Menolak Pengungsi Rohingya Sama dengan Legalkan Pelanggaran HAM

KIBLAT.NET, Jakarta – Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid menegaskan bahwa pemerintah Indonesia harus menjamin keselamatan pengungsi Rohingya yang baru mendarat di Aceh. Ia menegaskan, para pengungsi harus diberi kebutuhan dasar.

“Kami mendesak pihak berwenang di Indonesia untuk memastikan penyelamatan, pendaratan dan perlindungan bagi para pengungsi. Mereka juga harus diberikan kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, air bersih dan tempat tinggal sementara yang layak. Apalagi banyak dari mereka adalah anak-anak,” katanya dalam siaran pers yang diterima Kiblat.net pada Kamis (25/06/2020).

Usman juga menyebut bahwa sengan adanya kejadian ini, pihaknya mendesak Pemerintah untuk segera menginisiasi komunikasi intensif dengan pemimpin negara lain di kawasan, termasuk dengan Australia.

“Hal ini dilakukan agar Bali Process diaktifkan demi mencari solusi tentang bagaimana menyelamatkan para pengungsi yang masih terapung di laut dan untuk mengakhiri penderitaan mereka,” tuturnya.

Di tengah kondisi pandemi Covid-19 seperti sekarang ini, lanjutnya, kami meminta negara-negara di kawasan untuk menjamin keselamatan dan kesejahteraan para pengungsi serta tidak mendorong mereka kembali ke laut. Di bawah hukum internasional, negara-negara di kawasan punya kewajiban untuk menyelamatkan pengungsi yang mencari perlindungan di wilayah negara mereka.

“Kami menekankan bahwa menolak para pengungsi ini sama saja dengan melegalkan pelanggaran hak asasi manusia,” pungkasnya.

Reporter: Taufiq Ishaq
Editor: Izhar Zulfikar

Ingin Langganan Artikel?
Daftarkan emailmu di sini untuk mendapatkan update artikel terbaru.
Anda dapat berhenti langganan kapan saja.
Anda mungkin juga berminat