... Waktu Shalat
...
Shubuh
...
Dzuhur
...
Ashar
...
Maghrib
...
Isya
...

Suara Pembaca

PDIP Lancang Mensejajarkan Khilafah dengan Komunisme

Foto: Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto

Oleh: Ahmad Khozinudin, Aktivis Islam

KIBLAT.NET – “PDI Perjuangan setuju penegasan larangan terhadap ideologi yang bertentangan dengan Pancasila, seperti marxisme-komunisme, kapitalisme-liberalisme, radikalisme, serta bentuk khilafahisme, ditambahkan dalam Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila” – (Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto dalam keterangan tertulis, Ahad, 14 Juni 2020).

Setelah sebelumnya ngotot enggan mencantumkan TAP MPRS Nomor : XXV/MPRS/1966 Tentang Pembubaran PKI, Pernyataan PKI sebagai Organisasi Terlarang dan Larangan Paham atau ideologi Komunisme, Marxisme dan Leninisme dalam konsideran RUU HIP, karena banyaknya desakan pubik kini PDIP berubah fikiran.

Namun, PDIP nampak licik karena secara substansi PDIP tak tegas menyatakan TAP MPRS Nomor: XXV/MPRS/1966 setuju dijadikan konsideran mengingat dalam RUU HIP, namun PDIP justru setuju dan mendorong ada penambahan ketentuan menimbang (konsideran) dalam Rancangan Undang Undang atau RUU Haluan Ideologi Pancasila yang menegaskan larangan ideologi marxisme-komunisme, kapitalisme-liberalisme, radikalisme, serta bentuk khilafahisme.

Nampaknya, kebencian PDIP terhadap ajaran Islam KHILAFAH belum pupus, meskipun rezim Jokowi di bawah kendali PDIP telah mencabut BHP HTI secara zhalim, hanya dengan dalih telah mendakwahkan ajaran Islam KHILAFAH.

Hasto Kristiyanto, selaku Sekjen PDIP terpaksa menyetujui kehendak umat Islam yang menolak RUU HIP untuk menolak Komunisme, Marxisme dan Leninisme, namun menyelipkan kepentingan jahat dengan menyebut Khilafahisme sebagai ajaran yang disejajarkan dengan Komunisme agar dijadikan satu kesatuan konsideran dalam RUU HIP.

BACA JUGA  RUU HIP Cacat Sejak Masih Naskah Akademik

Menyandingkan dan mensejajarkan ajaran Islam KHILAFAH dengan Komunisme, Marxisme dan Leninisme adalah suatu bentuk kelancangan yang vulgar. Bahkan, pernyataan Hasto yang meminta ajaran Islam KHILAFAH disejajarkan dengan Komunisme, Marxisme, Leninisme ini adalah bentuk kedengkian yang nyata kepada Islam dan kaum muslimin.

Sejak kapan KHILAFAH menimbulkan masalah di negeri ini? Apa bukti hukum dan sejarah KHILAFAH memberontak dan melakukan kekerasan terhadap bangsa ini? Itu semua kerjaan PKI.

Yang diminta publik khususnya umat Islam, itu dicantumkannya TAP MPRS Nomor XXV/MPRS/1966, kenapa Hasto menarik KHILAFAH dalam konsideran menimbang? Seolah-olah, KHILAFAH sama jahatnya dengan paham atau Ideologi Komunisme, Marxisme dan Leninisme.

Hasto juga tidak paham bahwa KHILAFAH adalah ajaran Islam, sistem pemerintahan Islam, bukan isme atau paham. KHILAFAH bukan ideologi, melainkan sistem pemerintahan.

Yang sejajar dengan KHILAFAH sebagai sistem pemerintahan adalah Kerajaan, Republik, Monarki Konstitusi, Kekaisaran, Federasi atau Konfederasi.

Lantas, apakah dengan logika yang sama ngawurnya, Hasto akan menyebut Kerajaan sebagai paham atau Ideologi? Republik sebagai paham atau Ideologi? Kekaisaran sebagai paham atau Ideologi? Monarki Konstitusi sebagai paham atau Ideologi? Federasi atau konfederasi sebagai paham atau Ideologi?

Pernyataan Hasto selaku Sekjen PDIP ini jelas mengkonfirmasi bahwa PDIP memang anti ajaran Islam KHILAFAH, anti Islam. RUU HIP yang notabene usulan PDIP, didesain penuh “Ruh” Komunisme.

BACA JUGA  Tolak RUU HIP, KNBN Solo Raya Sampaikan Piagam Surakarta ke DPRD

Ingat, PDIP jangan mengulangi sejarah. Umat Islam tidak pernah menjual, tapi memiliki dana yang cukup untuk memborong semua kecongkakan dan kelancangan PDIP terhadap KHILAFAH, ajaran Islam yang agung.

Sebaiknya, PDIP membantu KPK mencari dan menemukan Harun Masiku. Jangan malah mencari-cari dalih untuk mengkriminalisasi ajaran Islam KHILAFAH.

Melihat sepak terjang PDIP yang anti Islam, saya sependapat dengan seruan Habibana Muhammad Rizq Syihab, agar PDIP dibubarkan. (*)


Jika tulisan ini bermanfaat bagi Anda dan banyak orang, dukung kami membantu terus menginformasikan berita dan tulisan terbaik untuk Anda. Kiblat.net adalah media Islam independen non-partisan yang dikelola mandiri. Anda dapat memberikan donasi terbaik supaya kami dapat terus bekerja di bidang dakwah media.

Donasi Sekarang

Share on Facebook Share on Twitter

Apa Reaksi Anda Tentang Artikel Ini?

Ikuti Topik:

One comment on “PDIP Lancang Mensejajarkan Khilafah dengan Komunisme”

  1. Elhakim

    Semakin muak melihat kelakuan jahat penguasa.
    Yang seolah olah berhati malaikat, tapi kelakuan penjahat.

Berikan komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 

Berita Lainnya

Suara Pembaca

Kurban, Yuk! Bersama Mualaf dan Kaum Termarjinal

Mengawal dakwah di daerah rawan pendangkalan aqidah dan daerah termarjinal memang butuh jurus khusus. Karena...

Sabtu, 20/06/2020 15:46 0

Suriah

Banjir di Kamp-kamp Pengungsi Suriah, 3 Tewas 2 Hilang

KIBLAT.NET, Idlib – Banjir bandang merenggut nyawa 3 warga di kamp-kamp pengungsi Suriah di Idlib,...

Sabtu, 20/06/2020 15:40 0

Afrika

Protes Pemerintahan Korup, Rakyat Mali Kembali Turun ke Jalan

KIBLAT.NET, Bamako – Kerumunan besar sekali lagi memenuhi jalan-jalan ibukota Mali, Bamako. Ini sebagai lanjutan...

Sabtu, 20/06/2020 15:08 0

Amerika

Buku Memoar John Bolton Ungkap Kamp Konsentrasi Uighur Disetujui Trump

Ada banyak rahasia pemerintah Trump yang diungkap oleh John Bolton di bukunya tersebut. Salah satunya terkait cerita Trump yang setuju dengan pembangunan kamp-kamp penahanan Muslim Uighur di China.

Sabtu, 20/06/2020 06:04 0

Indonesia

Temui Fraksi PKS, Forum Masyarakat Betawi Minta RUU HIP Dibatalkan

Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini didampingi Bendahara Fraksi PKS Habib Aboe Bakar Alhabsyi menerima sejumlah elemen organisasi yang tergabung dalam Paguyuban Masyarakat Betawi.

Jum'at, 19/06/2020 15:42 0

India

Cina Siapkan Tank-tank Mutakhir di Perbatasan India

Latihan itu juga melibatkan tank baru Beijing Tipe 15, yang melakukan debut publiknya pada parade militer Hari Nasional Oktober lalu.

Kamis, 18/06/2020 16:23 0

Amerika

John Bolton: Trump Minta Bantuan Cina untuk Menangi Pemilu 2020

Yang paling mengejutkan, dia mengatakan kepada Xi bahwa penawanan massal Muslim Uighur adalah hal yang tepat untuk dilakukan.

Kamis, 18/06/2020 16:20 0

Prancis

Kasus Pencucian Uang, Paman Bashar Assad Divonis Empat Tahun Penjara

Paman Presiden Suriah Bashar Assad dijatuhi hukuman empat tahun di penjara Prancis setelah diputuskan bersalah dalam kasus pencucian uang dan penipuan pajak. 

Kamis, 18/06/2020 16:15 0

Indonesia

Polemik RUU HIP, MUI: Setiap Undang-undang Harus Libatkan Masyarakat

Wakil Ketua Umum MUI, Zainut Tauhid Sa'adi menghargai pemerintah yang meminta agar pembahasan RUU Halauan Ideologi Pancasila ditunda

Kamis, 18/06/2020 13:16 0

Indonesia

Riset IDEAS: Pemberlakuan New Normal Harus Berbasis Risiko Daerah

Pemerintah Indonesia memang menyatakan bahwa new normal hanya diadopsi oleh daerah dengan angka reproduksi virus (Rt) dibawah 1, yang mengindikasikan tingkat penularan yang telah terkendali, sehingga diyakini tidak akan terjadi lonjakan kasus Covid-19 meski masyarakat melakukan aktivitas secara normal. Namun beberapa pihak meyakini statistik Rt di Indonesia tidak akurat terkait rendahnya kualitas data.

Kamis, 18/06/2020 08:36 0

Close