Fraksi PKS: Apa Urgensi RUU BPIP?

KIBLAT.NET, Jakarta – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mempertanyakan tiga hal atas perubahan RUU HIP menjadi RUU BPIP. Pertama status RUU, kedua prosedur perundang-undangan dan ketiga, urgensi.

“Pertama, soal status RUU BPIP ini apa harus jelas. Apakah DIM Pemerintah atas RUU HIP atau inisiatif RUU baru dari pemerintah. Keduanya berimplikasi pada prosedur yang diatur dalam undang-undang. Dan, ini akan menjawab pertanyaan,” katanya kepada Kiblat.net melalui siaran persnya pada Jumat (17/07/2020).

Soal prosedur, kata dia, Kalau Daftar Inventaris Masalah (DIM) pemerintah atas RUU HIP, artinya sikap pemerintah melanjutkan RUU HIP. Kalau RUU inisiatif (baru) harus dibahas sesuai prosedur dari awal. Yaitu diajukan, dibahas Baleg, untuk dimasukkan prolegnas, dan disetujui Paripurna.

“Dan yang ketiga, apa urgensi RUU BPIP? Sehingga pemerintah sepertinya serius mengajukan apalagi di tengah kondisi pandemi sekarang. Toh, BPIP sudah ada, dibentuk dengan Perpres, dan sudah seharusnya menunjukkan kinerjanya,” tuturnya.

“Tinggal dibuktikan dulu peran dan kiprahnya dalam memperkuat Pancasila karena publik justru melihat lembaga ini lebih banyak kontroversinya daripada kinerjanya,” sambungnya.

Maka, pimpinan DPR harus menjelaskan kepada Fraksi-Fraksi terkait status, prosedur, dan urgensinya. Semua itu ada alas formilnya berupa surat resmi. Dan semua akan diproses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Sudah tentu tidak bisa diputuskan secara lisan melalui pernyataan publik.

Reporter: Taufiq Ishaq
Editor: Izhar Zulfikar

Ingin Langganan Artikel?
Daftarkan emailmu di sini untuk mendapatkan update artikel terbaru.
Anda dapat berhenti langganan kapan saja.
Anda mungkin juga berminat