kelompok paramiliter ini disebut mendapat pelatihan oleh Rusia di Serbia.

Putin jelas memiliki kepentingan di Balkan. Rekam jejak ‘Doktrin Putin’ yang melakukan intervensi terhadap negara-negara yang berkaitan dengan kepentingan politik Rusia, bukan isapan jempol. Setelah Gerogia, Ukraina, bahkan Serbia, kini Bosnia-Herzegovina merupakan wilayah yang sarat kepentingan bagi Putin.

Retorika ultranasionalis, anti-barat, anti-Islam Dodik menjadi pion yang sempurna bagi Putin untuk menghalangi kepentingan Uni Eropa di Balkan. Dodik telah berhasil menggagalkan langkah Bosnia menuju NATO. Apalagi setelah Kroasia dan Serbia yang semakin dekat menuju Uni Eropa, politik Dodik di Republik Srpska mampu melakukan destabilitasi wilayah Balkan dan mengganggu kepentingan Uni Eropa di sana.

Di tengah semua dinamika geopolitik di Balkan, Muslim Bosnia menghadapi satu hal yang pasti. Bayang-bayang genosida di masa lalu mulai menghantui mereka. Jika Islamophobia di Bosnia-Herzegovia tak kunjung reda bukan tak mungkin semakin membuat bayang-bayang itu terlihat nyata. Terlebih Bosnia kini tak lebih dari negara mayoritas muslim yang tak berdaya dalam sistem sekular yang amat rumit dan rentan dimanfaatkan pihak lain untuk mengaduk-aduk wilayah Balkan. Semoga tidak!

 

 

 

 


Jika tulisan ini bermanfaat bagi Anda dan banyak orang, dukung kami membantu terus menginformasikan berita dan tulisan terbaik untuk Anda. Kiblat.net adalah media Islam independen non-partisan yang dikelola mandiri. Anda dapat memberikan donasi terbaik supaya kami dapat terus bekerja di bidang dakwah media.

Donasi Sekarang

Share on Facebook Share on Twitter

Apa Reaksi Anda Tentang Artikel Ini?

Ikuti Topik:

Berikan komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 

Berita Lainnya

Indonesia

Majelis Hakim Anggap Penyerang Novel Baswedan Ksatria

Majelis Hakim menganggap dua penyerang Novel Baswedan sebagai seorang ksatria.

Jum'at, 17/07/2020 00:08 0

Indonesia

Penyerang Novel Divonis 1,5 dan 2 Tahun Penjara

Persidangan kasus penyiraman air keras Novel Baswedan akhirnya selesai.

Kamis, 16/07/2020 23:57 0

Amerika

Sering Tak Pakai Masker, Presiden Brazil Kembali Dinyatakan Positif Corona

Hasil tes Covid-19 Presiden Brazil, Jair Bolsonaro kembali positif, ungkap sang presiden kepada wartawan di Brasilia pada Rabu (15/07/2020).

Kamis, 16/07/2020 09:29 0

Indonesia

Jelang Pembacaan Vonis Terhadap Penyerangnya, Novel Baswedan Tidak Berharap Apapun

Penyidik KPK Novel Baswedan mengaku tidak berharap apapun terhadap vonis yang akan dijatuhkan majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada hari ini (16/07/2020) kepada dua orang terdakwa penyerang dirinya.

Kamis, 16/07/2020 08:23 0

Indonesia

Banjir Bandang Luwu Utara: BNPB Belum Bisa Pastikan Pemicunya

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) masih belum bisa memastikan pemicu terjadinya banjir bandang di enam kecamatan di Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan. Saat ini BNPB masih mengumpulkan data-data lapangan.

Kamis, 16/07/2020 07:40 0

Indonesia

RDP dengan Baznas, Anggota Komisi VIII: Seolah Kehilangan Visi

Komisi VIII DPR-RI mengadakan rapat dengar pendapat (RDP) dengan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) di Gedung DPR Jakarta pada Rabu (15/7/2020). Agenda rapat membahas evaluasi kinerja dan anggaran TA 2020, evaluasi anggaran penyaluran program sosial, dan isu-isu aktual berikut solusinya.

Kamis, 16/07/2020 06:55 0

Info Event

Pandemi Covid-19 Belum Usai, KAMMI Turki Gelar Daurah Marhalah I Virtual

Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Turki sukses menggelar Daurah Marhalah I atau Latihan Kepemimpinan Tingkat I virtual perdana dalam sejarah panjang pengkaderan KAMMI. Pasalnya dikarenakan kondisi wabah Covid-19 yang melanda Turki menyebabkan akses berpergian dan izin untuk melakukan kegiatan berkumpul menjadi terbatas. Oleh karena itu KAMMI Turki berinisiatif mengadakan kegiatan ini via Zoom salah satu aplikasi meeting berbasis online.

Kamis, 16/07/2020 06:22 0

Indonesia

Mardani: Saatnya Kebijakan New Normal Dievaluasi

Anggota Komisi II DPR RI, Mardani Ali Sera minta Presiden Joko Widodo segera melakukan evaluasi kebijakan New Normal.

Rabu, 15/07/2020 21:09 0

Indonesia

Dongkrak Ekonomi, Arief Poyuono Minta Jokowi Legalkan Judi

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Arief Poyuono menyarankan kepada Presiden Jokowi untuk melegalkan judi kasino dan togel.

Rabu, 15/07/2020 14:55 0

Suriah

Tak Kunjung Dipulangkan, Kerabat Anak Yatim Eks-ISIS Gugat Pemerintah Kanada

Gugatan itu meminta pengadilan untuk memerintahkan pemerintah Kanada agar mematuhi tugasnya.

Rabu, 15/07/2020 07:17 0

Close