... Waktu Shalat
...
Shubuh
...
Dzuhur
...
Ashar
...
Maghrib
...
Isya
...

News

Datangi Kejagung, LBH PASTI Minta Proyek Kartu Prakerja Diusut

Foto: Tim LBH Pasti di Kejagung RI

KIBLAT.NET, Jakarta – Tim LBH Pusat Advokasi Hukum dan Konstitusi (LBH Pasti) mendatangi kantor Kejaksaan Agung RI. Mereka memohon kepada Kejagung RI untuk mengusut tuntas Proyek Program Kartu Prakerja dari mulai pengadaan, penunjukan dan penentuan Delapan Mitra Program Kartu Prakerja, maupun Penandatangannya.

“Penunjukan delapan Mitra Proyek Program Kartu Prakerja dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa yakni harus melalui skema tender maupun lelang. Sebab, delapan mitra tersebut memperoleh keuntungan dari para peserta Program Kartu Prakerja yang memilih produk-produk mereka,” kata anggota Tim LBH PASTI, Fathan Ali dalam rilis yang diterima Kiblat.net pada Selasa (30/06/2020).

“Tanpa skema tender dan lelang, maka terjadilah monopoli atau persaingan usaha tidak sehat berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat,” sambungnya.

Pihaknya juga meminta kepada Kejaksaan Agung RI untuk melakukan audit secara menyeluruh dan terpadu terhadap Delapan Mitra Program Kartu Prakerja, terutama menyangkut dasar penentuan harga layanan platform digital pelatihan dalam program kartu prakerja.

“Perlu diteliti secara seksama terkait adanya Mark Up atau tidak. Sebab, di platform yang berbeda pelatihan serupa dapat ditemui secara gratis,” tegasnya.

Fathan menilai, Kejaksaan Agung RI juga perlu melakukan pencarian bahan dan keterangan secara mendalam terkait penggunaan anggaran program kartu prakerja dan pertanggungjawabannya. Sebab, berdasarkan Undang-Undang tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Perbendaharaan Negara, terkait kekayaan yang berasal dari APBN itu ibarat air yang dibuka kerannya mengalir kemanapun disebut sebagai Uang Negara.

BACA JUGA  Tolak RUU HIP, KNBN Solo Raya Sampaikan Piagam Surakarta ke DPRD

“Oleh sebab itu, setiap mitra Program Kartu Prakerja wajib bertanggungjawab di hadapan publik terkait akuntabilitas dan transparansi,” tuturnya.

Terakhir, ia meminta Kejaksaan Agung RI menelusuri Pejabat Negara atau Penyelenggara Pemerintahan ataupun Mantan Staff Khusus sebagai bagian pengurus atau direksi atau komisaris dari salah satu Mitra Program Kartu Prakerja yang mendapatkan manfaatnya. Sebab, hal demikian merupakan “Konflik Kepentingan” sebagaimana Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

“Hal tersebut juga adanya indikasi pada perilaku maladministrasi dan penyalahgunaan wewenang untuk mendapatkan keuntungan pribadi, kelompok, atau korporasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,” pungkasnya.

Reporter: Taufi Ishaq
Editor: Izhar Zulfikar


Jika tulisan ini bermanfaat bagi Anda dan banyak orang, dukung kami membantu terus menginformasikan berita dan tulisan terbaik untuk Anda. Kiblat.net adalah media Islam independen non-partisan yang dikelola mandiri. Anda dapat memberikan donasi terbaik supaya kami dapat terus bekerja di bidang dakwah media.

Donasi Sekarang

Share on Facebook Share on Twitter

Apa Reaksi Anda Tentang Artikel Ini?

Ikuti Topik:

Berikan komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 

Berita Lainnya

Suriah

Seorang Tentara Suriah “Menghilang” Usai Lamar Putri Assad Via Online

Yazan Soltani, seorang prajurit di pasukan rezim Assad, mengabaikan peringatan oleh banyak orang yang dekat dengannya terkait konsekuensi dari video yang ia buat.

Selasa, 30/06/2020 14:43 0

Afrika

Revisi Undang-undang, Gabon Bersiap Legalkan LGBT

Saat ini RUU akan diratifikasi oleh Presiden Ali Bongo. Istri Bongo, Sylvia, telah menyuarakan dukungan untuk RUU ini dengan mengatakan kemampuan untuk mencintai secara bebas tanpa kecaman adalah hak asasi manusia yang mendasar.

Selasa, 30/06/2020 13:42 0

China

Wanita Uighur Dipaksa Gugurkan Kandungan Jika Lewati Batas Jumlah Anak

Cina memaksa perempuan untuk disterilkan atau menggunakan alat kontrasepsi untuk membatasi populasi Uighur dan kelompok minoritas Muslim di wilayah Xinjiang barat.

Selasa, 30/06/2020 13:38 0

News

WHO: Krisis Pandemi Masih Jauh Dari Akhir

Tedros mengatakan bahwa krisis ini masih bisa menjadi lebih parah lagi jika negara-negara di dunia masih enggan mendengarkan saran dari WHO.

Selasa, 30/06/2020 09:06 0

Info Event

Launching Rania Turki, Rumah Besar Perempuan Indonesia di Turki

Dengan semakin meningkatnya jumlah WNI terutama perempuan Indonesia yang tinggal di Turki mendapatkan perhatian dari para aktivis yang berinisiatif untuk menghadirkan organisasi perempuan baru. Organisasi tersebut bernama Rumah Muslimah Indonesia (Rania) Turki yang kemudian melaksanakan launching secara virtual melalui aplikasi Zoom pada Ahad (28/06/2020) dengan tema “Menjadi Perempuan Muslimah Berdaya Bersama Rania”.

Senin, 29/06/2020 12:07 0

Suara Pembaca

Apapun Alasannya, RUU HIP Harus Dibatalkan

Sehubungan dengan polemik Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) yang digagas oleh PDIP dan disetujui oleh semua parpol di DPR-RI kecuali PKS dan Demokrat sehingga mendapat penolakan dari banyak pihak di antaranya MUI seluruh Indonesia, ormas-ormas Islam seluruh Indonesia, organisasi purnawirawan TNI-Polisi dan seluruh elemen bangsa.

Senin, 29/06/2020 11:26 0

Asean

Cerita Rohingya: Minum Air Seni untuk Bertahan Hidup di Laut

Korban selamat yang sudah basah kuyup, sekitar 100 orang, yang kebanyakan wanita dan anak-anak, menunjukkan kisah mengerikan di laut lepas.

Senin, 29/06/2020 07:27 0

Afghanistan

Difitnah Bekerja Sama dengan Rusia, Begini Jawaban Taliban

Kedutaan Rusia di Amerika Serikat juga menyatakan dalam sebuah tweet di Twitter bahwa tuduhan-tuduhan tersebut tidak berdasar dan anonim.

Senin, 29/06/2020 06:40 0

Asia

Soal Penyebab Bentrok Perbatasan, Cina-India Saling Tuding

India mengatakan pada hari Kamis bahwa mereka telah memperkuat pasukannya di wilayah perbatasan Himalaya yang diperebutkan. Pihaknya mengaku sedang menyamai penumpukan pasukan serupa oleh Cina.

Senin, 29/06/2020 06:25 0

Artikel

Haluan Ekonomi Masyumi

Seringkali luput dari perhatian bahwa Masyumi justru terlibat dalam salah satu kebijakan nasionalisasi yang penting, yaitu nasionalisasi De Javasche Bank sebagai bank sirkulasi yang nantinya menjadi Bank Indonesia.

Ahad, 28/06/2020 15:02 0

Close