Pernah Jadi Napi, Ahok Tak Bisa Jadi Menteri

KIBLAT.NET, Jakarta – Beredar isu bahwa mantan narapidana penistaan agama, Basuki Tjahaja Purnama menjadi menteri kabinet Jokowi. LBH Street Lawyer menegaskan menegaskan bahwa Ahok tak bisa jadi menteri karena pernah menjadi napi.

Anggota LBH Street Lawyer, Sumadi Atmaja menekankan bahwa larangan tersebut tertuang dalam Pasal 22 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara.

“Maka, apabila ternyata benar Ahok diangkat menjadi Menteri oleh Presiden, maka hal tersebut jelas bertentangan dengan Pasal 22 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Dimana pengangkatan Ahok sebagai Menteri terbentur dengan syarat untuk diangkat sebagai menteri,” paparnya kepada Kiblat.net melalui siaran persnya pada Ahad (05/07/2020).

“Seseorang haruslah tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih,” sambungnya.

Maka, pihaknya menolak tegas jika benar Ahok dijadikan menteri oleh Jokowi. Sebab, Ahok melanggar Pasal 156a huruf a KUHP yang memiliki ancaman pidana 5 (lima) tahun penjara.

“LBH Street Lawyer tegas menolak Ahok menjadi menteri. Karena Ahok pernah dipidana karena melakukan tindak pidana penodaan agama sebagaimana diatur dalam Pasal 156a huruf a KUHP yang memiliki ancaman pidana 5 (lima) tahun penjara,” pungkasnya.

Reporter: Taufiq Ishaq
Editor: Izhar Zulfikar

BACA JUGA  Terindikasi Unlawfull Killing, Komnas HAM Minta Penembakan Laskar Dilanjut ke Pengadilan

 

Ingin Langganan Artikel?
Daftarkan emailmu di sini untuk mendapatkan update artikel terbaru.
Anda dapat berhenti langganan kapan saja.
Anda mungkin juga berminat