Teror Diskusi “Pemecatan Presiden” di FH UGM: Melanggar Hukum, Menyelisihi Akal Sehat

KIBLAT.NET – Reformasi 1998 bukan sekedar perayaan atas lengsernya sebuah rezim bernama orde baru, bukan sekedar hura-hura atas lengsernya sang pemimpin “abadi” bernama Soeharto. Namun ada hal yang lebih subtansial di balik peristiwa tersebut, yang diharapkan bisa membuat kehidupan orang Indonesia menjadi lebih baik.

Salah satu buah reformasi adalah amandemen terhadap Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) yang antara lain memperteguh jaminan Hak Asasi Manusia (HAM). Di antara jaminan HAM tersebut adalah bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat (vide Pasal 28E ayat (3) UUD NRI Tahun 1945).

Dalam dunia akademik, kebebasan berpendapat berupa kebebasan akademik merupakan jantung dari sebuah perguruan tinggi. Kebebasan akademik sebagai ruh sekaligus penciri dari perguruan tinggi yang akan menjadi pendorong bagi terwujudnya demokratisasi suatu bangsa.

UNESCO mendefinisikan kebebasan akademik sebagai hak yang berupa “kebebasan dalam mengajar dan berdiskusi, kebebasan dalam meneliti dan menyebarluaskan serta menerbitkan hasil riset”. Pada konteks perguruan tinggi, kebebasan akademik termanifestasi ke dalam Tri Darma Perguruan Tinggi yang terdiri atas penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Setelah 22 tahun, perjuangan untuk mendorong Indonesia menjadi negara yang demokratis melalui kebebasan mimbar akademik masih berjalan. Ya sebuah perjuangan, karena nyatanya masih ada saja duri-duri duri-duri yang menghalangi berupa tindakan intimidasi, teror, bahkan pembatalan serta pembubaran kegiatan akademik di kampus.

Contoh yang paling aktual, tindakan intimidasi yang dilakukan oleh oknum tertentu -yang mencatut nama Muhammadiyah- kepada panitia penyelenggara dan narasumber (Prof. Dr. Ni’matul Huda, S.H., M.Hum., Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Islam Indonesia) kegiatan Diskusi dan Silaturahmi Bersama Negarawan (DILAWAN) yang diselenggarakan kelompok studi mahasiswa “Constitutional Law Society” Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (FH UGM) bertajuk “Persoalan Pemecatan Presiden di Tengah Pandemi Ditinjau dari Sistem Ketatanegaraan” pada 29 Mei 2020.

Rektor Universitas Islam Indonesia, Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D. dalam sebuah pernyataan tertulis pada Sabtu (30/05/2020) memandang kegiatan diskusi tersebut murni aktivitas ilmiah yang jauh dari tuduhan makar sebagaimana disampaikan oleh oknum melalui media massa (daring) atau media sosial.

“Tema pemberhentian presiden dari jabatannya merupakan isu konstitusional yang diatur dalam Pasal 7A dan Pasal 7B UUD NRI Tahun 1945, yang lazim disampaikan kepada mahasiswa dalam mata kuliah Hukum Konstitusi,” katanya.

Fathul menilai tindakan intimidasi terhadap panitia penyelenggara dan narasumber diskusi sungguh tidak dapat dibenarkan baik secara hukum maupun akal sehat.

“Bagaimana mungkin diskusi belum dilaksanakan, materi belum pula dipaparkan, tetapi penghakiman bahwa kegiatan diskusi akan berujung makar sudah disampaikan,” ujarnya.

BACA JUGA  Soal Pelanggaran PSBB, Haikal Hassan: Semua Sudah Disanksi, Mau Apa Lagi?

Tindakan intimidasi semacam ini bukan hanya tidak proporsional melainkan juga mengancam kebebasan berpendapat yang dijamin oleh UUD NRI Tahun 1945.

Dan tindakan-tindakan berupa intimidasi, pembubaran hingga pemaksaan untuk membatalkan diskusi adalah tindakan yang tidak bisa ditoleransi oleh hukum demi tegaknya HAM dan kebebasan akademik. Oleh karena itu, harus ada tindakan yang tegas dari penegak hukum terhadap oknum pelaku tindakan intimidasi berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Maka selain mengutuk tindak intimidasi dan teror tersebut, pihak UII juga meminta aparat penegak hukum untuk memproses, menyelidiki dan melakukan tindakan hukum terhadap oknum pelaku serta memberikan perlindungan terhadap korban dari kemungkinan tindak intimidasi lanjutan.

UII juga meminta Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) untuk mengawal penuntasan kasus ini demi terjaminnya penegakan HAM. Lalu meminta Presiden Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk memastikan terselenggaranya kebebasan akademik.

Terakhir, UII Menyerukan kepada seluruh rakyat Indonesia untuk tetap menggunakan hak kebebasan berekspresi dan mengemukakan pendapat di muka umum, sepanjang sesuai dengan koridor peraturan perundang-undangan, demi menjaga proses demokratisasi tetap berjalan pada relnya.

Berawal dari Hoaks

Sementara itu, pihak Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada menduga keributan ini bermula dari tulisan berjudul “Gerakan Makar di UGM Saat Jokowi Sibuk Atasi Covid19” di laman sebuah media online yang di antaranya menyatakan : “Inikah demokrasi, pada saat bangsanya sibuk bergotong-royong mengatasi pandemic Covid-19, kelompok sampah ini justru malah mewacanakan pemecatan Presiden. Ini jelas makar dan harus ditindak jelas.”

Setelah itu, teror dan ancaman mulai berdatangan kepada nama-nama yang tercantum di dalam poster kegiatan mulai dari pembicara, moderator, narahubung hingga ketua komunitas “Constitutional Law Society”. Bentuk ancaman berupa telepon, teks, hingga beberapa orang mendatangi kediaman mereka. Di antara teks ancaman ada yang bahkan dikirim ke orang tua mahasiswa yang menjadi pelaksana kegiatan. Berikut bunyinya:

  1. “Halo pak. Bilangin tuh ke anaknya ******* Kena pasal atas tindakan makar. Kalo ngomong yg beneran dikit lahhh. Bisa didik anaknya ga pak!!! Saya dari ormas Muhammadiyah klaten. Jangan main main pakk. Bilangin ke anaknya. Suruh datang ke polres sleman. Kalo gak apa mau dijemput aja? Atau gimana? Saya akan bunuh keluarga bapak semuanya kalo gabisa bilangin anaknya.” Teks ini dikirimkan oleh nomor +6283849304820 pada tanggal 29 Mei 2020 pukul 13.17-13.19 WIB.
  2. “Bisa bilangin anaknya ga ya Bu? Atau didik anaknya Bu biar jadi orang yg bener. Kuliah tinggi tinggi sok Sokan ngurus negara bu. Kuliah mahal mahal Bu ilmu anaknya masih cetek. Bisa didik ga Bu? Saya dari ormas Muhammadiyah Klaten. Jangan macam macam. Saya akan cari *****. ***** kena pasal atas tindakan makar. Tolong serahin diri aja. Saya akan bunuh satu keluarga *****.” Teks ini dikirimkan oleh nomor +6282155356472 pada Tanggal 29 Mei 2020 pukul 13.24-13.27 WIB.
BACA JUGA  Pencopotan Baliho Habib Rizieq dan Operasi Militer Selain Perang

Selain mendapat teror, nomor telepon serta akun media-sosial perorangan dan kelompok “Constitutional Law Society” (CLS) diretas pada tanggal 29 Mei 2020. Peretas menyalahgunakan akun media-sosial yang diretas untuk menyatakan pembatalan kegiatan diskusi, sekaligus mengeluarkan semua peserta diskusi -sekitar 250 orang- yang telah masuk ke dalam grup diskusi. Selain itu, akun instagram “Constitutional Law Society” (CLS) sudah tidak dapat diakses lagi.

Akhirnya, demi alasan keamanan, pada siang hari tanggal 29 Mei 2020 siang, mahasiswa penyelenggara kegiatan memutuskan untuk membatalkan kegiatan diskusi tersebut.

Maka dari itu, dalam keterangan tertulisnya pada 29 Mei 2020, Dekan FH UGM, Prof. Dr. Sigit Riyanto., SH., L.LM menegaskan berita provokatif dan tidak berdasar terkait dengan kegiatan akademis tersebut yang kemudian tersebar di berbagai media dan memperkeruh situasi ini mengarah pada perbuatan pidana penyebaran berita bohong, serta pencemaran nama baik.

FH UGM perlu menyampaikan pentingnya kesadaran hukum kepada seluruh masayarakat untuk tidak melakukan tindakan kejahatan dan pelanggaran hukum, utamanya yang menyebabkan kerugian bagi pihak lain dan masyarakat umum.

Pihak FH UGM juga berempati kepada keluarga mahasiswa yang mendapatkan tekanan psikologis akibat ancaman teror yang tidak seharusnya terjadi, terlebih di dalam situasi pandemi yang sudah cukup memberikan tekanan fisik dan mental kepada siapapun.

Klarifikasi Muhammadiyah

Ketua PD Muhammadiyah Klaten, Abdul Rodhi menegaskan bahwa pihaknya tidak ada kaitan dengan teror ke penyelenggara diskusi politik yang digelar Fakultas Hukum UGM. Ia juga menyesalkan adanya teror tersebut.

“Pimpinan Daerah Muhammadiyah Klaten menyesalkan adanya tindakan ancaman, teror dan intimidasi terhadap penyelenggara diskusi mahasiswa. Muhammadiyah Klaten tidak ada kaitannya dan tidak bertanggungjawab atas kejadian teror pelaksaan aktifitas akademik yang dimaksud,” katanya dalam siaran pers pada Sabtu (30/05/2020).

Ridho menyebut, Muhammadiyah Klaten mengecam pencatutan nama dalam tindakan teror. Menurutnya, tindakan itu dapat merusak nama baik persyarikatan Muhammadiyah dan berpotensi mengadu domba dan memecah belah persatuan masyarakat.

“Karena Muhammadiyah adalah gerakan dakwah Islam yang mengedepankan kebijaksanaan dan pendekatan ihsan dalam gerakan dakwahnya,” tegasnya.

Oleh sebab itu, Rodhi menekankan bahwa Muhammadiyah Klaten mendesak pihak kepolisian mengusut tuntas tindakan pencatutan nama, fitnah, ancaman, teror dan intimidasi, terhadap penyelengara diskusi ilmiah tersebut.

Penulis: Azzam Diponegoro
Editor: Rusydan Abdul Hadi

Ingin Langganan Artikel?
Daftarkan emailmu di sini untuk mendapatkan update artikel terbaru.
Anda dapat berhenti langganan kapan saja.
Anda mungkin juga berminat