HNW: Pemerintah Semestinya Minta Pembahasan RUU HIP Dihentikan

KIBLAT.NET, Jakarta – Wakil Ketua MPR, Hidayat Nur Wahid menegaskan bahwa pemerintah semestinya tidak hanya meminta agar RUU HIP ditunda. Tapi sebaiknya pemerintah mendesak pembahasan tersebut dihentikan.

“Kami prinsipnya menyambut sikap Pemerintah itu. Tapi kalau arahannya agar DPR menunda bahas RUU HIP untuk banyak serap aspirasi masyarakat, maka mestinya Pemerintah tidak hanya meminta ditunda, tapi dihentikan saja pembahasan RUU HIP,” katanya kepada Kiblat.net melalui siaran persnya pada Rabu (17/06/2020).

“Karena itu yang disampaikan berbagai kelompok masyarakat seperti Purnawirawan TNI/Polri, para pakar, juga Ormas keagamaan yang meminta RUU itu dihentikan pembahasannya karena permasalahan mendasar yang ada dalam RUU HIP,” sambungnya.

Tapi, kata dia, pemerintah juga perlu diingatkan sesungguhnya tidak semua DPR setuju untuk membahas RUU HIP. Ia menyebut 2 fraksi yaitu Fraksi Partai Demokrat dan Fraksi PKS tidak ikut menandatangani usulan RUU tsb menjadi RUU Inisiatif DPR.

“Dalam rapat paripurna FPKS juga tegas menyampaikan sikap resminya yang menolak pembahasan RUU HIP,” tuturnya.

HNW menilai jika permintaan Pemerintah yang disampaikan Menkopolhukam dan Menhukham agar RUU HIP ini tak hanya ditunda pembahasannya tapi dihentikan saja, insyaallah itu lebih sesuai dengan alasan pemerintah untuk lebih fokus atasi covid-19.

Sebab kalau hanya ditunda, itu ibarat menunda bom waktu. Dan tetap membuat keresahan masyarakat yang akan menambah kerepotan Pemerintah untuk fokus atasi confid-19.

BACA JUGA  Siapkan Naskah Khutbah Jumat, Kemenag Gandeng Ulama dan Akademisi

“Tapi kalau dihentikan saja pembahasannya, insyaallah akan menghadirkan ketentraman rakyat dan malah bisa diajak bantu Pemerintah untuk ikut atasi covid-19,” pungkasnya.

Reporter: Taufiq Ishaq
Editor: Izhar Zulfikar

Ingin Langganan Artikel?
Daftarkan emailmu di sini untuk mendapatkan update artikel terbaru.
Anda dapat berhenti langganan kapan saja.
Anda mungkin juga berminat