... Waktu Shalat
...
Shubuh
...
Dzuhur
...
Ashar
...
Maghrib
...
Isya
...

In Depth

Tapera dan Mimpi Rumah Rakyat

Foto: Tabungan Perumahan Rakyat

Oleh: Beggy Rizkiansyah, kolumnis Kiblatnet

KIBLAT.NET – Presiden Joko Widodo akhirnya meneken sebuah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera). Hanya saja bukan mendapat dukungan, program ini malah banjir kritik.

Pemerintah dianggap tidak sensitif dengan keadaan ekonomi yang sulit saat ini di tengah badai PHK dan daya beli yang lemah. Baik pekerja maupun pengusaha harus menyokong program ini dengan cara membayar iuran. 2,5% gaji pekerja akan dipotong sedangkan pengusaha wajib membayarkan 0,5%.

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) misalnya, menolak program ini, sebab dianggap tumpang tindih dengan BPJS Ketenagakerjaan. Seperti dikutip CNN Indonesia, Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Bidang Ketenagakerjaan dan Jaminan Sosial Harijanto mengatakan program Tapera tidak tepat diberlakukan, meski jangka waktu keikutsertaan pekerja swasta sampai tujuh tahun ke depan atau paling lambat 2027 mendatang

Celakanya lagi, pihak pekerja pun menolak program yang memotong pendapatan pekerja ini. Sejumlah Asosiasi Buruh sudah menolak program ini sebab dianggap semakin memberatkan buruh yang sudah dipotong berbagai potongan wajib seperti BPJS.

Pemerintah dianggap asosiasi buruh sebagai pihak yang menyediakan sistem dan perangkat bayar untuk pembelian rumah, namun tak ada bentuk resmi perlindungan negara terhadap buruh yang gajinya terpotong setiap bulan. Ditambah lagi, skema pembelian rumah pun belum jelas karena tak ada informasi mengenai apakah perumahan tersebut memang sudah disediakan negara, atau justru para buruh hanya menerima dana tabungan Tapera setelah putus kerja dan mencari rumah sendiri.

Peneliti Indef Ahmad Heri Firdaus menilai pemerintah Jokowi kembali menambah beban masyarakat. “Semua mengalami beban ekonomi berat karena menurunnya income dan daya beli. Pendapatan dari dunia usaha juga menurun. Iuran Tapera itu kan memberatkan,” demikian dikutip Tirto.id.

Bahkan program ini dicurigai sebagai langkah mencari pendapatan baru di tengah kondisi keuangan negara yang tertekan. Menurut Bhima Yudhistira dari Indef, hal tersebut terlihat dari pasal 27 PP  Tapera yang menjelaskan dana iuran ini bisa diinvestasikan ke surat utang pemerintah. Berarti menurut Bhima, pekerja diminta secara tidak langsung untuk membeli Surat Berharga Negara (SBN).

Muslihat atau bukan, kenyataannya rumah menjadi barang yang sulit terjangkau bagi banyak masyarakat kita saat ini, terutama yang hidup di kota besar. Harga rumah di kota besar, terlebih Jakarta semakin sulit dijangkau. Kesenjangan antara ketersediaan lahan dan pertambahan penduduk membuat penduduk akhirnya memilih rumah di wilayah pinggiran.

Timpangnya antara kesediaan lahan dan tingginya permintaan membuat harga perumahan tidak terkendali. Data Susenas 2001 misalnya, mencatat ada 5,67 juta rumah tangga di kawasan Jabodetabek. Tetapi jumlah total rumah yang tersedia hanya 3,74 juta pada tahun 2000. (Cahyadi dan Gusti Ayu Ketut Surtiari :2009)

Ironisnya lagi, ditenggarai terjadi over supply perumahan (terutama apartemen dan rumah mewah) baik yang terdapat di Jakarta maupun di sekitarnya. Berlebihnya pasokan rumah dan apartemen mewah disebabkan permintaan yang bersifat semu, akibatnya tercipta pula pasar yang bersifat semu. Hal ini disebabkan perilaku masyarakat yang membeli rumah-rumah tersebut untuk keperluan investasi. (Cahyadi dan Gusti Ayu Ketut Surtiari :2009)

Jokowi teken PP Tapera, setiap PNS di[potong gajinya sebesar 2,5%.

Di lain sisi, situasi berbeda justru terjadi pada masyarakat kelas bawah berpendapatan rendah. Menurut kajian Rusli Cahyadi dan Gusti Ayu Ketut Surtiari (2009) masyarakat menengah bawah-lah yang merasakan sulitnya membeli rumah yang terjangkau dengan pendapatan mereka.

BACA JUGA  Vandalisme Mushola Darussalam Tindak Pidana Serius

Kita tak perlu heran. Nyatanya harga pasar perumahan di Jabodetabek tidak dipagari dengan regulasi yang ketat. Harga dapat melambung gila-gilaan. Pemukiman mewah terus dibangun meski nyatanya belum tentu dihuni. Rumah hanya dibuat sebagai instrument investasi. Mengapa hal ini terjadi? Salah satunya disebabkan oleh penguasaan lahan di Jabodetabek yang dikuasai hanya segelintir pihak saja.

Hasil penelitian dari Jurusan Perancangan Kota dan Real Estat Universitas Tarumanegara pada 2011 misalnya mengungkapkan penguasaan lahan di Jabodetabek dikuasai oleh lima pengembang raksasa. Penguasaan lahan ratusan hingga puluhan ribu hektar tersebut akhirnya memompa pembangunan superblok, kompleks apartemen dan pusat perbelanjaan yang hanya mengakomodasi masyarakat kelas atas.

Para taipan raksasa properti ini hanya peduli pada keuntungan, sehingga mereka hanya membangun berorientasi pada sekelompok kecil masyarakat menengah atas. Hal inilah yang menyebabkan hancurnya pasar perumahan. Meningkatnya pembangunan perumahan mewah juga bisa dilihat dari meningkatnya kredit pemilikan rumah untuk tipe mewah yang mencapai angka 32,18% pada tahun 2007. Sementara itu pertumbuhan kredit untuk perumahan tipe sederhana hanya mencapai 6,19% di tahun yang sama. (Cahyadi dan Gusti Ayu Ketut Surtiari :2009)

Penyingkiran masyarakat menengah bawah ini juga terjadi secara sistematis. Mereka perlahan-lahan disingkirkan dari ruang publik. Kini muncul apa yang disebut sebagai ruang publik semu (pseudo public space) yang awalnya dimiliki oleh publik, namun kini dikuasai oleh pihak swasta (Private Owned Public Space /POPS).

Ruang publik semu ini memiliki aturan-aturan khusus bagi pengunjungnya. Misalnya kewajiban berbelanja di tempat tersebut. Di London, ruang publik semu ini misalnya terdapat di Bishops Square yang dimiliki oleh JP Morgan atau Paternoster Square yang dimiliki perusahaan Jepang.

Di Jakarta, modus seperti ini juga terjadi. Di Kota Tua, Jakarta, pada masa Gubernur Basuki Tjahaja Purnama, wilayah tersebut direvitalisasi. Jalan-jalan dibersihkan. Wajah kota tua diperbaiki. Tetapi di balik itu Kota Tua dikuasai segelintir pihak. Di tangan sebuah konsorsium dari sembilan perusahaan besar, di antaranya pengembang raksasa, mereka merevitalisasi dan menentukan pengelolaan Kota Tua. Mereka menentukan pihak mana saja yang dapat berpartisipasi dan berdagang di Kota Tua.

Masih dari Jakarta, ‘revitalisasi’ ruang publik dekat Museum Maritim Pasar Ikan sudah memakan korban. Warga pasar ikan dipaksa untuk pindah atas nama keindahan dan pariwisata. Jeritan warga ini agar dimanusiakan dan diikut sertakan dalam rencana pemerintahan Ahok kala itu tentu saja tak diindahkan. Benturan-benturan atas nama ‘revitalisasi’ memang tak terhindarkan di bawah arogansi Ahok. Meski kini ia tak lagi menjabat, namun peminggiran warga lokal kelas bawah di Jakarta masih menghantui. Harga-harga lahan tak terkendali di sekitar Jakarta menjadi momok bagi warga lokal.

Gusuran Kampung Akuarium.

Revitalisasi kota juga menjadi modus untuk meminggirkan penduduk lokal yang notabene tidak mampu secara halus. Revitalisasi wilayah tertentu atas nama peremajaan, pemugaran seringkali membawa dampak naiknya harga lahan pada wilayah tersebut. Alih-alih mampu bertahan, kenaikan harga lahan membuat warga asli kesulitan untuk tinggal dalam bentuk tempat tinggalnya yang baru.

Proses ini dikenal dengan istilah Gentrifikasi. Loretta Lees, Tom Slater dan Elvin Wyly dalam pengantar buku Gentrification menyebutkan bahwa gentrifikasi adalah ujung tombak dari urbanisme neoliberal, yang berkelindan dengan proses globalisasi.

BACA JUGA  Pengabaian Keselamatan Jiwa Rakyat dalam Pilkada 2020

Neil Smith dalam The 2000 Dictionary of Human Geography menyebutkan bahwa gentrifikasi adalah; “Reinvestasi dari MODAL di pusat urban, yang dirancang untuk memproduksi ruang bagi kelas yang lebih sesuai daripada penghuni ruang tersebut sebelumnya “ (Loretta Lees, dkk: 2007)

Sudah pasti peminggiran akibat kesenjangan ketersediaan dan proses gentrifikasi membuat sebagian masyarakat menegah bawah terutama di kota besar memilih untuk tinggal di wilayah pinggiran.  Wilayah pinggiran kota ini dibanjiri penduduk yang tersingkir dari kota besar. Mereka memilih tinggal di pinggiran dengan kemungkinan harga tanah yang lebih terjangkau atau dekat dekat transportasi massal.  Tumbuh padatnya wilayah pinggiran ini juga seiring dengan meluasnya pembangunan yang menghebat dan cenderung tidak terencana.

Gejala perkotaan yang kontroversial ini disebut urban sprawl. Zhang (2000) seperti dikutip Rusli Cahyadi mendefinisikan urban sprawl sebagai fenomena ekspansi yang tidak proporsional dari area urban ke wilayah yang belum berkembang.  Menurut Rusli Cahyadi, “…perkembangan kota semacam ini akan memakan wilayah atau daerah atau tepatnya tanah yang berharga murah yang biasanya berupa lahan pertanian di wilayah pinggiran kota. Lahan pertanian dengan segera bergungsi menjadi perumahan, kantor dan pabrik.”

Menurut Farid Gaban, para pengembang memanfaatkan subsidi publik secara tidak langsung. Mereka menangguk untung bonanza kenaikan harga tanah (land value gain) yang dipicu oleh pembangunan infrastruktur publik. Farid Gaban menunjuk Proyek Meikarta sebagai proyek yang mengambil untung dari pembangunan Pelabuhan Patimban, Bandara Kertajati, Jalan Tol Layang Jakarta-Cikampek, dan Kereta Cepat Jakarta-Bandung.

Fenomena ini memang biasanya didukung dengan praktek jahat antara pengembang dengan pejabat pemerintahan.  Pada proyek Meikarta, ternyata belakangan terkuak, proyek ini melibatkan kasus suap kepada  Mantan Sekda Jabar, Iwa Karniwa. Para penguasa lahan memang seringkali berkolusi dengan penguasa untuk menopang proyek mereka.

Pada penentuan wilayah timur dan Barat Jakarta, ada pertukaran informasi dan kepentingan penguasa dan pengusaha yang melahirkan kebijakan tata ruang. Rusli Cahyadi menunjuk RTRW 1985-2005 Jakarta yang perkembangannya ke wilayah Tangerang dan Bekasi telah dikuasai para pengusaha properti.

Dampak fenomena urban sprawl tak main-main. Mulai dari beralih fungsinya lahan pertanian menjadi perumahan yang berarti mengancam kedaulatan pangan. Begitu pula hilangnya daerah resapan air. Belum lagi fenomena ikutan berupa kemacetan yang menjalar ke pinggir daerah kota besar yang berdampak pada polusi udara.

Masyarakat urban sprawl dan perkembangan kota mendorong terjadinya segregasi sosial. Rusli Cahyadi dalam Gejala Urban Sprawl dalam Perkembangan Kota, menyebut “Perkembangan kota baru dan kompleks perumahan yang berserakan di wilayah ping­giran kota ditengarai telah menyuburkan homogenitas sosial. Mereka yang mempunyai kemampuan memilih akan pindah ke wilayah pinggiran kota dan secara alami (karena kemampuan membayar dan preferensi sosial) akan berkumpul dan membentuk komunitas yang relatif homogen (Leisch, 2002). Pada konteks Amerika misalnya, homogenitas ini bukan hanya didasarkan pada status ekonomi akan tetapi juga mengarah kepada homogenitas rasial (Low, 2003; Coy, 2006; Fodor, 1999).”

Oleh sebab itu, keliru jika kita melihat persoalan Tapera hanya pada sisi pembiayaannya yang memotong pendapatan masyarakat tanpa mendesak pemerintah untuk memperbaiki tata kelola kota perumahan di Indonesia. Praktek-praktek gentrifikasi, liberalisasi pasar tanah dan kolusi antara pejabat dan pengusaha properti hanya merupakan akar dari persoalan sulitnya masyarakat mendapatkan akses perumahan yang layak. Selama hal-hal ini tidak ditangani, maka Tapera adalah kebijakan yang serupa dengan ‘menggarami lautan.’


Jika tulisan ini bermanfaat bagi Anda dan banyak orang, dukung kami membantu terus menginformasikan berita dan tulisan terbaik untuk Anda. Kiblat.net adalah media Islam independen non-partisan yang dikelola mandiri. Anda dapat memberikan donasi terbaik supaya kami dapat terus bekerja di bidang dakwah media.

Donasi Sekarang

Share on Facebook Share on Twitter

Apa Reaksi Anda Tentang Artikel Ini?

Ikuti Topik:

Berikan komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 

Berita Lainnya

Indonesia

KontraS Anggap JPU Bela Terdakwa Kasus Novel Baswedan

Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (KontraS), Yati Andriyani menyayangkan tuntutan JPU dalam kasus penyiraman air keras Novel Baswedan.

Jum'at, 12/06/2020 21:35 0

Indonesia

MUI Curiga Konseptor RUU HIP Ingin Bangkitkan PKI

Majelis Ulama Indonesia (MUI) memberikan perhatian khusus terhadap pembahasan Rancanan Undang-undang Halauan Ideologi Pancasila (HIP).

Jum'at, 12/06/2020 20:50 0

Eropa

Dijatuhi Hukuman Maksimal, Pria Penyerang Masjid “Menyesal”

KIBLAT.NET, Copenhagen – Seorang pria Norwegia yang membunuh saudara tirinya dan kemudian menyerbu sebuah masjid...

Kamis, 11/06/2020 16:23 0

News

Virus Corona Mungkin Telah Menyebar Sejak Agustus 2019

Sebuah studi awal ini dilakukan oleh para peneliti di universitas Boston dan Harvard.

Kamis, 11/06/2020 16:02 0

Palestina

Otoritas Palestina Tolak Kiriman Bantuan Kesehatan UEA

Penolakan itu karena UEA hanya koordinasi dengan Israel dan tidak koordinasi dengan Otoritas Palestina.

Kamis, 11/06/2020 09:16 0

News

Sebut COVID-19 Perburuk Sistem Pangan Dunia, PBB Prediksi Jutaan Orang Akan Alami Krisis Pangan

Guterres memperingatkan bahwa jumlah orang yang jatuh dalam kemiskinan ekstrem pada tahun ini dapat bertambah hingga 49 juta jiwa.

Rabu, 10/06/2020 16:19 0

Asia

Bangladesh Tolak Pengembalian Pengungsi Rohingya yang Ditangkap Malaysia

Diketahui, penolakan tersebut akibat permusuhan terhadap pengungsi muslim yang terus tumbuh di Bangladesh.

Rabu, 10/06/2020 15:02 0

Indonesia

UU No 2 Tahun 2020 Tentang Penanganan Corona Digugat ke MK

Sejumlah masyarakat mengajukan judicial review Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020

Rabu, 10/06/2020 12:32 0

Inggris

Studi: Pemakaian Masker Secara Luas Cegah Gelombang Corona Lanjutan

Penelitian, yang dipimpin oleh para ilmuwan di Universitas Cambridge dan Greenwich di Inggris

Rabu, 10/06/2020 10:56 0

India

Bela Mantan Artis, Zakir Naik: Bollywood Bukan Jalan Hidup Muslim

Kristolog dan pendiri Islamic Research Foundation (IRF) Dr. Zakir Naik mengatakan bahwa "Bollywood tidak sesuai dengan jalan hidup seorang Muslim."

Selasa, 09/06/2020 18:02 0

Close
CLOSE
CLOSE