... Waktu Shalat
...
Shubuh
...
Dzuhur
...
Ashar
...
Maghrib
...
Isya
...

News

Bangladesh Tolak Pengembalian Pengungsi Rohingya yang Ditangkap Malaysia

Foto: Penahanan apal pengungsi Rohingya oleh otoritas Malaysia di Langkawi pada 2018. (Foto: Aljazeera)

KIBLAT.NET, Dhaka – Bangladesh menegaskan tidak akan mengambil kembali orang-orang Rohingya yang ditahan oleh otoritas Malaysia setelah kapal mereka ditemukan di Langkawi, bagian barat Malaysia beberapa waktu lalu.

Diketahui, penolakan tersebut akibat permusuhan terhadap pengungsi muslim yang terus tumbuh di Bangladesh.

Menteri Luar Negeri Bangladesh AK Abdul Momen mengatakan bahwa negaranya tidak berkewajiban untuk mengambil kembali etnis Rohingya yang keluar dari negaranya dan meninggalkan kamp pengungsian.

“(Kami) tidak berkewajiban atau dalam posisi untuk mengambil Rohingya lagi,” kata Abdul Momen pada Rabu (10/06/2020).

Ia pun mendesak komunitas global untuk membantu merelokasi lebih dari satu juta etnis Rohingya yang melarikan diri ke Bangladesh usai dibantai di negara asalnya, Myanmar pada 2017.

Sebelumnya pada hari Selasa, Menteri Pertahanan Malaysia Ismail Sabri Yaakob mengusulkan agar para pengungsi yang ditangkap harus dikirim kembali ke Bangladesh.

“Rohingya seharusnya tahu, jika mereka datang ke sini, mereka tidak bisa tinggal,” kata Sabri.

Sabri mengatakan kementerian luar negeri Malaysia akan meminta Dhaka untuk mengambil kembali para pengungsi yang ditahan jika mereka ketahuan telah meninggalkan kamp-kamp pengungsian di Bangladesh.

Selain itu, pemerintah Malaysia juga akan meminta UNHCR selaku badan pengungsi PBB untuk memukimkan kembali kelompok itu di negara ketiga.

Malaysia tidak mengakui status pengungsi meski sering menjadi tujuan etnis Rohingya, bahkan sebelum pembantaian tahun 2017.

BACA JUGA  Sejak Awal Pandemi, Korut Klaim Nol Positif Covid-19

Pada Februari 2020, UNHCR telah mendaftarkan sekitar 180.000 pengungsi di Malaysia, sekitar setengahnya adalah Rohingya. Badan tersebut diizinkan beroperasi di negara tersebut oleh pemerintah dan mendaftarkan orang-orang yang dianggap membutuhkan perlindungan.

 

Sumber: Aljazeera
Editor: Guntur Aji


Jika tulisan ini bermanfaat bagi Anda dan banyak orang, dukung kami membantu terus menginformasikan berita dan tulisan terbaik untuk Anda. Kiblat.net adalah media Islam independen non-partisan yang dikelola mandiri. Anda dapat memberikan donasi terbaik supaya kami dapat terus bekerja di bidang dakwah media.

Donasi Sekarang

Share on Facebook Share on Twitter

Apa Reaksi Anda Tentang Artikel Ini?

Ikuti Topik:

Berikan komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 

Berita Lainnya

Indonesia

UU No 2 Tahun 2020 Tentang Penanganan Corona Digugat ke MK

Sejumlah masyarakat mengajukan judicial review Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020

Rabu, 10/06/2020 12:32 0

Analisis

Ghazwatul Hindi: Cina, Ancaman Terbesar Muslim Asia (Bag. 2)

Jika kita bisa menerima bahwa pemimpin Rum hari ini adalah Amerika Serikat, bukannya Italia, maka pemimpin Al-Hindi hari ini bisa saja bukan India.

Selasa, 09/06/2020 10:11 0

Analisis

Bergesernya Narasi Syiah Hizbullah: Ketika Perlawanan Bukan Lagi Prioritas

Gerakan Syiah Hizbullah juga tengah menderita dari krisis keuangan - karena sanksi AS terhadap Iran - yang menghalangi mereka dari pendanaan dan mempersiapkan perang lain dengan Israel.

Senin, 08/06/2020 11:36 0

Indonesia

Kajian StrateGISS: Moslem World After Covid-19

Dalam konteks hubungan antarnegara, pandemic Covid-19 sangat dipengaruhi oleh dua kekuatan dunia yang tengah memanas yakni AS vs China.

Senin, 08/06/2020 10:14 0

Indonesia

Ribuan Santri di Kota Bekasi Ikuti Rapid Test Corona

Menurut Irfan, rapid test massal ini digelar sebagai bentuk kepedulian dan perhatian kepada santri dan bagian dari upaya untuk menekan angka penyebaran virus Covid-19 ketika nanti mereka kembali ke pondok.

Senin, 08/06/2020 00:36 0

Indonesia

Omnibus Law Dibahas di Masa Reses, PKS Ngotot Agar Insentif dan Kemudahan Izin UMKM Tepat Sasaran

Badan Legislasi DPR-RI kembali menyelenggarakan rapat kerja dengan pemerintah dalam rangka pembahasan Omnibus Law RUU Cipta Kerja kendati masih dalam masa reses. Pada kesempatan tersebut, Anggota Baleg DPR-RI F-PKS, Bukhori Yusuf mendesak pemerintah agar memastikan UMKM diperkuat dengan akses kemudahan berusaha dan beragam insentif yang dibutuhkan untuk menunjang kegiatan berusaha mereka.

Jum'at, 05/06/2020 13:53 0

Indonesia

Polisi “Salah Tembak” 3 Warga Sipil, DPRD Akan Gelar RDP dengan Kapolda Sulteng

Wakil Ketua I DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, H. Arus Abd Karim mengaku akan segera mengagendakan untuk melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kapolda Sulteng.

Jum'at, 05/06/2020 13:36 0

Indonesia

Mau Refund Dana Haji? Begini Prosedurnya

Kementerian Agama Republik Indonesia telah memutuskan untuk membatalkan pemberangkatan jemaah haji tahun 1441 H/2020 M. Kebijakan ini disampaikan oleh Menag Fachrul Razi pada Selasa (02/06/2020).

Jum'at, 05/06/2020 13:05 0

Indonesia

MUI Keluarkan Fatwa tentang Shalat Jum’at di Masa Pandemi

Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa tentang pelaksanaan shalat Jum'at di masa pandemi Covid-19. Dalam fatwa MUI nomor 31 Tahun 2020, dijelaskan ketentuan hukum dan tata cara shalat Jum'at yang dianjurkan.

Jum'at, 05/06/2020 12:42 0

Indonesia

PKS: Dana Haji Adalah Amanah, Hanya untuk Kepentingan Jamaah

Ketua Fraksi PKS DPR-RI, Jazuli Juwaini menegaskan bahwa dana haji sensitif bagi umat Islam. Terlebih dana yang berasal dari setoran jamaah. Hal itu merupakan amanah yang harus dikelola hanya untuk kepentingan jamaah, dan tidak boleh untuk kepentingan lain.

Jum'at, 05/06/2020 07:26 0

Close